Toto Zurianto

My photo

Toto Zurianto, alumni Fakultas Ekonomi USU (1986) dan Swinburne University of Technology, Melbourne (1994).
Lahir di Kayuaro (Kerinci, Jambi), pernah tinggal di Medan (1967-1970) dan (1976-1987), Lampahan (Aceh Tengah), Karang Inou (Aceh Timur), Padang (1975), dan di Jakarta (Cinere) sejak 1987. Pernah di Melbourne (1992-1994)!

Friday, 25 February 2011

Reformasi Birokrasi semakin melemah!

toto zurianto


Reformasi Birokrasi yang digulirkan pemerintah beberapa tahun yang lalu, semakin hari semakin memperlihatkan ketidakberdayaannya. Padahal, Birokrasi yang efisien, efektif, dan bebas korupsi, masih jauh dari harapan masyarakat. Kasus Mafia Pajak, masih belum memperlihatkan kemajuan. Bahkan, usulan Hak Angket Mafia Pajak tidak berhasil untuk dibawa sebagai materi pembahasan penting di DPR kita.


Bagi banyak masyarakat awam, situasinya menjadi semakin sulit dipahami. Hak Angket Mafia Pajak yang terutama diusulkan oleh Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS dan Partai Hanura, mendapat perlawanan dari partai-partai yang lebih banyak memerintah, seperti Partai Demokrat, PAN, PKB, dan didukung pula oleh Partai Gerindra. Berdasarkan Sidang Paripurna DPR hari Selasa 22 Februari 2011, suara yang menolak Hak Angket Mafia Pajak sebanyak 266, dan yang mendukung sebanyak 264. Dengan unggul sebanyak 2 suara, akhirnya Hak Angket Mafia Pajak kandas dan ditolak DPR.
Sulit memahami situasi yang terjadi. Karena banyak pihak yang meng-klaim bahwa antara lain kasus Gayus, adalah salah satu bentuk mafia perpajakan yang diduga melibatkan perusahaan-perusahaan yang berhubungan atau dimiliki oleh keluarga Aburizal Bakrie yang juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Lalu kenapa pula, ketika muncul usulan menggunakan hak angket mafia perpajakan di kalangan anggota DPR, ternyata usulan tersebut mendapatkan pertentangan dari Partai yang memerintah!
Meskipun Hak Angket hanyalah salah satu cara, tetapi masyarakat perlu mendapatkan jawaban dan sinyal yang tepat, apakah pemerintah saat ini sedang tidak mempunyai komitmen untuk memberantas mafia perpajakan sebagai bagian dari kasus korupsi besar yang menjadi musuh bersama bangsa Indonesia?
Justru yang sibuk diperbincangkan oleh anggota DPR adalah nasib koalisi partai-partai “pemerintah” yang dianggap tidak solid dan penuh penghianatan. Aktivis Partai Demokrat yang ada di DPR saat ini umumnya hanya sibuk membahas nasib koalisi dengan tujuan menendang Partai Golkar dari Kabinet dan tidak ikut di dalam koalisi pemerintah. Dalam beberapa bulan terakhir, selalu muncul keinginan untuk mengeluarkan Partai Golkar (juga diikuti oleh PKS) dari Kabinet dan mengharapkan posisinya dapat digantikan dengan orang-orang dari Partai PDI Perjuangan (dan Gerindra).

Kalkulasi politik memang permainan yang menarik dan akan selalu mewarnai peta politik Indonesia sepanjang partai yang memerintah belum memiliki suara mayoritas di lembaga perwakilan. Tetapi bagi masyarakat, situasinya memang terasa pelik dan tidak menguntungkan. Masyarakat selalu bertanya-tanya, sebenarnya pemainan apa yang sedang dilakukan oleh para politisi. Kenapa usulan pengusutan mafia pajak yang jelas-jelas sebagai sarang koruptor yang harus kita basmi, ternyata untuk mengungkapkannya saja, para politisi mersa sangat keberatan.
Tidak penting bagi masyarakat untuk mengetahui apakah Partai Demokrat akan tetap berjalan bersama Golkar dan PKS dalam sekretariat gabungan, atau justru menjadi bersama dengan PDI Perjuangan dan Gerindra.
Masyarakat hanya merasa heran dan tidak percaya, ketika mayoritas wakil rakyat ternyata lebih menginginkan mafia pajak untuk tidak dibahas dan tetap berlangsung sebagaimana keadaan sekarang.
Lalu bagaimana nasib reformasi birokrasi kita? Apakah kini kita masih memiliki prospek tinggi akan masa depan birokrasi pemerintah? Bisakah kita mengasumsikan bahwa kasus mafia pajak hanya dilakukan oleh Gayus Tambunan sendiri, sementara para birokrat lain di Dirjen Pajak dan perkantoran pemerintah yang lain umumnya sudah bagus dan profesional.
Kenapa gerakan reformasi birokrasi tidak menunjukan gregetnya pada dewasa ini? Apakah ini pertanda, bahwa upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi semakin tidak penting. Apakah kita atau terutama para pemimpin kita menjadi semakin khawatir dan tidak merasa yakin bahwa kita pasti mampu untuk menghilangkan praktek korupsi yang diyakini sebagai penghambat kemajuan bangsa yang paling berbahaya?
Pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawabkan yang akan membuat kita menjadi pesimis menyaksikan betapa kita telah memiliki cita-cita yang besar tetapi ternyata hanya didukung oleh nyali yang kecil.