Toto Zurianto

My photo

Toto Zurianto, alumni Fakultas Ekonomi USU (1986) dan Swinburne University of Technology, Melbourne (1994).
Lahir di Kayuaro (Kerinci, Jambi), pernah tinggal di Medan (1967-1970) dan (1976-1987), Lampahan (Aceh Tengah), Karang Inou (Aceh Timur), Padang (1975), dan di Jakarta (Cinere) sejak 1987. Pernah di Melbourne (1992-1994)!

Wednesday, 10 September 2014

Mobil Menteri

toto zurianto

Pemerintah SBY diakhir masa bakti 2009-2014, telah melakukan proses pengadaan mobil dinas menteri dan pejabat negara lain untuk periode 2014-2019. Ada 80 mobil yang akan dibeli, 35 untuk menteri baru, 31 untuk pejabat negara lain, lalu sisanya untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden, tamu negara dan kenderaan cadangan. Kalau biasanya yang menang selalu merek Toyota, antara lain Toyota Crown Royal Salon dan Toyota Camry, kali ini yang menang Mercedez Benz dengan total biaya hampir Rp100 milyar.
Lalu banyak yang protest, dan dinilai kemahalan dan tidak pantas. Termasuk Pak Jokowi yang selalu mengedepankan efisiensi. Tetapi, tentu saja, hal ini merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan pemerintah Presiden SBY yang menyiapkan kenderaan dinas bagi Menteri dan Pejabat negara periode mendatang. Apalagi semua budget sudah disiapkan dan prosesnya sudah dilakukan (sesuai dengan aturan main yang sudah tersedia).
Bagaimana kita melihat situasi ini? Jelas tidak ada aturan untuk setuju atau tidak setuju. Apapun bisa menjadi pertimbangan kita. Masing-masing punya alasannya sendiri-sendiri. Kalau kita setuju dengan keputusan pemerintah, yah memang sangatlah pantas kalau para Menteri dan Pejabat tinggi kita mendapatkan kenderaan dinas se kelas Mercedez Benz seharga sekitar Rp1,2 milyar. Lihat saja para pejabat di bawah para eselon 3, 2, dan 1, mobil dinasnya juga seharga sekitar Rp250 juta (sekelas Innova), atau Rp350-400 juta sekelas Toyota Altis dan Rp 500-800 juta untuk kelas Toyota Camry Hybrid. Belum lagi para pemimpin perusahaan BUMN, rata-rata juga mengenderai mobil Mercedez Benz, Camry, atau BMW series 5 terbaru. Bahkan sering mendapatkan fasilitas mobil lebih dari satu.
Sekarang memang semuanya mendapatkan kenderaan dinas, juga ke pejabat TNI dan Kepolisian.
Belum lagi pengadaan kenderaan dinas operasional yang jumlahnya mencapai puluhan dan ratusan untuk setiap kementerian dan lembaga negara.
Pemberian mobil dinas adalah harga yang pantas untuk memberikan penghargaan bagi para pejabat negara, sekaligus sebagai tuntutan agar para Menteri dan Pejabat negara mampu meningkatkan kinerjanya dan tidak lagi melakukan praktek yang intinya tetap memanfaatkan fasilitas negara yang lain.
Tapi, banyak juga yang menginginkan efisiensi dan kalau bisa spesifikasinya diturunkan. Maunya jangan mobil mewahlah, kalau bisa para Menteri cuma pakai Toyota Innova, atau maksimum yang harganya Rp500 juta. Ini juga termasuk suatu keinginan yang terasa aneh dan kurang pas.
Selalu ada pendapat pro dan kontra, kadang terlihat sedikit "lebay". Entahlah, yang mana yang kita lakukan. Atau mungkin karena kita selalu ingin dinilai concern? Saya tidak tahu. Kita serahkan kepada aturannya. Yang penting, kalaulah harganya mahal, jangan sampai di-sia-siakan. Mobil mewah, mudah-mudahan dapat meningkatkan kinerja Menteri dan para Pejabat Negara lain. Kerjanya menjadi lebih semangat dan tetap anti korupsi. Kalaupun harganya lebih murah, jangan sempat mobilnya mogok atau cepat rusak. Para pejabat juga sebuah jabatan yang kita hargai dan hormati. Mereka adalah wakil kita yang kehadirannya perlu dijaga dan dengan kualitas yang baik.

 
Post a Comment