Debat Calon Presiden Indonesia 2024, berlangsung hangat dan semakin terlihat lebih sungguh-sungguh, kadang-kadang agakl keras. Walaupun belum terlalu lepas seperti pertarungan Calon Presiden di Amerika Serikat. Tetapi, lumayanlah, semakin baik kualitasnya cukup bagus. Tapi lain pula pendapat Presiden Joko Widodo yang menilai pada saat ini, pelaksanaan Debat lebih banyak membahas hal-hal yang dinilai tidak perlu dan bersifat personal. Tidak tahu apa maksud sebenarnya dari pernyataan Presiden itu, apakah karena pasangan jagoan yang diinginkannya, mulai keteteran dan sulit memberikan jawaban dan argumen yang bagus.
Memang Anies Baswedan cukup sering memberikan kritikan atas kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang saat ini menjadi Kandidat Presiden Nomor Urut 2 yang berpasangan bersama anak Presiden yang bernama Gibran yang saat ini menjabat sebagai Walikota Surakarta.
Karena Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran selalu memposisikan dirinya sebagai pelanjut kepemimpinan Joko Widodo, tentu saja kebijakan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan menjadi lahan penting untuk diperhatikan, dikritik dan dipertanyakan hal-hal yang telah dilakukannya selama 5 tahun selama menjabat Menteri Pertahanan. Hal ini sejalan karena pada Debat hari Minggu 7 Januari 2024 yang lalu, thema yang digusung KPU meliputi beberapa isu di Sektor Pertahanan, kebijakan Internasional, dan aspek Global Indonesia.
Sangat menarik ketika Prabowo yang berjanji dalam keopemimpinannya nanti apabila dipercaya rakyat, akan membangun Sistem Pertahanan Indonesia yang kuat, terkuat di kawasan dan sekaligus akan meningkatkan Kesejahteraan Prajurit TNI dan Anggota Kepolisian Indonesia. Prabowo Subianto yang berniat membangga-banggakan dirinya yang sudah tahu akan melakukan banyak hal nanti, justru menjadi bahan diskusi yang diangkat Anies secara tajam. Anies justru mengatakan bahwa Bapak Prabowo bukan kandidat Menteri Pertahanan, justru sudah 4 tahun lebih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan belum menunjukkan kinerja yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI dan Anggota POLRI. Sejak tahun 2019, Gaji Prajurit TNI dan POLRI hanya mengalami kenaikan sebanyak 3 kali, sangat kecil dibandingkan pada era Presiden SBY yang mencatat kenaikan gaji sebanyak 9 kali. Sungguh ironi, Prabowo yang memiliki dan menguasai lahan, sebanyak tidak kurang dari 340.000 hektar di Kalimantan dan di Aceh Tengah, ternyata tidak memberi perhatian sama sekali kepada Prajurit TNI dan POLRI yang setengahnya belum mempunyai rumah dinas dan harus hidup bersama keluarganya dengan mengontrak rumah atau kost diluar Asrama.
Kritik Anies juga menyangkut penggunaan Anggaran di Kementerian Pertahanan yang lebih banyak dipakai untuk membeli ALUTSISTA bekas, antara lain membeli Pesawat Tempur bekas MIRAGE dari Qatar. Apalagi banyak pembelian ALUTSISTA yang dilakukan Prabowo dengan menggunakan Pedagang Perantara sebuah usaha patungan yang didirikan oleh Prabowo bersama kawan-kawannya, terutama melalui PT Teknologi Militer Indonesia dan Indonesian Defence Security yang melibatkan banyak sekutu Prabowo.
PEMIMPIN HARUS ORANG YANG ANTI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
Masih ada beberapa Debat Capres/Cawapres sebelum kita melaksanakan Pemilihan Umum 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Jelas isu keterbukaan kebijakan pemerintah (transparancy) dan pernyataan Calon pemimpin Bangsa yang harus Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Anti KKN) , jujur dan terbuka serta Adil, menjadi bagian penting yang dipertanyakan masyarakat. Soal keterbukaan pemerintah, tidak sama dengan membuka rahasia negara. Pemimpin Pemerintahan harus menjunjung tinggi aspek keterbukaan, misalnya ketika pemerintah memutuskan untuk membangun Sistem Kereta Api Cepat Whoosh yang memakan biaya tidak kurang dari 108 Triliyun Rupiah, sekitar US$ 7,2 milyar, atau Pendirian Ibukota Negara baru IKN yang akan menghabiskan dana sebanyak lebih dari Rp460 Trilyun untuk sebuah Proyek besar yang lebih banyak dinikmati oleh Pejabat Negara, bukan oleh rakyat banyak.
Presiden Joko Widodo mengatakan tujuan IKN antara lain dalam rangka pemerataan, agar pembangunan tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Jakarta, tetapi menyebar ke seluruh Indonesia.
Tentu saja alasan ini terlihat meragukan dan justru akan membuat Kota IKN menjadi sangat hebat di tengah belantara Kalimantan yang pasti masih sangat terbelakang ketika IKN hadir. Dari pada pemerintah ngotot membangun IKN sebagai Ibukota baru Negara, lebih baik dana yang ada dialokasikan pada beberapa proyek yang berhubungandengan upaya mensejahterakan masyarakat seperti pengadaan Pupuk bagi petani, subsidi Minyak bagi nelayan, bantuan kepada UMKN, pemberian bea siswa pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Pemerintah dapat membantu pengembangan Kota Kecil Menengah yang sudah ada sekarang yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusatenggara, sampai Papua. Banyak sistem perkotaan yang perlu kita sempurnakan, antara lain menyangkut Sistem Transportasi, Taman dan Kebersihan, Fasilitas Listrik dan Lingkungannya. Kenapa kita terburu-buru membangun IKN yang nantinya hanya dinikmati oleh Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Pejabat Tinggi Negara, Menteri-Menteri, Pimpinan TNI dan Pimpinan POLRI.
No comments:
Post a Comment