Calon Presiden Anis Baswedan dan Calon Wakil Presiden Cak Imin mantap menggelar tagline Perubahan sebagai slogan penting yang menjadi prioritas yang akan diwujudkan oleh Presiden Indonesia tahun 2024-2029. Tentu saja tagline ini dinilai negatif oleh Presiden sekarang Joko Widodo dan para pendukung fanatiknya, terutama Luhut Binsar Panjaitan yang menyanrankan Presiden yang akan datang, tidak perlu aneh-aneh, lebih baik melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan saat ini. Luhut, termasuk Erick Tohir, Prabowo Subianto, juga Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD termasuk orang-orang yang gencar dan berjanji untuk terus melanjutkan apa-apa yang sudah dicapai Joko Widodo dan kawan-kawan selama 10 tahun ini.
Salah seorang relawan dan Pendukung Jokowi yang setia yang bernama Aldi bertanya kepada Anis baswedan, katanya "Bapak selalu menyampaikan slogan untuk melakukan Perubahan, "Perubahan yang seperti apa yang akan Bapak lakukan? Menurut saya (kata Adi), Pak Jokowi selama 2 periode ini sudah melakukan banyak hal yang hebat, pertama dalam bidang pembangunan, kedua dalam bidang ekonomi, dan ketiga prestasinya mengendalikan Covid-19 yang luar biasa". Jeleknya banyak pemimpin Indonesia saat ini, Aldi melanjutkan, suka melakjukan perubahan dari Nol lagi, kenapa tidak melanjutkan hal yang sudah baik. Tidak men-develop atau melanjutkan yang sebelumnya sudah dilakukan, suka sekali memulai dari nol, menurut saya, kata Aldi, hal itu sangat disayangi".
Jawaban Pak Anis atas pertanyaan tersebut seperti ini, "Saya rasa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan dan kita tidak berhak untuk meng-klaim bahwa kita sudah Sempurna. Menurut saya, kata Anis baswedan, selalu tersedia ruang bagi kita untuk melakukan perubahan. Contohnya, pada sektor-sektor mendasar yang berpengaruh bagi kebutuhan publik untuk memenuhi kehidupannya, banyak yang harus kita perbaiki, misalnya pada Sektor Pertanian dan Peternakan, apakah saat ini petani kita sudah diberikan kemudahan untuk mendapatkan Pupuk yang diperlukan bagi pertanian, apakah pakan ternak bisa didapatkan dengan mudah dengan harga yang terjangkau. Lalu apakah para petani bisa menjual hasil panennya secara mudah? Demikian juga pada Sektor Perkebunan dan Sektor Perikanan, semuanya masih menghadapi dilema yang membuat para petani perkebunan kecil tidak mampu menjual produknya sehingga bisa mencukupi kehidupannya. Para nelayan juga masih sulit untuk mendapatkan ikan karena berhadapan dengan pengusaha perikanan modal besar.
Kalau presiden Joko Widodo dan para Pejabat negara saat ini berpikiran untuk tetap melanjutkan kebijakannya seperti sekarang ini, dapat dipastikan para petani, nelayan dan peternak serta pemilik perkebunan kecil, akan tetap mengalami penderitaan, apalagi pemodal asing yang didukung oleh Pejabat Tinggi Indonesia terus menerus melakukan teror dan ancaman untuk mendapatkan lahan petani secarta murah dan mudah dengan mengusir para petani dan pemilik tanah dari tanah pertaniannya yang sudak dikuasai dan dimilikinya selama ratusan tahun, seperti kasus Rempang di Pulau Batam misalnya.
Saat ini kita berhadapan dengan status tanah yang selalu diintimidasi agar petani kecil bisa meninggalkan lahannya, lalu petani dan peternak tetap kesulitan untuk mendapatkan pupuk dan pakan ternak. Termasuk kesulitan untuk menjual hasil panen dan hasil pertaniannya.
PERUBAHAN PERLU KARENA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO SYARAT KKN
Hal paling mendasar yang harus dilakukan oleh pemerintah baru nantinya adalah melakukan Perubahan, terutama dibidang KKN yang hari ini syarat dilakukan oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo. Masyarakat mengetahui pemerintah saat ini telah menerapkan Praktek Nepotisme yang sangat merugikan kehidupan bangsa dan negara. Joko Widodo dengan sewenang-wenang telah mengangkat keluarganya, anaknya sebagai Walikota Solo padahal anaknya masih bau kencur dan belum berpengalaman di pemerintahan. Begitu juga dengan menantunya yang diarahkan dan diangkat untuk menjadi Walikota Medan. Padahal sebelumnya Joko Widodo pernah berkoar-koar bahwa anaknya hanya seorang Penjual Martabak dan Pisang, dan tidak tertarik untuk memasuki dunia Politik. Masih kurang Joko Widodo juga telah melantik adik Iparnya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi sehingga berpikir suatu saat bisa seenaknya mengubah undang-undang Pemilu, misalnya menurunkan syarat Umur minimal untuk menjadi Wakil Presiden sehingga disesuaikan dengan Umur anaknya.
Tidak hanya praktek Nepotisme, Joko Widodo juga membiarkan anak buahnya yang menjadi Pejabat negara untuk melakukan praktek Korupsi dan tidak melakukan tindakan padahal banyak pejabat di Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai yang diduga telah melakukan korupsi atau praktek Money Laundering karena memiliki kekayaan uang sebesar 350 Triliun Rupiah. Informasi ini datangnya dari Pejabat Pemerintah Joko Widodo, Menko Polhukam Machfud MD yang mengatakan beberapa pejabat Bea dan Cukai serta Dirjen Pajak memiliki kekayaan fantastis yang diduga sebagai hasil dari praktek Korupsi dan Pencucian Uang.
Banyak lagi hal jelek yang masih dilakukan Joko Widodo selama kepemimpinannya seperti soal Ijazah palsu, ini faktor mendasar yang harus diklarifikasi Joko Widodo, juga banyaknya jabatan rangkap yang dilakukan oleh Pejabat pemerintah saat ini seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menguasai/ merangkap jabatan sekitar 30 jabatan di laur Menteri Keuangan. Kita juga memerlukan kejelasan/ dan atau klarifikasi soal penggunaan anggaran negara terutama dalam pembangunan Kereta Cepat, Ibukota Negara yang menurut Joko Widodo tidak akan memberatkan anggaran negara. Kita juga ingin mendapatkan gambaran dan penjelasan bagaimana Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Tohir bersama keluarganya terlibat dalam kegiatan Covid-19, dan banyak proyek pemerintahan. Ada lagi berita tentang Bea Cukai, ditemukan Emas Batangan yang diklaim sebagai Emas belum jadi seberat 1000 ton yang akan dijual/diselundupkan oleh beberapa perusahaan besar Indonesia yang nilainya mencapai Rp189 triliun. Informasi ini juga telah dikemukakan oleh Menkopolhukam Mahfud MD. Apakah ini akan terus dilanjutkan oleh Presiden terpilih 2024-2029?
Apakah hal yang telah dilakukan Joko Widodo ini akan kita biarkan, atau dilanjutkan nantinya oleh Presiden Indonesia 2024. Tentu saja tidak bagi Anis Baswedan, jangan-jangan akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto atau ganjar Pranowo?
No comments:
Post a Comment