toto zurianto
Tadi malam, Selasa 12 Desember 2023, berlangsung Debat Calon Presiden Indonesia yang diselenggarakan KPU, melibatkan 3 Calon Presiden, Anis Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Menarik karena Anies tampil dengan persiapan maksimal, dan berhasil membuat Debat yang biasanya berlangsung datar, kini terlihat lebih tegas, ada kejelasan konsep dan pemikiran. Terutama tentu saja perdebatan antara Anies Baswedan yang berlangsung bebas melawan Prabowo Subianto yang kelihatannya terlalu memikul beban sebagai orang yang melanjutkan era kepemimpinan Joko Widodo. Sementara Ganjar Pranowo terlihat kurang mau terlibat lebih dalam, hanya sekedar memberikan komentar tanpa argumen dan pendapat yang tegas.
Beberapa thema akhirnya tidak bisa lagi ditutup-tutupi oleh KPU karena Anies selalu tegas menyampaikan pemikiran, isu dan visinya melalui sebuah perubahan yang konsisten yang didukung oleh Aspek keadilan, transparan dan memberikan kesempatan yang terbuka bagi seluruh masyarakat. Isu sensitif yang tampil antara lain mengenai praktek demokrasi Indonesia yang terlihat semakin jelek dan kurang mendapat perhatian pemerintah saat ini. Termasuk praktek rekrutmen Calon Wakil Presiden yang dengan tanpa malu-malu telah dilakukan Jokowi dengan melakukan perubahan terhadap Undang-undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka melanjutkan dinasti kepeemimpinan keluarganya yang berusaha mencalonkan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden.
Anies menyebutnya sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Ordal (Orang Dalam) yang melibatkan banyak keluarga termasuk dengan menunjuk Adik Ipar sendiri sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dengan harapan bisa merubah kriteria calon Wakil Presiden sehingga memungkinkan pada akhirnya bisa diikuti oleh Anaknya sendiri yang dinilaimasyarakat masih bau kencur, bahkan sebelumnya baru menduduki posisinya sebagai Walikota (nya sendiri) kota Solo. Gibran juga disebutkan sebelumnya sudah melakukan banyak movement sehingga 2 tahun lalu bisa menduduki jabatan Walikota Solo yang disebut Bung Panda Nababan pada waktu itu Joko Widodo memohon kepada Megawati Ketua Umum PDI-Perjuangan, agar anaknya Gibran dapat menduduki jabatan Walikota Solo.
Anehnya untuk menduduki jabatan calon Wakil Presiden, Gibran dan Joko Widodo tanpa merasa malu, keluar dari Partainya PDI-P, langsung mendapatkan Kartu Anggota Partai Golkar, sehingga dicalonkan Golkar sebagai kadernya untuk menduduki jabatan calon Wakil Presiden saat ini.
Memang nafsu serakah Joko Widodo, tidak dijalankan dirinya sendiri berserta keluarganya, untuk itu dia, punya agenda melibatkan beberapa partai yang Ketua Umumnya dan pengurusnya tanpa rasa malu dan seenaknya semena-mena, bisa melupakan kadernya sendiri untuk rela mencalonkan anak Joko Widodo yang dinilai masyarakat masih bau kencur tidak berpengalaman, bahkan diduga melakukan praktek sama seperti orangtuanya Joko Widodo, melakukan pemalsuan Ijazah dan Pendidikannya yang mengatakan telah lulus pendidikan di Australia ∂ån Singapore. Masyarakat menduga Gibran cuma memiliki sertifikat kelulusan setingkat SMA atau hanya mengikuti kursus jangka pendek saja.
Paling penting menurut Anies, praktek nepotisme yang melibatkan Ordal harus dilenyapkan dari bumi Indonesia yang membuat masyarakat umum yang berjuang tetapi tidak punya backing Ordal, akhirnya tidak berhasil bahkan untuk mendapatkan pekerjaan karena sudah diambil oleh Ordal secara seenaknya tanpa merasa bersalah.
Isu lain yang menarik dalam pembahasan Debat Calon Presiden Indonesia 2024-2029 adalah mengenai Ibukota Negara IKN yang antara lain ditanyakan oleh Ganjar yang mengatakan bagaimana sikap Calon Presiden Nomor 2 Anies Baswedan terhadap rencana pindah Ibukota Indonesia ke Kalimantan tahun 2024 ini. Pertanyaan ini tentu saja ingin menguji dan menjatuhkan Anies yang disebut Ganjar sebagai salah satu Calon Presiden yang tidak mendukung kepindahan Ibukota Indonesia dari Jakarta ke IKN di Penajam Kalimantan Timur.
