Tuesday 26 December 2023

SELEPET CAK IMIN UNTUK GIBRAN

toto zurianto

Masih tentang Debat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024, Kandidat nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menyampaikan Selepetnya, kali ini kepada Gibran anak Presiden Joko Widodo yang diusulkan orangtuanya untuk menjadi Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Seperti pasangannya Anies Baswedan, Selepet Muhaimin secara tegas meminta semua pejabat negara khususnya Presiden dan Wakil Presiden untuk menjalankan kebijakan yang anti KKN, tidak Korupsi tidak Kolusi dan tidak Nepotisme. Masalah utama negara kita adalah persoalan Ketidakadilan, bagaimana seorang yang dekat dengan kekuasaan bisa mendapatkan keistimewaannya yang tidak mungkin didapat oleh Pejabat yang lain.

Pertanyaan Cak Imin kepada Gibran, bagaimana cara seorang Walikota bisa secara mudah mendapatkan anggaran negara APBN yang sangat mudah? Kata Cak Imin, "saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips dan trik agar Bupati, Walikota dan Pemerintah Daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di Kota Solo, bagaimana caranya?

Belum 2 tahun menjabat Walikota Solo, Gibran mungkin sambil tiduran bisa mendapatkan ratusan Milyar proyek APBN secara mudah, antara lain Revitalisasi Taman Balekambang (Rp154 milyar), Revitalisasi Pasar Jongke (Rp152 milyar), Penataan Jalan Ngarsopuro-Gatot Subroto (Rp32 milyar), Renovasi Pura Mangkunegaraan (Rp18 milyar), Revitalisasi Lokananta (Rp50 milyar), dan Revitalisasi Keraton Kasunanan (Rp35 milyar).
  
Tentu saja masih banyak lagi proyek lain dengan jumlah anggaran yang sangat besar yang dibangun pemerintah di Kota Solo, rumah Joko Widodo, rumah Gibran, semuanya dilakukan secara tidak adil dengan melibatkan dan wewenang Presiden dan para Menteri anak buah Presiden Joko Widodo.

Setuju sama Cak Imin untuk tidak gentar menggunakan Selepetnya, mari kita tegakkan keadilan di negara Indonesia, bukan membangun rumah kita sendiri.  Proyek IKN yang menghabiskan biaya negara sebesar 400 Trilyun, patut diteliti, berpotensi melahirkan KKN karena tidak dilakukan secara terbuka.

PROYEK APBN DI SOLO
(PROYEK NEPOTISME)





No comments: