Saturday, 22 August 2020

Indonesia 2045, Upaya Mencapai Era Emas 100 Tahun Merdeka

toto zurianto

Pada peringatan Kemerdekaan Indonesia ke 75 tanggal 17 Agustus 2020 ini, selain lebih banyak acara-acara yang dilangsungkan secara virtual tanpa banyak lomba-lomba tradisionil seperti tahun-tahun sebelumnya, apalagi Lomba Panjat Pinang yang paling terkenal dan fenomenal sama sekali dilarang untuk dilaksanakan, muncul pula target-target pencapaian ekonomi yang diperkirakan segera mampu diraih Indonesia. Paling hebat adalah munculnya sebuah perkiraan pencapaian prestasi Indonesia Emas pada tahun 2045, 25 tahun ke depan ketika Indonesia berusia 100 tahun.
Tentu saja apabila kita melihat situasi sekarang, dan tersedianya potensi ekonomi dan pembangunan yang sudah terlihat dan tersedia, target untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, diperkirakan akan bisa terwujudkan. Lalu situasi seperti apa yang akan kita capai di 25 tahun ke depan dan bagaimana cara kita mampu mewujudkan sasaran yang kita inginkan itu? Sasaran ini harus bisa kita rumuskan dan sepakati sebagai tujuan bersama yang menjadi kerja keras potensi bangsa secara menyeluruh. Kemudian kita menetapkan prasyarat utama sehingga kita mampu meraih prestasi dan mewujudkan sasaran tersebut. Merdeka 100 Tahun, bisa jadi biasa-biasa saja kalau kita tidak mempersiapkan banyak hal secara tepat.  Mengutip ucapan Sutan Sjahrir yang mengatakan bahwa kemerdekaan bukan tujuan, tetapi sebuah jembatan untuk mencapai tujuan, yaitu terciptanya negara yang menjunjung kerakyatan, kemanusiaan, kebebasan dari kemelaratan, menghindari tekanan dan penghisapan, menegakkan keadilan, membebaskan bangsa dari genggaman feodalisme, dan menuju pendewasaan bangsa (Lihat, Muhamad Chatib Basri, 18 Agustus 2020).
Jadi tugas kita saat ini dan selanjutnya pada era 25 tahun ke depan sampai tahun 2045, tidaklah ringan. Pembangunan Manusia Indonesia yang bebas dari kemiskinan dan kemelaratan, serta dewasa, memerlukan rangkaian kerja keras yang konsisten. Ini yang akan menjadi prioritas kita yang paling utama yan harus kita jaga.

Indonesia yang seperti Apa?
Secara konkrit tentu saja kita ingin agar Indonesia mampu menjadi negara yang maju, sufficient secara ekonomi dan adanya masyarakat yang bebas dan dewasa secara politik, bisa mencukupi kebutuhan (ekonomi) seluruh bangsa, memberikan kesempatan yang cukup bagi masyarakat untuk menikmati kebebasan berpolitik tetapi dewasa.
Dari sisi perekonomian, beberapa waktu yang lalu, menurut World Development Report 2020, Indonesia dikelompokkan dalam negara yang berpenghasilan (per kapita) Berpendapatan Menengah Lebih Tinggi Upper Middle Income Group dengan pendapatan per kapita (penduduk) per tahun sebesar US$4,050.  
Indonesia berada dalam Upper-Middle Income Group bersama sekitar 50 negara-negara lain. Memang masih pada batas akhir, pada posisi ke 104, setelah itu bisa langsung masuk pada posisi Lower-Income-Middle Group bersama Srilanka (posisi 105), Philipina (109), Vietnam (124), India (128), dan Timur Leste (134). Beberapa negara lain yang masih dalam kelompok yang sama dengan Indonesia, Negara Berpendapatan Menengah Lebih Tinggi (Upper-Middle-Income group), seperti Malaysia (posisi 58), Turki (64), Brazil (67), Thailand (76).

Perlu kita catat, meskipun Indonesia disebutkan sudah naik kelas dari Kelompok negara berpendapatan Menengah Kelas Lebih Rendah atau Lower Middle Income Countries. Tetapi posisi ini masih sangat kurang aman. Kita masih di muka pintu. Sedikit hanya ada goncangan yang membuat pendapatan kita merosot, kita langsung jatuh kembali ke posisi Lower Middle Income Countries.  Kita benar-benar berada pada posisi nomor bontot. Ada sekitar 50 negara yang berada pada kelompok Upper Middle Income Group, mulai dari peringat ke 55 sampai ke 104. Jadi penting bagi kita, bagaimana bisa mempertahankan posisi kita di dalam kelompok Upper Middle Income Group. Kalau bisa merangkak lebih maju, misalnya pada posisi 75, terus ke posisi 55 posisi terbaik pada kelompok Upper Middle Income ini.           

Jadi kalau muncul pertanyaan, harus seperti apa prestasi perekonomian kita ke depan? Jawabnya cukup simple,  bagaimana mempertahankan posisi, jangan sampai mental lagi ke kelompok Lower Income. Kalau bisa keluar dari nomor besar, terus ke posisi lebih baik. Memang masih jauh untuk mendekati posisi Cina (61) dengan pendapatan per kapita di atas US$10,000, atau Jepang (peringkat 43) dan Singapore (peringkat 9). Mungkin kita perlu mem-bench-mark Thailand di peringkat 76, ataupun Malaysia pada peringkat 58. Penting, jangan sampai kita disalib Philipina (109), Vietnam (124), ataupun India (128) lihat tabel di bawah.


DATA PENDAPATAN PER KAPITA

BEBERAPA NEGARA TETANGGA (US$)

 

NEGARA (POSISI)

Pendapatan Per Kapita /Tahun (US$)

Jumlah

Penduduk

Cina (61)

10,410

1.439.323.776

India (128)

2,130

1.380.004.385

Jepang (43)

41,690

126.476.461

Singapore (9)

59,590

5.850.342

Malaysia (58)

11,200

32.365.999

Indonesia (104)

4,050

273.523.615

Philipina (109)

3,850

109.581.078

Vietnam (124)

2,540

97.338579

Thailand (76)

7,260

69.799.978

 

Membangun Competitiveness
Soal peringkat daya saing selalu menjadi perhatian penting. Setiap tahun World Economic Forum di Davos Switzerland menerbitkan Laporan Peringkat Daya Saing Dunia dalam Global Competitiveness Report tahunan yang menarik perhatian dunia dan menjadi rujukan seluruh negara.
Ada 12 pilar yang menjadi rujukan untuk menetapkan peringkat daya kompetisi sebuah negara. Pilar-pilar tersebut dikelompokkan di dalam 4 bagian, yaitu (1) Enabling Environment, (2) Human Capital, (3) Market, dan (4) Innovation Ecosystem. Pilar-pilar yang ada pada kelompok Enabling Environment adalah; Pilar Kekuatan Kelembagaan (institutions), Pilar Infrastruktur, Pilar ICT, dan Pilar macroeonomy Stability. pada Kelompok Human Capital, ada 2 pilar yang perlu diperhatikan, yaitu; Pilar Tingkat Kesehatan masyarakat (Health), dan Pilar Kompetensi atau Skills seluruh SDM yang ada.  
Selanjutnya pada Kelompok Pasar (Market) meliputi 4 pilar penting, yaitu; Product Market, Labour Market, Financial System, dan Market Size. selanjutnya pada kelompok Innovation Ecosystem terdiri dari Pilar Business Dynamism dan Pilar Innovation Capability. Kelompok Pilar Innovayion Ecosystem banyak berhubungan dengan peran atau kemampuan sebuah negara berhubungan dengan kemajuan teknologi atau Era Digitalisasi. Akhir-akhir ini berhubungan dengan Financial Digital.
Bagaimana daya saing Indonesia yang terlihat pada kekuatan pilar-pilar daya saing ini? Saat ini, menurut World Economic Forum, Indonesia berada pada peringkat 50, melemah 5 posisi dibandingkan tahun sebelumnya. Secara relatif sebenarnya tidak terlalu buruk. Dibandingkan dengan partner ASEAN lain misalnya, kita tetap "disitu-disitu aja". Singapore masih tetap di peringkat 1, Malaysia (27) dan Thailand (40). Kekuatan Indonesia pada 12 pilar yang ada, terutama pada kekuatan pasar (market size) dengan nilai 82,4 di posisi 7 dan Stabilitas Ekonomi Makro (macroeconomic stability) dengan nilai 90,0 di posisi 40. Hal-hal yang perlu terus dipacu adalah Business Culture dengan nilai 69,9 dan stabilitas sistem keuangan dengan nilai 64,0. Termasuk juga Rate of Technology Adoption (nilai 55,4).

Semangat Kolaborasi dan Komunikasi
Melakukan kerjasama adalah pilihan penting yang pelru dilakukan. Tidak ada suatu tujuan yang bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Kolaborasi adalah memperkuat potensi, beberapa pihak yang mempunyai kekuatan dan kemampuan, memberikan hasil lebih baik dibandingkan apabila dilakukan sendiri-sendiri atau bebrapa pihak saja. Ini pilihan penting mengingat sangat sulit bagi kita melakukan sesuatu secara sendiri-sendiri. Kita bisa memberikan hal terbaik kalau memanfaatkan potensi orang lain secara maksimal. Jangan berpikir, kita mampu melakukan sesuatu secara sendiri. Kita mempunyai keterbatasan yang bisa diperbaiki kalau bias melibatkan orang lain. salah satu upaya yang baik adlah melakukan komunikasi, melibatkan dan memberikan penghargaan atau penghormatan kepada orang lain. Termasuk lawan kita sebelumnya. Berikan kesempatan bagi semua orang untuk berbicara, memberikan kesempatan menyampaikan pandangannya, jangan cepat-cepat tidak mau mendengar, dengarkan pihak lain berbicara. 

Aspek Hukum dan Sistem Moral; Pemerataan dan Keadilan
Kita selalu bermimpi bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini tantangan besar pembangunan Indonesia, memanfaatkan pertumbuhan ekonomi untuk kemaslahatan bangsa. Bagaimana hasil bumi Indonesia ini bisa dinikmati oleh masyarakat secara lebih merata. Jangan sampai hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat yang sudah kaya. Kita harus berusaha membuat kue pembangunan, bisa mengucur kesemua pihak secara lebih merata, lebih adil. Karena itu, maspek hukum dan penerapan keadilan bia dijalankan secara baik. Kita menginginkan bagaimana implementasi hukum bia lebih baik, terutama di dalam mengelola keuangan negara. Jangan sampai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, berjalan terus secara subur. Kita bosan dengan praktek KKN ini. Kita menghendaki praktek kepartaian bisa berjalan lebih baik, terutama di dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk di daerah-daerah. Hubungan atau praktek korupsi, banyak diawali oleh kejelekan tatacara pemilihan anggota DPR/DPD/DPRD sampai kepada Kepala Daerah Bupati, Walikota dan Gubernur/Wakil-wakilnya. Sulit diterima akal ketika seorang Bupati, selalu berusaha menjadi Bupati lagi atau bahkan Wakil Bupati pada periode ketiga, atau mempersiapkan Istri/Suaminya, atau Anak/menantunya, atau Besannya untuk terus menjabat Pimpinan Daerah. Termasuk juga bergantian dari Anggota DPRD menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, atau dari Bupati menjadi Gubernur, atau bahkan dari Gubernur menjadi Bupati/Walikota.
Di negara kita, semakin banyak praktek-praktek kenegaraan yang pada dasarnya ingin melanggengkan kekuasaan selama mungkin diantara mereka-mereka saja.
Mungkin kita memerlukan banyak kajian, antara kebenaran, kompetensi, moral, atau memang sudah menjadi hal yang biasa-biasa saja. Semua terpulang kepada kita, model hukum seperti apa yang kita inginkan. Silahkan kita jawab sendiri.

Peran Pemimpin Negara
Faktor kepemimpinan memainkan peran utama di dalam mewujudkan sebuah sasaran, tidak hanya bagi sebuah perusahaan tetapi pada sebuah negara juga sama. Semua upaya mencapai Indonesia sejahtera pada 25 tahun ke depan. Indonesai Emas yang Jaya hanya bisa diwujudkan apabila kita mempunyai model kepemimpinan terbaik yang bisa memberikan stimulasi terbaik. Kepemimpinan yang bisa-biasa saja akan melahirkan hasil yang biasa-biasa. Kerja keras hanya mungkin terwujud dengan kepemimpinan yang kuat, disiplin, dan kompeten. 

Wednesday, 19 August 2020

75 Tahun Indonesia Merdeka

toto zurianto

Peringatan Kemerdekaan Indonesia ke 75 tahun 2020, lebih banyak tidak dilakukan secara besar-besaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi peserta upacara yang datang, tentu saja ada aturan protokol Covid yang harus dijaga secara baik. Sebagian mengikuti dan melakukan upacara secara vitrual. Tentu saja yang penting adalah "hati" setiap bangsa, bahwa dalam kondisi seperti apapun, kita tetap terlibat, mengikuti peringatan hari kemerdekaan Indonesia. Kita tetap menguatkanmakna "bangunlah Jiwanya, bangunlah Badannya, untuk Indonesia Raya.





Semoga semua anak bangsa, dalam kondisi terpaksa akibat perjuangan mengakhiri bencana Covid-19, tetap memiliki jiwa dan semangat keIndonesiaan yang kuat. Kita membangun bangsa dan menjaga negara agar tetap berjalan menuju cita-cita bangsa sebagai negara yang kuat, merdeka, aman dan makmur bagi semua anak bangsa. Secara ekonomi, diharapkan Indonesia mencapai tahap dan keadaaan yang sufficient, bisa mencukupi kebutuhan masyarakat, keluar dari kondisi kemiskinan yang papa. 
Kini kita telah berusia 75 tahun, usia dewasa yang diharapkan mampu menempatkan dirinya sebagai bangsa yang kuat, berperan dan tidak menjadi beban masyarakat lain. Oleh karena itu, kita mengharapkan negara ini benar-benar berjalan secara mandiri, kuat dan berperan bagi masyarakat dunia. Indonesia tercinta yang sejahtera.

Friday, 20 March 2020

DRAMA INDONESIA MENGHADAPI COVID 19

toto zurianto

Indonesia pantas khawatir karena semakin hari semakin banyak suspect Covid 19 dan korban yang meninggal dunia. Sementara masih banyak fasilitas yang belum cukup, bahkan kesiapan kita menghadapi masalah besar ini agaknya kelihatan masih belum optimal. Padahal diskusi dan silang pendapat serta berita hoaks dan inkonsistensi program pemerintah, terus berkembang tanpa adanya kesatuan komando. Lihat saja di satu sisi pemerintah berusaha mengurangi dan melarang adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang, termasuk acara wajib keagamaan (seperti Sholat berjamaah, seperti Sholat Jumat), sementara di lain pihak pemerintah tidak bisa menghalangi kegiatan lain sejenis (seperti mentabihan Uskup baru) yang teap berlangsung dengan melibatkan ribuan orang (lebih 7000 orang) yang berlangsung di Ruteng NTT.
Persoalan Covid 19 bukan masalah kecil. Indonesia memerlukan kesatuan komando dengan level Leadership yang kuat, energi besar, dan upaya-upaya satu arah yang melibatkan banyak orang. Lihat saja bagaimana Presiden Jokowi menyelutuk untuk memberikan insntif bagi mereka "pahlawan COVID 19". Karena tidak dibahas secara menyeluruh, yang terlihat oleh Presiden dalam hal ini hanyalah para dokter dan tenaga medis serta jajaran yang ada di Rumah Sakit. Ini tugas pada pembantu Presiden, para Menteri, termasuk Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan, serta Menteri PAN-RB karena pasti para pihak yang harus diberikan insentif dan diperhatikan lebih luas dari itu. Termasuk petugas keamanan, para Pejabat itu sendiri, serta siapa saja yang terlibat, baik di Pusat maupun di daerah.
Jadi perlu kita garis bawahi, upaya mengatasi COVID 19 adalah kerja berat dan luas yang memerlukan kesatuan ide, kebersamaan dam kesatuan Komando dan Leadership yang kuat.

Wednesday, 15 January 2020

DRAMA KPK; SEPERTI MENONTON FILM

toto zurianto

Banyak orang yang lebih pesimis memandang Undang-undang KPK yang disempurnakan. Alasannya, kerja KPK yang sebelumnya terlihat "Heroik" dan "Cepat" sekarang seperti kehilangan Taji. Seperti Ayam Jago yang kelihatan seperti Betina, tanpa Taji sebagai alat perjuangan yang membanggakan. Memang belum terlalu lama implementasinya. Sekarang setiap ada rencana operasi tangkap tangan (OTT), perlu ada persetujuan, tidak hanya Pimpinan KPK, tetapi termasuk juga Dewan Pengawas KPK. Tidak heran headline beberapa surat kabar nasional, memberikan kritikan tentang situasi KPK. Padahal sampai saat ini, masalah Korupsi, termasuk Kolusi dan Nepotisme, tetap menjadi persoalan besar bangsa Indonesia. Disebutkan, karena masih banyak Nepotisme, Kolusi, atau Praktek Korupsi, maka kita tidak bisa keluar dari masalah-masalah kemiskinan, ketertinggalan, sampai kepada lemahnya daya saing. Praktek Korupsi membuat ekonomi kita tidak kompetitif. Upaya meningkatkan ekspor nasional, menghadapi jalan buntu. bagaimana kita keluar dari perangkat ekonomi eksternal yang defisit?

Upaya Pendewasaan Institusi
Statement bahwa KPK sangat belum sempurna, hendaknya perlu kita terima. Praktek OTT yang kelihatannya "Membanggakan",  bukan suatu praktek penindakan hukum terbaik yang tidak perlu dievaluasi. Tentunya, pengalaman kita selama 10-20 tahun terakhir, bisa dijadikan dasar, kenapa kita harus menjadi lebih baik. KPK juga harus berpikir seperti itu. Walaupun kita mengebu-gebu untuk melakukan gerakan pemberantasan korupsi, semua hal yang berhubungan perlu dilibatkan dan disempurnakan. Kehebatan KPK bukan hanya pada pelaksanaan kerja secara OTT, tetapi melalui semua unsur yang ada pada organisasi KPK. Masyarakat memang meminta banyak hal. Tetapi kesiapan masyarakat dan berani menanggung konsekuensi, juga sebagai persyaratan utama. Saya melihat, kini tiba saatnya bagi kita untuk melakukan pendewasaan kelembagaan. Rancang bangun organisasi KPK perlu dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai sebuah organisasi modern. Saat ini pada lembaga KPK kita sudah mengenal adanya Dewan Pengawas. Hal ini telah dinilai banyak orang sebagai faktor penghambat bekerjanya KPK secara efektif.  Tentu saja pernyataan ini bisa benar, atau sebenarnya tidak harus seperti itu. Kalau Dewan Pengawas bisa berfungsi sebagaimana Dewan Komisaris pada sebuah usaha bisnis, kita tidak perlu ragu akan keberadaan sebuah Dewan Pengawas. Tetapi sayangnya fungsinya saat ini terlihat seperti sebuah lembaga eksekutif. Sama saja seperti atasan Pimpinan KPK yang melakukan kegiatan Eksekutif. Hanya posisinya seperti kelompok Atasan yang lebih tinggi.


Membangun Leadership yang dipercaya
Soal kepemimpinan adalah bagian yang paling penting. Pemimpin KPK dan lembaga penegak hukum yang lain, termasuk kalangan pemerintah, selalu harus melakukan perbaikan. Jangan pernah merasa sebagai lembaga yang paling penting dan paling benar.


Tuesday, 10 December 2019

SEBUAH MOMENT

toto zurianto

Ini cerita sekitar 32 tahun yang lalu. Ketika itu, seluruhnya ada 48 orang kami dari seluruh Indonesia diterima sebagai calon pegawai Bank Indonesia. Sebelum menjadi pegawai tetap, kami diwajibkan mengikuti pendidikan selama sekitar 1 tahun. Programnya dikenal dengan Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM) Bank Indonesia Angkatan 12. Dimulai sejak akhir April 1987 dan berakhir pada bulan April 1988. Moment indah ketika berkesempatan bersalaman dengan Gubernur Bank Indonesia Bapak Adrianus Mooy pada Halal Bi Halal (apakah Idul Fitri 1987, atau Tahun baru 1988). Bangga rasanya bisa salaman dengan Bapak Gubernur. Di samping Pak Gubernur kalau tidak salah Pak T.M. Zahirsyah, Direktur paling Senior,  Anggota Direksi Bank Indonesia ketika itu.
Photo kedua adalah ketika kami sesama peserta PCPM-12 berphoto bersama Pak Adrianus Mooy. Tidak semua bisa ikut, tetapi ini sebuah unforgettable moment kami, berdiri Eko Yulianto, Abd Rahman Tamin, Mohamad Najib, Ananda Pulungan, Iskandar, Ani Farida Lubis, Marlina Erniwati, Marlina Efrida, Pak Mooy (di tengah), Damayanti, Nila Permata, Almarhumah Narni, Ahmat Mufit, Kahfi Zulkarnaen (Chepy), Iing M. Hasanuddin, dan aku (Toto Zurianto). Jongkok di depan, Almarhum Timurlan M. Guru, Puji Atmoko, Doddy Budi Waluyo (sekarang Deputi Gubernur Bank Indonesia), Hamid Ponco Wibowo, Amril, Ook (Soeprapto Soebijoso), dan Wahyudi Santoso.

Sebuah acara, apakah Halal Bi Halal Idul Fitri 1987 atau Tahun Baru 1988; 
Salaman dengan Gubernur Bank Indonesia Adrianus Mooy.

Setelah Halal Bi Halal, Kami mendaulat Gubernur Adrianus Mooy untuk photo
bersama dengan (sebagian) kawan-kawan se-angkatan (PCPM-12); Berdiri Eko 
Purwanto, Tamin, Najib, Ananda, Iskandar, Ani Farida Lubis, Marlina Erniwati,
Marlina Efrida, Pak Mooy, Damayanti, Nila Permata, Narni (almh), Linda, Mufit, 
Chepy, Iing M. Hasanuddin, dan aku (Toto Zurianto). Jongkok, Timurlan M. Guru
(alm), Bistok Simbolon, Puji, Dodi Budi Waluyo (sekarang Deputi Gubernur), Hamid Ponco, 
Amril, Ook (Soeprapto Soebijoso), dan Wahyudi.

Bersalaman dengan Gubernur Bank Indonesia Adrianus Mooy, ini photo tahun
1988. Saat itu sudah selesai pendidikan dan sudah diangkat menjadi pegawai 
(sudah pakai Dasi). Photo bersama Mas Abdul Choliq dari UPI.
Sudah banyak yang Pensiun
Kalau kami diangkat sebagai pegawai tetap pada 1 Juni 1988, sudah ada yang mengabdi selama  31 tahun. Kalau saat masuk kerja rata-rata berusia 26-28 tahun, karena ada yang pensiun di usia 56 dan ada juga yang pensiun di usia 58, atau 60 tahun, maka sejak 5 tahun terakhir ini sudah mulai ada kawan-kawan se angkatan yang pensiun. Bahkan ada 2 orang yang pensiun lebih dahulu karena mengikuti program pensiun dini, Mas Ook (Soeprapto Soebijoso) dan Marlina Erniwati (Lina). Beberapa kawan yang kini sudah pensiun, antara lain; Mbak Tuti (Sri Widyastuti), Kak Ani Farida Lubis, Mas Haiban, Mas Abdul Jamil, Bang Tamin, Yulis, Iing M Hasanuddin, Mohammad Kahfi (Chepy), Uda Amril, Bang Bistok Simbolon, Etika Rosanti, Eko Purwanto, Dwi Catur Sugiarto, Ari Rukmini, dan Herini.
Kawan-kawan yang pensiun di usia 58 tahun antara lain; Ananda Pulungan, Benny Siswanto, Linda Maulidina Hakim, Gantiah Wiryandani, Puji Atmoko, Wahyudi Santoso (berhenti atas permintaan sendiri sebelum usia 58). Mas Nadjib juga berhenti atas keinginan sendiri sebelum 56 tahun .
Beberapa pegawai yang masih aktif dan akan pensiun dalam waktu dekat; Damayanti, Hamid Ponco Wibowo, Eko Yulianto, Suhaedi. Ada 2 kawan se angkatan yang diangkatan menjadi Asisten Gubernur (G.IX), Iskandar yang juga menjalani penugasan sebagai Deputi Menko Perekonomian dan Dwi Pranoto yang juga sebagai Komisaris di PT. Peruri. Sebenarnya masih ada 1 orang lagi yang sebelumnya pernah menjadi Asisten Gubernur, yakni Dodi Budi Waluyo. Tapi Dodi selanjutnya dipercaya menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Beberapa kawan kami yang telah pergi menghadap yang kuasa, antara lain; Timurlan M. Guru, Rusbandi Fikri, Narni, dan Budi Waluyo.

Berkarir di Luar Bank Indonesia
Sejak beberapa waktu yang lalu, ada beberapa kawan se angkatan yang berkarir di luar Bank Indonesia. Pertama di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni sejak Januari 2013, yaitu Widyo Gunadi dan aku (Toto Zurianto). Lalu sejak Januari 2014, Marlina Efrida (Uni Evi), Noviantini, dan Almarhum Budi Waluyo. Di OJK semuanya akan pensiun pada usia 60 tahun, nanti berturut-turut, aku (2020), kemudian Evi, Novi, dan Widyo pada tahun 2021-2022.
Kemudian ada juga yang dipercaya menjabat Wakil Ketua PPATK, Dian Erdiana RAE yang juga sudah pensiun dari Bank Indonesia. Tentu saja termasuk Iskandar yang menjabat Deputi Menko Perekonomian dan masih menjalani penugasan dari Bank Indonesia. Bang Iskandar juga telah mendapatkan promosi menjadi Asisten Gubernur (Golongan IX) sehingga bisa pensiun pada usia 60 tahun. Sama juga seperti Dwi Pranoto yang menjabat Asisten Gubernur dan baru pensiun di usia 60 tahun, yaitu tahun 2022. Posisi Dwi Pranoto di luar Bank Indonesia adalah sebagai Komisaris di PT. Peruri.





GARUDA MENCARI PEMIMPIN

toto zurianto

Setelah kasus usaha penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton yang diduga dilakukan oleh Direktur Utama Garuda Ari Askhara, kemudian diikuti dengan pemecatan Ari dan beberapa anggota Direksi lain, kini muncul pertanyaan, siapa kandidat Direktur Utama BUMN tersebut. Beberapa nama lama yang sudah sering muncul, kini kembali muncul, antara lain, apakah Jonan, bekas Dirut PT Kereta Api Indonesia KAI dan Menteri, juga Susi Pujiastuti, juga bekas Menteri dan pemilik Sussi Air.
Secara track record dan kompetensi, 2 nama ini sangat dijagokan. Seperti tidak ada lawan sama sekali. Keduanya dianggap jago bisnis, ahli manajemen perubahan, dan juga memahami konsep perusahaan milik pemerintah. Sudah makan asam garam mengajak orang yang biasa lambat, menjadi cepat dan hebat. Sayang sampai saat ini kita belum mengetahui, bagaimana strategi Menteri BUMN Erick Thohir di dalam mengelola BUMN yang baru. Termasuk strategi di bidang Human Capital, Leadership dan konsep Talent Management-nya.

Garuda Airbus A330-900 NEO yang baru, memerlukan Manajemen terbaik untuk
mampu bersaing dan memenangkan pasar yang semakin ketat.

Garuda perlu memenangkan persaingan di pasar internasional, tidak hanya
jago kandang di pasar domestik. Masalah kursi kosong harus segera diatasi.
Tantangan Garuda ke Depan
Bisnis Airline ke depan pasti akan semakin tidak mudah. Garuda, selama ini memang sudah memperlihatkan prestasi-prestasi yang cukup baik. Tetapi masih terlalu sulit untuk memenangkan persaingan. Di kawasan Asia Pasifik, bagaimanapun dominasi Singapore Airline dan Cathay Pacific masih tetap sebagai perusahaan penerbangan paling besar dan paling bersaing. Lebih luas lagi, kitapun akan sangat sulit untuk bisa bersaing dengan 3 besar airline dari negara Arab (Teluk) yang luar biasa ekspansinya, seperti Emirates, Etihad dan Qatar Airways.
Tetapi Garuda tetap harus terbang dan bergerak lincah. Tidak hanya mempertahankan pasar domestik yang luar biasa sengit persaingannya. Juga bagaimana pasar internasional, terutama pada lintasan Asia Pasifik dari Jepang sampai Australia.
Karena itu, masalah kepemimpinan adalah suatu yang paling krusial. Kita tidak boleh bermain-main di dalam menetapkan siapa pemimpin Garuda yang paling tepat.
Mendesak untuk belajar dari kasus-kasus internal yang dialami Garuda sekarang. Kini kita memerlukan Pemimpin yang bukan saja flamboyant yang suka membangga-banggakan diri sendiri di muka anak buah sendiri. Garuda perlu pemimpin yang bisa melibatkan potensi-potensi besar yang ada di Garuda untuk bekerja bersama dan berkontribusi secara maksimal.  Dalam kondisi persaingan airlines yang ketat seperti saat ini, Garuda memerlukan pomimpin seperti yang pernah dimiliki di masa lalu. Kita merindukan Leaders seperti Abdul Gani, Robby Djohan, atau seperti Wiweko yang tercatat sejarah melalui terobosan dan kreativitasnya yang luar biasa.



Friday, 6 December 2019

INDONESIA, HARLEY, DAN BROMPTON

toto zurianto

Menteri BUMN Indonesia (yang baru) Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Dirjen Bea Cukai, heboh menangkap penyelundup barang mewah yang masuk ke pabeanan Indonesia tanpa membayar bea masuk. Ada 2 sepeda mahal dan 1 Harley Davidson bekas yang dimasukan ke wilayah Indonesia secara ilegal. Penyeludupnya diduga Direktur Utama Garuda Indonesia, flight carrier kebanggaan Indonesia. Ceritanya, Pimpinan Garuda bersama rombongan kecil sedang membawa pesawat baru Airbus A-330 900 NEO dari Pabriknya di Toulouse Prancis ke Jakarta. Sampai di Jakarta, mungkin karena sudah ada informasi dari orang dalam, pesawat yang seharusnya melakukan upacara "tepung tawar" untuk di-do'akan, langsung digelandang petugas Bea Cukai Jakarta. Tentu saja, dengan sangat mudah, barang ilegal yang dimuat dalam beberapa kardus itu, langsung ditemukan. Isinya uraian sebuah sepeda motor bekas Merek Harley Davidson dan 2 Sepeda (baru) Merek Brompton. Kedua Merek ini termasuk salah satu Sepeda Motor dan Sepeda paling terkenal di dunia dan masuk kategori baang mewah. Pokoknya alat penyaluran hobby orang-orang kaya.




Tetapi, menurut berita, besar biaya (cukai) yang harus dibayar pembawa barang ini apabila hendak dimasukkan ke Indonesia, sebenarnya tidak terlalu besar. Secara total hanya sekitar Rp150 juta. Tetapi situasinya sangatlah heboh. Dua orang Menteri terpaksa mondar mandir ke Bandara dan menggelar konperensi Pers besar-besaran. Dengan alasan, saat ini kita sedang berusaha untuk memberantas korupsi dan meningkatkan Good Corporate Governance, Menteri BUMN Erick Thohir langsung tancap gas. "saya segera memecat Direktur Utama Garuda" katanya.
Memang Garuda, mungkin Direktur Utamanya agak kebangetan, atau hanya sial saja. Dia sudah membeli Harley (bekas) sejak beberapa waktu yang lalu. Belum sempat dibawa, atau kekurangan uang untuk membawanya. Mumpung ada pesawat kosong, gratis lagi (ongkosnya). Memang secara aturan, mungkin bisa gratis, karena bisa dibawa atas nama beberapa penumpang VIP. Tapi sayang, mungkin dia lupa, atau ada pihak lain yang meyakinkannya, kalau bawa sendiri (dengan pesawat sendiri), enggak perlu lewat pintu Duane (Bea Cukai). Jadi tidak perlu bayar, apalagi cuma barang bekas.
Sayang, mungkin sudah diincar,atau jangan-jangan ada yang berkhianat (siapa tahu).
Yah gak terlalu penting. Akhirnya, lumayan ada panggung bagi Erick Thohir Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, juga Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi untuk membuktikan, masih banyak aparat yang tidak baik dan tidak govern. Mungkin yang penting, khususnya bagi Bea Cukai, silahkan menertibkan aparatnya yang ada di Tanjung Priok, Cengkareng dan di pelabuhan besar lain di seluurh Indonesia. Panggung memang sering kejam. Termasuk bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ikut-ikutan naek panggung sambil bertanya, "apa ya rasanya naek sepeda Rp50 Juta". Padahal, sebelumnya dia pernah juga terlihat sedang mengenderai Sepeda Brompton yang harganya mahal.

Wednesday, 27 November 2019

KEKUATAN TEKNOLOGI

toto zurianto


Dalam buku Thank You for Being Late, Thomas L. Friedman, pengarang buku
tersebut menceritakan tentang pembicaraannya dengan Wujec, yang pernah menjabat Direktur Kreatif Royal Ontario Museum di Kanada.
Wujec bercerita tentang pengalamannya sekitar tahun 1995. Saat itu, Wujec dan anggota tim nya melaksanakan sebuah project, bagaimana menciptakan salah satu prototype Dinosaurus yang disebut Maiasaura yang bisa bergerak seperti Dinosaurus hidup. Proyek yang berawal dari pemindahan kayu keras seberat 2 ton dari kawasan hutan ke museum tersebut, melibatkan ratusan orang ahli dari berbagai disiplin. Menghabiskan biaya sekitar ½ juta dollar Amerika dalam waktu sekitar 2 tahun, mereka berhasil menciptakan Maiasaura yang sangat mirip dengan gambaran aslinya, bisa bergerak, berjalan, berkedip, atau tidur. Dengan menekan tombol-tombol tertentu, pengunjung museum bisa menggerakkan Maiasaura, apakah duduk, berjalan, berdiri, makan atau menggerakan mulut/bibir seolah- olah sedang berbicara.
Lalu 25 tahun setelah itu, suatu saat Wujec kembali mengunjungi Museum yang sama. Dia masih menemukan Dinosaurus Maiasaura di tempat itu. Sambil memegang segelas cocktail, Wujec mengambil beberapa photo Maiasaura dengan menggunakan smartphone, lebih dari 20 photo selama sekitar 90 detik. Lalu mengupload photo tersebut pada aplikasi cloud yang disebut 123D Catch. Photo-photo dalam berbagai model kegiatan tersebut dikonversi dalam bentuk 3D model digital. Lalu 4 menit kemudian, hasil photo tersebut bisa menghasilkan photo realistic model 3 Dimensi Maiasaura yang sangat akurat, hebat dan gerakan animasi yang luar biasa. Apa-apa yang dulu, 25 tahun yang lalu dihasilkan dengan dukungan software dan hardware seharga ½ juta dollar yang melibatkan banyak orang selama berbulan-bulan, sekarang bisa dihasilkan dalam waktu hanya beberapa menit melalui smartphone biasa yang dikerjakan sambil menikmati kopi atau cocktail di sebuah café. Hal itu dilakukan tanpa biaya apa apa, alias free. Model Digital dari Prototipe Dinosaurus Maiasaura, atau Mother Lizard, bukan saja tanpa biaya, tetapi hasilnya sangat bagus.

Monday, 18 November 2019

Negara Suka Rame

toto zurianto

Tiba-tiba Presiden Jokowi mengusulkan temannya yang suka berbuat gaduh, suka rame, suka mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor, menjadi calon petinggi salah sebuah BUMN besar Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir yang disebut-sebut salah satu ahli Business terkemuka Indonesia, sudah memanggil Ahok dan menawarkan posisi tinggi yang belum kita ketahui. Ahok juga sudah memberikan pernyataan, akan menerima tawaran jabatan tersebut. Kalau istilah kerennya, "Apapun saya berikan untuk negara", kata Ahok. Sepertinya semua orang Indonesia., kalau diberikan tawaran enak, apakah jadi Menteri, Kepala badan Khusus, jabatan di lembaga Yudikatif ataupun di kepolisian dan Militer, termasuk sebagai petinggi di perusahaan BUMN, tentu jawabannya klasik, semuanya seolah-olah "bersedia menderita bersedia berjuang" untuk bangsa dan negara.
Bagi pendukung Ahok, inilah hal yang ditunggu-tunggu. Muncul kembali berbagai dukungan terhadap Ahok yang dikesankan sebagai orang yang pernah menderita tanpa alasan yang jelas. Termasuk dukungan dari sebagian orang-orang yang dinilai intelektual. Tetapi tidak bagi sebagian yang lain. Pencalonan Ahok dinilai hanya membuat kegaduhan. Beberapa hal yang disebut sebagai faktor negatip, antara lain menyangkut pengalaman dan kompetensi yang lemah, adanya ketidak sesuaian dari Kementerian BUMN yang katanya akan membangun profesionalisme, tetapi justru mengusulkan orang-orang yang bukan Profesional tetapi Politisi. Di samping itu, Ahok juga dinilai sebagai pribadi yang suka membuat gaduh. Perbuatan Gaduh biasanya membuat berbagai rencana, menjadi sulit dikendalikan. Lalu yang perlu diperjelas, apakah soal mantan narapidana saat ini sudah cukup clear menjadi sebuah isu yang tidak perlu dipertimbangkan. Termasuk bebeapa kasus yang belum clear, apakah dinilai tidak ada kasus, seperti soal Rumah Sakit Sumber Waras. Apakah hasil pemeriksaan BPK dan atau KPK, telah memberikan kejelasan. Ini juga penting agar semua isu, pada akhirnya menjadi sesuatu yang tidak mendasar untuk dipermasalahkan dan bisa berlaku pada semua orang.
Pada saat ini ada beberapa pengamat dan ahli Bisnis BUMN dan politisi, termasuk Serikat Pekerja Pertamina, yang memberikan reaksi keras. Bagi Menteri BUMN beberapa tahun yang lalu, Dahkan Iskan, ada 2 isu yang harus didalami sebelum mengangkat Ahok atau siapa saja untuk menjadi orang penting di BUMN. Pertama soal Kompetensi dan Profesionalisme. Ini mendasar dan, menurut Dahlan, Ahok sama sekali tidak punya experience dan track record dalam mengenalikan sebuab business, apalagi perusahaan besar. Kompetensinya dalam hal ini, belum bisa dibuktikan. Tidak sesuai dengan arah Kementerian BUMN untuk menempatkan orang-orang yang dinilai Profesional. Lalu yang  penting adalah, soal hobby Gaduh. Ini sangat tidak sesuai untuk menjalankan atau terlibat pada BUMN besar yang harus dikelola secara hati-hati. Rizal Ramli, juga pernah sebagai Menteri BUMN mengkritik aspek yang sama, aspek Profesionalisme, aspek Politik, dan Aspek Hukum yang dinilainya masih harus diselesaikan oleh Ahok. Bagi Rizal Ramli, Ahok dinilainya terbukti tidak kompeten. Tidak pernah sama sekali mengendalikan sebuah Korporasi, apalagi Korporasi besar milik pemerintah.
Negara Suka Gaduh
Pada akhirnya semua terpulang pada Presiden Jokowi. Apakah Presiden masih tetap suka menjalankan roda pemerintahan secara Gaduh? Apakah masyrakat kita terus menerus harus dikondisikan untuk saling rusuh, saling bertempur dan saling membenci?  Pasti kita bisa mendapatkan para profesional di negara kita yang luas ini. Kenapa harus yang ini, yang selalu sukja untuk berbuat Gaduh? Lalu bagaimana para Menteri kita, termasuk Menteri BUMN, apakah selalu menjadi "yes man saja? Kenapa Erick Thohir merasa nyaman harus menerima pencalonan Ahok yang sebenarnya tidak mempunyai pengalaman Business dan Korporasi?
Semua terserah sama Presiden, apakah tetap akan selalu Gaduh, atau mulai menjaga keseimbangan secara lebih baik?

Wednesday, 6 November 2019

Negara Tanpa Oposisi

toto zurianto

Setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024, tugas Presiden terpilih adalah memilih dan menetapkan para menteri untuk membantu kerja presiden. Menarik ketika Presiden Jokowi antra lain memanggil Prabowo Subianto yang sebelumnya rival Jokowi pada pemilihan Calon Presiden.
Prabowo Subianto sebagai pemimpin Partai Gerindra ditunjuk menjadi salah seorang Menteri pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Besar kemungkinan akan menjabat portofolio Menteri Pertahanan (Menhan), atau Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Sampai saat ini (Selasa, 22 Oktober 2019), belum ada yang tahu secara pasti jabatan yang sudah dibicarakan Presiden. Tetapi yang menarik adalah munculnya dugaan-dugaan kita yang belum tentu benar. Apakah Indonesia akhirnya akan menjalankan pemerintahan tunggal tanpa suara atau kekuatan oposisi? Apakah dengan demikian, Partai Gerindra, akan menjadi partai pendukung pemerintah? Lalu, bagaimana dengan Partai Keadilan Sosial (PKS), apakah tetap menghadirkan suara oposisi satu-satunya? Atau jangan-jangan akan ada partai lain yang selama ini menjadi kekuatan partai koalisi pemerintah (Jokowi) yang keluar dan menjadi oposisi. Kemudian dengan demikian, Indonesia ke depan ternyata (memang) tidak lagi memerlukan kekuatan  oposisi, tidak perlu ada melakukan koreksi atau kritikan.

Belajar Demokrasi
Memang sebuah proses untuk menjadi sebuah negara yang demokratis, memerlukan pembelajaran yang kadang-kadang bisa berbeda dengan teori demokrasi sendiri. Banyak orang percaya, sebuah kekuasaan tidak boleh dibiarkan tanpa ada batasan. Kekuasaan tidak boleh absolut dan terpusat pada satu kutub saja. Karena tidak ada orang yang cukup sempurna yang bisa mengetahui dan memahami semua issue. Hidup dan perjalanan, termasuk pemerintahan, memerlukan bantuan para pengkritik yang melakukan koreksi. Perjalanan Indonesia juga seperti itu. Negara atau manusia Indonesia, tidak bisa melakukan semuanya serba sendiri. Kita memerlukan pandangan lain, apakah sebagai pihak yang memberikan bantuan, atau orang yang mengkritisi sebuah kebijakan.
Berdemokrasi artinya menerapkan Budaya Terbuka, atau sikap keterbukaan yang bisa menerima pandangan lain yang tidak sama, bertentangan, atau berbeda.

Budaya memberi Kritik
Kini, semuanya sudah terjadi. Beberapa pesaing kini sudah menjadi anggota koalisi. Paling penting adalah, apakah kini kita benar-benar menjalani pemerintahan tanpa pemberi kritik! Apakah semuanya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah dijamin kebenarannya tanpa perlu kritikan? Lalu Bagaimana para generasi muda melihat situasi ini. Apakah anak muda kita juga akan berjalan seia sekata tanpa perbedaan? Kalau benar seperti ini, sungguh sesuatu yang patut kita sesali. Tidak ada jaminan apa yang disampaikan (pemerintah), sudah pasti sesuatu yang terbaik tanpa keliru. Budaya kritik adalah sebuah keharusan. Tidak ada suatu kesempurnaan. Inilah tugas kita berbangsa dan bernegara. Kita yang berada di luar pemerintahan, punya kewajiban untuk meluruskan dan memberikan pandangan alternatif. Bisa saja apa yang ada di luar itu lebih bagus, dibandingkan dengan apa yang dilakukan pemerintah. Tapi kalau mekanisme demokrasi ini harus kita tutup, bia dipastikan,  tujuan besar yang akan kita jalankan menjadi sulit untuk tercapai. Lihat saja, dalam konteks pembangunan ekonomi, semua orang merasa apa yang kita capai, sudah sangat bagus. Ekonomi dinilai stabil dan tumbuh sangat bagus. Tetapi kita bisa merasakan, perdagangan kita belum cukup bagus, belum mampu bersaing dan maish tetap defisit selama bertahun-tahun.

Rumah Jawa di Villa Boncabe, Ciampea Bogor

toto zurianto

Kalau anda punya waktu, silahkan mampir ke Villa Boncabe di Desa Tegal Waru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Lokasinya sekitar 6 kilometer dari Kampus IPB Dramaga Bogor. Kalau dari Jakarta, melalui Toll Jagorawi, keluar di Pintu Tol Sentul Selatan, ke kanan, langsung melalui Tol Bogor Lingkar Luar (Bogor Outer Ring Road), turun di Yasmin. Dari Yasmin ke arah Leuwiliang (Jasinga). Lalu sekitar 2 Kilometer setelah Kampus IPB Dramaga, ambil jalur ke kiri menuju kawasan wisata Gunung Bundar. Ikutin Google Map ke arah Villa Boncabe, atau Raja Organik, 15 menit anda akan sampai di Villa Boncabe yang sejuk dan hijau. Ada 4 Villa di Villa Boncabe; Villa Rumah Palembang, Villa Gazebo, Villa Rumah Betawi, Villa Kayu Kecil, dan Villa Rumah Jawa. Di samping Villa, di kawasan Villa Boncabe, juga ada tanaman Hidroponik dengan beberapa jenis sayuran.

Villa Rumah Jawa
Salah satu Villa yang kini sudah tersedia di kawasan Boncabe adalah Villa Rumah Jawa. Villa Rumah Jawa terdiri dari 2 lantai, lantai atas bangunan rumah Jawa yang terbuka dan Serbaguna. Lantai atas bia dimanfaatkan untuk kegiatan atau event keluarga atau kantor. Pemandangan yang luas ke semua arah 360 derajat tanpa dinding, membuat kita bebas untuk melihat semua penjuru di Villa Boncabe. Villa atas cukup luas, bisa menampung 30 sampai 50 orang. Kalau kita turun ke bawah, maka ada ruangan utama, satu kamar keluarga, 2 kamar mandi (shower/toilet) dan dapur kecil. Ruang bawah bisa digunakan untuk kongkow atau istirahat. Lebih kecil tetapi cukuplah untuk 10-20 orang.



Villa Atas Rumah Jawa

Pintu Billa Bawah Rumah Jawa
Kolam dan Tempat Duduk yang Instagramable
Di dekat Villa bawah, pemadangannya sangatlah menakjubkan, sebuah lembah dan sungai. Agak mirip dengan Ngarai Sianok di Bukittinggi, Sumatera Barat, tetapi lebih kecil. Memang Villa Boncabe belum sepenuhnya selesai. Pembangunan taman dan kolam masih terus disempurnakan. Tetapi, awal tahun depan, Insya Allah sudah bisa dimanfaatkan. Termasuk dengan fasilitas dan taman-taman yang semakin membaik. Apalagi Kolam Ikan dengan sistem ecosand juga sudah tersedia dan memberikan keindahan bagi pengunjung yang datang ke Villa Boncabe.

Taman tempat Photo, tempat Kongkow

Pembangunan Taman dan Lembah di Villa Rumah Jawa
Owner Rumah Jawa Eko Ariantoro (kiri) bersama Penulis.


Owner Villa Boncabe, kiri ke kanan, Greatman (Rumah Palembanh dan Hidroponik),
Eko Ariantoro (Rumah Jawa), Toto Zurianto (Rumah Kayu Kecil), dan Hikmah Rinaldi
(Rumah Betawi Modern). Sedang santai di Minggu pagi (20 Oktober 2019)





Friday, 6 September 2019

Memahami Wisata Halal

toto zurianto


Saya selalu suka dengan perkembangan yang terjadi di Medan dan Provinsi Sumatera Utara. Sering terjadi perbedaan pendapat, bahkan meruncing tajam. Termasuk gagasan Gubsu (Gubernur Sumatera Utara) Edy Rahmayadi tentang Wisata Halal-nya. Meskipun label Wisata Halal bukan milik Pak Gubernur, dan hal ini sudah banyak digunakan di tempat lain di Indonesia. Mungkin tepat pribahasa, “lain lubuk lain pula ikannya”. Sesuatu yang biasa-biasa di suatu tempat, bisa berbeda di tempat lain.
Tetapi pasti gagasan wisata halal yang dimaksud Pak Gubernur adalah sebuah upaya, bagaimana masyarakat Sumatera Utara, khususnya di sekitar kawasan Danau Toba, memulai sebuah tatanan (baru) yang sifatnya memberikan kenyamanan bagi pendatang untuk menikmati kekayaan daerah Sumatera Utara. Gubsu mengajak masyarakat luar untuk datang, menikmati pemandangan alam yang indah, budaya dan seni yang terbaik dan enak dinikmati, serta “keramahtamahan” masyarakat Sumatera Utara yang khas. Tentu saja tujuan akhirnya adalah bagaimana semua itu bisa memberikan manfaat (ekonomi) dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Dulu selama puluhan tahun, Provinsi Sumatera Utara yang luas, terkenal telah memberikan kontribusi besar bagi negara. Terutama dari hasil hutan, perkebunan dan pertanian. Sumatera Utara terkenal sebagai penyumbang devisa hasil perkebunan seperti Karet, Kelapa Sawit, Coklat, dan Tembakau Deli yang terkenal sampai ke Bremen Jerman. Juga memberikan kontribusi sebagai penghasil minyak bumi dari Pangkalan Brandan. Hasil pertaniannya berupa Beras, Peternakan dan Sayur mayur, juga luar biasa. Danau Toba sendiri dan Kota Parapat, serta lintasan perjalanan sejak Pelabuhan Belawan dan Kota Medan.
Dalam 20 tahun terakhir, banyak hal yang berubah. Situasi banyak berganti. Padahal kita perlu menjaga agar Sumatera Utara tetap menarik dan penting. Kita perlu mencari alternatif lain untuk menjaga agar Sumatera Utara tetap mampu mempertahankan posisinya, kita perlu menjaga agar masyarakat Sumatera Utara tetap mampu hidup secara lebih baik.
Salah satu sektor ekonomi yang perlu dibangkitkan adalah Sektor Pariwisata. Kita mempunyai keunggulan luar biasa yang terbentang sejak dari Kota Medan ke Pematang Siantar, terus ke Parapat, Tarutung, Sibolga dan Padang Sidempuan. Termasuk kawasan tepi Danau Toba yang potensinya sangat luar biasa. Nah ini salah satu yang ingin diangkat Pemerintah Daerah. Gubsu menilai, masyarakatnya yang terutama tinggal di sekitar Danau Toba, mungkin sekitar Parapat, Pulau Samosir, luar kota Pematang Siantar menuju Parapat, belum maksimal mengeluarkan potensinya sendiri untuk bisa “memikat” kalangan wisatawan untuk datang dan menikmati daerah yang luar biasa itu. Kebetulan Pak Gubernur memakai istilah yang sudah banyak digunakan di tempat lain, yaitu istilah Wisata Halal. Ada penolakan dari beberapa orang tentang gagasan ini. Beberapa politisi dan tokoh masyarakat, serta kelompok anak muda, ada yang keberatan dan tidak setuju. Bahkan menilai ada upaya untuk mengganggu tatanan dan kebiasaan serta budaya (asli) masyarakat Suku Batak dan tata cara keagamaan (Kristen).
Pasti bukan itu yang menjadi tujuan. Karena itu, kita terutama pemerintah dan tokoh masyarakat, perlu memberikan sketsa pemahaman yang sederhana. Meskipun banyak orang yang sudah paham, tetap penting untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus.
Konsep Persaudaraan
Saya tidak terlalu ahli untuk menjelaskannya. Tetapi konsep Torang Samua Basudara dari Sulawesi Utara mungkin bagus untuk kita manfaatkan. Dari pada kita mempertajam perbedaan, pendekatan persaudaraan sangat tepat kita terapkan di Indonesia, terutama di Sumatera Utara. Tentu saja termasuk pengertian wisata halal yang digagas Gubsu ini. Pemahamannya tidak complicated. Sederhananya adalah, bagaimana kita bisa memberikan kemudahan dan keramahtamahan bagi Saudara kita yang berkunjung ke rumah kita. Kebetulan Saudara kita itu beragama lain (Islam), dan kita kebetulan beragama Kristen. Kalaupun bukan dalam  rangka ekonomi parawisata, secara kekeluargaanpun, kejadian seperti ini, sangatlah sering kita alami. Saya beberapa kali menghadiri acara Kawinan keluarga dan sahabat saya yang beragama Kristen dan dari Suku Batak atau dari suku lain. Saya tidak pernah merasa susah karena dapat dipastikan, Tuan Rumah pasti telah berusaha mempersiapkan acaranya secara luar biasa. Pada acara perkawinan adat (Batak) misalnya, dipastikan akan ada acara doa dan ritual keagamaan (Kristen), serta makanan yang tidak halal (bagi saya). Tetapi para tamu yang beragama Islam dan kawan-kawan lain yang mungkin “tidak makan babi”, tetap disambut hangat dan merasa dihormati karena disediakan ruangan tersendiri dengan makanan yang tertulis jelas (Halal).
Kita bisa bersuka cita bersama-sama meskipun kita berbeda agama. Saya rasa mirip seperti ini yang dimaksud acara wisata halal itu. Secara umum, bagaimana kita bisa memberikan yang baik kepada Saudara kita yang muslim. Dalam pandangan saya, bagaimana saya sebagai Tuan Rumah (yang beragama Kristen), bisa memberikan kemudahan bagi sahabat dan saudara (tamu) saya yang beragama Islam. Saya bisa memperkirakan, melalui sambutan saya yang hangat, yang memudahkan mereka untuk mencari makanan (halal) serta melihat objek wisata secara nyaman, juga tidak terganggu dengan pemeliharaan atau pemotongan ternak (babi) karena sudah ditata pada tempat yang khusus, maka dipastikan persaudaraan kita menjadi lebih erat dan akrab. Secara ekonomi ini akan berdampak pada kunjungan pariwisata ke tempat kita.
Jadi konsep Wisata Halal itu bisa kita terjemahkan sesederhana itu. Tidak ada tekanan dan gangguan pada upacara adat, budaya, apalagi acara keagamaan. Sama seperti ketika kita menghadiri acara kematian. Kenapa kita bisa menyatu dan bersatu. Semua orang berdo’a menurut agama dan keyakinannya. Tidak ada yang memaksakan tamu untuk berdo’a seperti agama yang dianut oleh almarhum atau keluarga almarhum. Kebetulan belum lama ini saya menghadiri acara Takziah keluarga dekat saya (Keponakan) yang beragama Islam dengan orangtua kandung yang beragama Islam. Tetapi sebagian keluarga Ipar saya, banyak yang beragama Kristen dan dari Suku Karo. Saya justru menghormati mereka yang menyelenggarakan acara adat sekaligus banyak mengumandangkan do’a yang terutama do’a secara Kristen. Semua acara berlangsung secara baik, termasuk acara adat dan keagamaan (secara Kristen) di halaman rumah keluarga kami yang 100% beragama Islam.
Mungkin semacam cerita inilah yang kita maksudkan sebagai Wisata Halal itu. Sederhananya, kita menyambut Saudara kita yang Islam di rumah kita yang banyak beragama Kristen dalam suasana nyaman dan penuh persaudaraan. Tamu kita tidak terganggu dengan kebiasaan lama kita yang ternyata bisa kita modifikasi. Tamu kita juga dengan sangat mudah bisa memilih Makanan Halal dan menjalankan Sholat dengan mudah.


Tuesday, 3 September 2019

Perjalanan dari Medan ke Bali; Dulu dan Sekarang

toto zurianto

Dulu, sebelum kuliah aku sempat berkunjung ke Bali, kalau  tidak salah pada tahun 1978. Pada perjalanan panjang dari Medan ke Jakarta, seperti kebanyakan anak Medan yang lain, aku menumpang Kapal Tampomas (KM Tampomas 1). Tentu saja kelas Ekonomi yang paling murah. Tetapi tetap dapat kami nikmati meskipun kamar mandi dan WC-nya sangat terbatas dan jelek.
Kalau tidak keliru, tujuan perjalanan ke Jakarta adalah untuk mengikuti Test SKALU di Universitas Indonesia yang pelaksanaannya diadakan di Stadion Utama Senayan. SKALU adalah Sistem Penerimaan Mahasiswa baru kerjasama 5 Perguruan Tinggi terkemuka tanah air, impian anak muda di seluruh Indonesia.  Aku juga bermimpi untuk bisa kuliah, apakah di Universitas Indonesia, IPB Bogor, ITB Bandung, UGM Jogjakarta, atau di Universitas Airlangga. SKALU sendiri artinya Sekretariat Kerjasama Antara Lima Universitas. SKALU sangat populer sebelum beberapa tahun kemudian menjelma menjadi Perintis I.
Segera setelah mengikuti Test Calon Mahasiswa di UI, aku melanjutkan perjalanan sendiri ke Surabaya menumpang Kereta Api Ekonomi Gaya Baru Malam. Dengan harga tiket murah cocok untuk mahasiswa, aku berangkat sore hari dari Stasiun Pasar Senen. Menempuh ratusan Kilometer, sampai di Surabaya sekitar jam 4 sore keesokan harinya. jadi sekitar 24 jam. Tentu saja situasi kereta ekonomi tahun segitu, pasti sangat sederhana. Pasti tanpa AC, toilet bau, dan kereta berhenti dimana saja terserah Masinisnya.
Di Surabaya kebetulan ada keluarga (Kakak Sepupu) yang sedang melanjutkan pendidikan Dokter Spesialis di Universitas Airlangga. Lumayan, bisa numpang beberapa hari sambil keliling kota Surabaya.
Beberapa hari kemudian melanjutkan perjalanan menumpang Bus Antar Kota. Aku lupa nama perusahaan Busnya, apakah AKAS atau yang lain. Bus berangkat sore dari Terminal Purbaya melewati Pantai Pasir Putih, Banyuwangi. Lalu  dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, dilanjutkan naik Ferry menuju Pelabuhan Gilimanuk di Pulau Bali. Selanjutnya perjalanan dilanjutkan kembali dengan Bus, dan tiba di Terminal Ubung Denpasar sekitar jam 5 pagi.

Apa yang masih kuingat situasi Bali, terutama Kota Denpasar sekitar tahun 1978, tentu saja kotanya masih lebih sepi dari sekarang. Sarana transportasi terutama menumpang Bemo (Bemo, kenderaaan roda 3 buatan Daihatsu) dengan beberapa route di perkotaan. Bahkan ketika itu, untuk pergi ke arah Pantai Kuta yang belum ramai seperti sekarang, hanya tersedia sarana angkutan umum menggunakan Angkot Isuzu. Sangat sederhana, belum tersedia Bus Kota atau Taksi.
Lalu kenapa aku bisa ke Bali yang sangat jauh dari Medan dan tentunya biaya perjalanannya sangat mahal? Salah satu alasan adalah karena aku tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya akomodasi dan makan. Bahkan ada juga mendapat tambahan uang jajan dari keluarga (om) yang kebetulan bekerja dan tinggal di Bali. Jadilah aku tinggal di Bali selama sekitar seminggu.
Sesuai dengan saran dari Om, salah satu cara mengenal Bali dalam waktu dekat adalah dengan mengikuti Tour, atau One Day Tour. Ketika itu, aku mengikuti tour 1 hari mengunjungi beberapa tempat, antara lain sampai ke Kota Kintamani dekat Gunung Batur dan Danau Batur. Karena keterbatasan waktu dan biaya, tentu saja aku tidak bisa mengunjungi Desa Terunyan dan Pemakaman Desa Terunyan yang sangat terkenal. Tetapi itupun sangatlah luar biasa bisa mengunjungi dataran tinggi Kintamani, Pura Besakih di kaki Gunung Agung yang indah dan sejuk.
Kemudian setelah itu, bertahun-tahun kemudian, cukup banyak kesempatan an agenda kunjungan ke Bali. Baik karena menghadiri acara kantor, seminar, rapat, atau  conference, biasanya International Conference, ataupun karena pergi sendiri atau bersama keluarga. Tetapi entah kenapa, kita selalu hanya berpikir untuk mengunjungi "tempat-tempat biasa". Kita tidak pernah berpikir untuk melakukan eksploring seluas mungkin pada tempat-tempat yang berbeda. Bali terutama hanya sekitar Pantai Kuta, Seminyak, Jimbaran, ataupun Nusadua. Tidak pernah lagi untuk berpikir melihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Kita tidak pernah berusaha untuk, misalnya ke Singaraja, Tanah Lot, Bali Utara, Kintamani dan Danau Batur, atau ke Bali Timur. Paling-paling kita hanya ke Ubud, menikmati persawahan, lukisan atau minum-minum kopi Bali Kintamani di Tegal Alang-alang.
Sampai akhir pada Minggu lalu, kami memutuskan untuk mengunjungi Kintamani yang sejuk dan indah. Menikmati pemandangan Gunung Batur dari sebuah Cafe, Danau Batur di kejauhan. Lalu tanpa berpikir panjang, langsung memutuskan untuk mengunjungi Desa Terunyan di tepi Danau Batur.


Penjelasan Perkuburan Desa Terunyan dengan adanya Pohon Menyan
yang membuat Bau Busuk Mayat menjadi tidak lagi berbau lagi.

Ada 11 tempat mayat yang terbuat dari Bambu. Mayat hanya diletakan di tanah
ditutup kain, dan tentunya didampingi dengan barang-barang yang menjadi
kesukaan yang bersangkutan ketika masih hidup.
Kuburan Desa Trunyan
Kunjungan ke Desa Trunyan, memerlukan sebuah keputusan. Apalagi Driver kami yang bukan orang Bali, seumur-umur belum pernah ke Trunyan. Di samping sering ke tempat yang "itu-itu" saja, memang Pak Driver kami sudah beberapa kali mengantar Tamu ke Kintamani, Pura Besakih, atau ke Istana Presiden di Tampak Siring. Tetapi, dari perbukitan di Lake View di Kintamani, dia sama sekali belum pernah berpikir untuk ke Desa Trunyan. Jaraknya cukup dekat, hanya sekitar 14 Kilometer dengan kondisi jalan yang baik. Jarak tempuh dengan mobil menurut Google sekitar 33 menit.
Segera setelah lunch di Restaurant Lake View yang memiliki pemandangan bagus ke Danau Batur dan Gunung Batur, kami langsung ke Desa Trunyan. Mula-mula jalannya bagus, aspal mulus menurun sampai mendekati tepi Danau Batur. Tetapi setelah 5 kilometer, jalan semakin sempit, pas di tepi Danau dan hampir tidak bisa berpapasan. Tanpa ada yang menyuruh, secara tidak sadar, ada seorang anak muda mengenderai Sepeda Motor yang "sepertinya" memandu mobil kita. Rupanya hal ini sudah seperti biasa. Seperti sudah ada pembahasan dan saling pengertian. Perjalanan menelusuri pinggir pantai memang mengasyikan dan sekaligus menegangkan. Belokan naik turun yang curam dan pas-pasan, memerlukan keahlian dari para Driver. sayang Driver kami agak terlihat "gugup", mungkin tidak biasa mengenderai mobil manual. Tetapi setelah setengah jam, kamipun tiba di Desa Trunyan. sampai di Desa Trunyan, perjalanan belum selesai. Kami harus menumpang Kapal Boat kecil dengan harga yang "cukup bersahabat".
Katanya memang seperti itulah keadaannya. Semuanya menjadi sebuah Paket Kunjungan, termasuk kehadiran "Bapak Penunjuk Jalan" yang juga sebagai "Guide" yang akan memberikan penjelasan kepada kita. Tentu saja kita "setuju". Hanya memang hal ini perlu diatur secara lebih baik agar masyarakat dan pengunjung bisa menikmati perjalanan ke Trunyan secara lebih nyaman. Di samping itu dapat memberikan atau membuka lapangan kerja bagi penduduk dan bisa memberikan pendapatan bagi pemerintah (Desa) Trunyan. Termasuk pembangunan sarana dan prasarana yang bagus.



Kuburan Tidak Berbau
Tujuan utama tentu saja ke Perkuburan tradisi Desa Trunyan. Dengan menumpang Boat kecil, hanya dalam waktu 6-7 menit akhirnya kami sampai di area Perkuburan Desa Trunyan. Yang akan kita kunjungi tentu saja area pemakaman yang maksimal hanya menempatkan 11 mayat, diletakkan di atas tanah pada tempat yang terbuat dari Bambu. Hanya mayat yang berasal dari "kematian wajar" yang boleh dimakamkan (diletakkan) disini di bawah kayu Pohon besar yang bernama  "Taru Menyan" atau Pohon Harum. Perkuburan ini disebut juga dengan "Sema Wayah". Kalau mayat akibat kematian tidak wajar, kecelakaan atau bunur diri, dimakamkan di perkuburan Sema Bantas. Sedangkan mayat anak-anak atau orang dewasa yang belum kawin, dikubur di tempat lain di perkuburan Sema Muda.
Perkuburan Sema Wayah, dengan Pohon Taru Menyan yang membuat mayat tidak berbau, secara tradisionil sudah digunakan masyakarat Terunyan sejak ratiusan tahun yang lalu. Meskipun keadaan  makam ini saat ini sudah lumayan teratur, tetapi untuk menjadi tempat kunjungan wisata yang bagus, banyak hal yang harus diperbaiki oleh masyarakat dan pemerintah (Desa) dan Kabupaten Bangli. Perkuburan Desa Terunyan sangat potensial menjadi tujuan wisata yang diminati banyak pendatang. Sayang semuanya terlihat belum baik, bahkan sedikit "jorok". Sebuah potensi yang sangat memungkinkan untuk diolah dan diperbaiki.



Penjelasan tentang Desa dan Perkuburan Desa Terunyan.


Photo Di bawah Pohon Terunyan

Meskipun jalan menuju Desa Terunyan sekarang bisa ditempuh dengan mobil
(kenderaan roda 4), kita tetap perlu menaiki Perahu/Boat selama sekitar 6-7 menit.





Friday, 23 August 2019

OJK Bukan Powerful

toto zurianto

 Tulisan ini menyangkut sebuah lembaga negara kita, Otoritas Jasa Keuangan. Masih banyak orang yang berpikir, OJK terlalu mempunyai “kekuasaan luar biasa”, terlalu powerful. Menguasai seluruh lembaga keuangan yang mempunyai aset ribuan Triliun Rupiah. Lalu OJK juga dinilai “sering tidak independen”, karena biaya operasional sehari-hari ditopang oleh iuran lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK. Di samping itu, OJK juga kadang-kadang disebut “boros” padahal hidupnya dibiayai oleh industri, bukan dari sumber negara.

Sering orang yang berpikir seperti ini termasuk orang yang dinilai masyarakat sebagai orang yang “punya reputasi” dan pemahaman luas mengenai sektor jasa keuangan dan OJK sendiri. Sering juga kritik atas “peran dan kekuasaan” OJK berawal dari orang-orang yang cukup dekat dengan OJK. Apakah karena pernah menjadi pengurus atau Direksi di lembaga jasa keuangan, atau karena mempunyai pemahaman atau pandangan yang berbeda dengan OJK.
Apapun alasan dari pandangan tersebut, OJK perlu selalu memberikan respon dan penjelasan. Banyak orang yang belum memahami tugas-tugas OJK. Karena itu proses edukasi sektor keuangan, tidak semata memberikan penjelasan mengenai industri jasa keuangan secara luas, tetapi termasuk juga tentang OJK sendiri. Tentang bagaimana OJK melakukan tugas sebagai regulator, melakukan kegiatan pengawasan dan menjelaskan tentang masalah-masalah industri jasa keuangan Indonesia yang dalam perjalanannya, pasti mengalami perkembangan dan gangguan secara terus menerus.

OJK Bukan Harus Powerful
Bahwa OJK mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengawasi seluruh industry jasa keuangan Indonesia adalah sesuai Undang-undang. Ini juga sebuah pilihan dari banyak alternatif.  Apalah itu sebagai pilihan paling benar? Tidak mudah untuk menjawabnya. Sama dengan pilihan-pilihan kita yang lain. Bahwa kita memilih cara pengawasan jasa keuangan seperti sekarang, adalah sebuah kesepakatan negara. Memang akhirnya kekuasaan OJK itu relative lebih luas, terutama kalau kita bandingkan dengan hal-hal yang sebelumnya kita lakukan. Tetapi keluasan jangkauan pengawasan OJK, tentunya tidak membuat OJK menjadi sebuah lembaga yang berkuasa absolut tanpa batasan. Semua tindak tanduk OJK, selalu harus didukung oleh Undang-undang atau Peraturan Negara, juga peraturan OJK yang tidak boleh bertentangan dengan aturan negara.
Dalam pelaksanaan tugas, OJK juga menjadi objek pengawasan lembaga negara yang lain. Secara operasional, OJK diawasi oleh BPK setelah sebelumnya secara internal diawasi oleh Departemen Auditnya sendiri. Lalu secara politis dan kelembagaan, OJK selalu harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggarannya untuk mendapat persetujuan DPR.
Paling penting, bahwa hasil pengawasan OJK, termasuk tentang Kinerja lembaga keuangan yang ada dan proses Fit and Proper Test pengurus lembaga jasa keuangan, selalu terbuka untuk dipertanyakan dan dipermasalahkan. Jadi OJK bukan powerful. OJK hanya mempunyai wewenang menjalankan tugasnya dengan banyak aturan dan rambu-rambu.
               
Independen meski dengan uang pungutan
Penting untuk diperhatikan, bahwa independensi di dalam pengambilan keputusan adalah bagian penting yang harus dijaga. Apalagi pada dunia ekonomi dan keuangan. Jangan sampai sebuah lembaga negara yang menjadi regulator bersikap tidak independen dan bisa diatur. Soal pembayaran pungutan dari industri yang menjadi sumber penerimaan keuangan OJK, berbeda dengan tuntutan untuk bersikap independen. Pungutan sama seperti Pajak. Setiap pembayar Pajak, bukan berarti diberikan “keistimewaan”. Tetap saja sebuah aturan, berlaku sama bagi siapapun. Tidak peduli sebesar apa kontribusinya melalui pembayaran pajak. Sebuah lembaga keuangan, juga dituntut untuk berkontribusi sesuai besaran yang sudah ditetapkan sebagaimana Undang-undang atau aturan lain yang mengatur.
Demikian juga dengan besar kontribusi dari pungutan tersebut. Lembaga Jasa Keuangan perlu menyelesaikan kewajiban dengan membayar sejumlah tertentu kepada OJK. Besarannya sudah ditetapkan dalam Undang-undang. Jelas itu bukan dibuat secara asal. Pasti telah diperbandingkan dengan pungutan-pungutan lain. Termasuk dengan kemampuan lembaga jasa keuangan yang ada, baik commercial bank yang besar, bank sedang, sampai kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah. Tentu saja, seperti pengutan lain, pasti ada yang merasa keberatan.
Apalagi, selalu ada seseorang atau sebuah lembaga keuangan yang sedang dalam kondisi yang kurang baik. Tetapi tetap saja, soal pengutan selalu dinilai dari sisi baik dan sisi yang lebih berat.