Aleh-aleh jadi terdesak, justru Anies berhasil mendapatkan simpati masyarakat yang berhasil memaparkan bagaimana pemerintah saat ini, secara diam-diam memutuskan memindahkan Ibukota Indonesia tanpa melakukan pembahasan dan debat publik terlebih dahulu. Melalui Keputusannya Joko Widodo menetapkan segera memindahkan Ibukota Indonesia ke IKN. Keputusan ini dinilai Anies sebagai keputusan cacat yang tidak memberikan kesempatan kepada Publik untuk menyampaikan pandangan dan pemikirannya. Presiden langsung menganggap siapa saja yang tidak setuju sebagai oposisi yang ingin menggagalkan ide ini. Tentu saja banyak juga orang yang hobbynya memuji keputusan ini dalam rangka mendapatkan simpati dari Joko Widodo.
Bagi Anies soal pemindahan Ibukota Negara, harus melalui tahapan debat publik yang kuat dan tajam yang melahirkan pendapat dan argumentasi yang bia dipertanggungjawabkan. Apalagi biaya pembangunan Ibu Kota Baru yang luar biasa besarnya, pemerintah akan mengeluarkan biaya sebanyak 400 Trilyun Rupiah yang diperuntukan hanya membuat Istana dan Kantor bagi Presiden/Wakilnya, Para Menteri dan pejabat Tinggi negara, termasuk Kantor bagi Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Kantor bagi Pejabat/Pimpinan Lembaga Non Departemen, Panglima dan Pimpinan TNI dan Polri, kantor bagi ASN yang semuanya saat ini sudah tersedia secara cukup di kota Jakarta.
 |
Apakah Prabowo Subianto, Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo Tetapkan Pilihan Anda, Paling Visioner, Strong Leadership, Humble Anti KKN, Say NO to Korupsi Kolusi dan Nepotisme
|
Apalagi saat ini pemerintah Joko Widodo juga secara ekslusif telah menyerahkan pembangunan IKN kepada Pemerintah dan Perusahaan asal Cina dengan bekerja sama dengan pengusaha Kaya Indonesia yang mayoritas berasal dari Suku Cina. Sangat tidak masuk akal, ketika pembangunan kota dan sarana strategis suatu negara diserahkan kepada negara dan perusahaan asing. Disini jelas pemerintah Joko Widodo sudah melakukan peremehan terhadap kemampuan bangsa sendiri yang selama ini tanpa kesulitan telah mampu membangun Gedung, Jalan atau Istana tanpa perlu melibatkan pihak asing. Publik berhak tahu bagaimana proses penunjukan pihak-pihak kontraktor ini dilakukan yang telah memakan biaya yang sangat besar tetapi dilakukan secara tanpa diketahui masyarakat umum karena dilakukan secara diam-diam.
Anies juga menambahkan seharusnya IKN bukan prioritas dan tidak boleh menghabiskan biaya yang sangat besar karena hanya memberikan beban kepada masyarakat akibat dibiayai oleh anggaran negara melalui APBN. Banyak hal lain yang patut dijadikan prioritas sebelum menghabiskan uang secara luar biasa dan diserahkan kepada bangsa Cina. IKN dinilai tidak memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat, terutama bagi orang Kalimantan. Mungkin sekitar 10% dari anggaran IKN, bisa digunakan membangun Sistem Perkeretapian yang bisa menghubungi seluruh kota di Kalimantan mulai dari Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda sampai ke Ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Termasuk membangun Jalan Raya Trans Kalimantan yang bagus, membangun Gedung SD dan Puskesmas yang secara nyata hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Prioritas kita adalah memberikan pembanguan yang dapat dinikmati oleh masyarakat di Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Papua, juga Aceh dan beberapa tempat di Pulau Sumatera dan di Kawasan Perairan dan Lautan.
Sesi pertama Debat Calon Presiden 2024 menempatkan Anies Baswedan sebagai satu-satunya Calon Presiden yang secara jelas telah menyampaikan gagasannya dan mampu memberikan jawaban yang lengkap atas berbagai pertanyaan dan Calon Presiden yang lain. Bahkan Anies menjawan secara tegas ketika Prabowo yang selalu menganggap dirinya Prabowo Subianto sebagai orang yang paling berjasa mengantarkan Anies sebagai Gubernur DKI 5 tahun yang lalu. Prabowo juga tanpa malu-malu menilai Joko Widodo sebagai orang yang telah membuka sistem demokrasi yang baik sehingga memungkinkan Anies Baswedan bisa menduduki jabatan sebagai Gubernur Jakarta.
Tapi Anies tetap teguh pada pendiriannya yang mengatakan pemerintah saat ini telah gagal menjalankan pemerintahan yang adil dan transparan. Anies memberikan contoh bagaimana Prabowo sendiri mengatakan dia tidak sanggup menjalankan fungsi sebagai kaum oposisi sehingga lebih baik berdamai dalam rangka menjamin business dan usahanya agar tetap berjalan lancar. Sekali lagi Anies berhasil mempertontonkan kepada masyarakat bahwa saat ini pemerintahan masih menjalankan sistem pemerintahan Ordal yang menguasai seluruh sendi ekonomi dan politik secara semena-mena.
 |
| Prabowo, "Mas Anies, sorry ye, saya enggak butuh jabatan" |
