Medan Tempo Doeloe; naik Bus Kobun menikmati Kota yang sederhana

toto zurianto

Dulu, pada tahun 70-an, selain kenderaan pribadi, alat transportasi umum di Medan adalah Bus Kota, terutama Bus Kobun yang dioperasikan oleh Koperasi Bus Nasional. Transportasi publik lain adalah Bemo, Daihatsu Roda Tiga 660 cc, Becak Mesin (becak motor), dan Becak Dayung. Belum ada Taxi ketika itu, bahkan sampai tahun 2000, Medan belum memiliki Taxi meteran seperti di Jakarta.

Dulu, aku sering juga mengikuti Ibu belanja ke Pajak Sentral di Jalan Sutomo. Saat itu kami tinggal di daerah Sei Sikambing, di Jalan Kapten Muslim (dulu sering disebut Jalan Timbangan Lalu Lintas LLAJR), tepatnya di gang Jawa, Kompleks PPN Karet VI (PNP VI). Kalau ke Pajak Sentral, biasanya kami menumpang Bus Kobun yang berhenti di Simpang Sei Sikambing depan Sekolah Panca Budi. Perjalanan Bus (Kota) Kobun ke pajak Sentral melewati beberapa tempat, seperti Stasion Bus Sungai Wampu (Jalan Wahid Hasyim), Kuburan Cina (pernah dibangun Taman Ria,  sekarang menjadi Plaza Medan Fair), Pajak Bundar Petisah (sekarang sudah tidak ada),  Lapangan Banteng, Kantor Walikota Medan (sekarang Hotel Grand Aston), Lapangan Merdeka, Kantor Pos, Stasion Kereta Api Medan, dan Pajak Ikan Lama.

Lapangan Merdeka, Kereta Api dan Pajak Ikan Lama

Dulu di sekeliling Lapangan Merdeka banyak tumbuh Pohon Mahoni dan Pohon Asam (Jawa) yang besar sehingga sangat rindang.  Kita bisa menikmati jajanan populer ketika itu, MiSop Sabena dan masih banyak Penjual Obat atau Tukang Koyok yang berteriak menjajakan "obatnya yang katanya manjur itu".

Pas di seberang Lapangan Merdeka, terletak Stasion Kereta Api Medan, termasuk salah satu stasion kereta api terbesar dan terpenting di luar Pulau Jawa. Bukan saja menjadi terminal penumpang bagi yang akan bepergian ke Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Kisaran dan Rantau Prapat. Juga masih ada route ke Binjai dan Belawan. Di samping itu, paling penting Kereta Api Sumatera Utara adalah adanya kereta khusus yang mengangkut Minyak Sawit dari pabrik-pabrik yang ada di sekitar Tebing Tinggi dan Pematang Siantar serta Kisaran dan Rantau Prapat menuju pelabuhan Belawan untuk dibawa ke Jawa atau diekspor.

Tidak jauh dari Lapangan Merdeka, ada kawasan Pajak Ikan Lama, banyak penumpang Bus yang turun dan naik di sini. Ini termasuk pusat penjualan tekstil di Medan dengan dominasi pedagang Mandailing yang berasal dari Tapanuli Selatan. Sampai saat ini Pajak Ikan Lama masih memainkan perannya sebagai pusat atau grosir tekstil yang berhubungan dengan pedagang tekstil besar Tanah Abang Jakarta. 

Kawasan Pecinan Kanton

Setelah melewati Paajk Ikan Lama, Bus berbelok ke kiri melewati Rel Kereta Api di Jalan MT. Haryono. Di sebelah kanan jalan kita menemukan 2 Bioskop, Bioskop Ria, salah satu bioskop terbaik ketika itu dan Bioskop Kusuma yang banyak memutar Film Cina. Setelah melewati Bioskop Kusuma, Bus biasanya berhenti tepat di Kanton (Canton), atau Jalan Surabaya. Jalan Surabaya (sekarang) yang pernah disebut Kanton merupakan pusat perdagangan penting di Medan sampai tahun 70-an. Sebagai bagian dari kawasan Pecinan (China Town), disini banyak toko-toko yang menjual pakaian mahal, sepatu impor dan restaurant mahal. Ada juga beberapa bioskop lain di sini, antara lain Bioskop Djuwita dan Bioskop Horas. Kita juga bisa mengunjungi Restoran Ice Cream yang sudah ada sejak dulu dan sekarang masih tetap ada, Ice Cream Ria. Ice Cream Ria salah satu pusat kuliner yang sudah ada sejak tahun 60-an, mungkin seperti Ragusa yang ada di Jakarta. Selain menjual Ice Cream, kitapun bisa memesan Sate Padang dan Martabak Telor (India) yang sudah ada sejak dulu sebagai partner penjual Ice Cream. Aku ingat, dulu menjelang Lebaran pernah diajak Bapak ke Kanton, membeli Sepatu baru untuk Hari Raya. Memang kalau ingin membeli sepatu bagus, hanya ada 2 pilihan, apakah ke kanton atau ke Toko Sepatu Bata di Kesawan. Setelah membeli Sepatu, Bapak tidak pernah lupa mengajak kami untuk menikmati Ice Cream, aku ingat, aku selalu memesan Ice Cream Soda. Bahkan sampai sekarang, 50 tahun setelah itu, kalau ke Ice Cream Ria aku selalu memesan Ice Cream Soda dan Sate Padang. Pokoknya Enak Lezat Maknyus! 

Stasion Sambu, Pajak Sentral dan Toko Buku Firma Hasmar dan Firma Madju

Setelah melewati Canton, bus selanjutnya berbelok ke kiri memasuki Jalan Sutomo dan berhenti Di Terminal Jalan Sambu. Jalan Sutomo pernah menjadi pusat perdagangan penting di Medan. Yang paling aku suka disini, karena ada 2 toko buku besar sekaligus penerbit, Firma Hasmar dan Firma Maju Medan. Dua toko buku ini termasuk toko buku paling penting di Sumatera Utara. Keduanya menjadi rujukan utama buku-buku sekolah SD dan SMP di Medan. Aku ingat, salah seorang pengarang Buku paling terkenal ketika itu, yaitu Pak Kun, atau Kun Hadiwidjaja. Kalau tidak keliru Pak Kun berprofesi sebagai Guru (SD) dan juga Kepala Sekolah, salah seorang pemilik Sekolah di jalan Gatot Subroto, namanya Perguruan Mardi Lestari.

Di kawasan Jalan Sutomo ini, kita bisa berbelanja di Pusat Pasar terbesar di Medan yang disebut Pajak Sentral. Kita bisa menemukan semua hal di Pajak Sentral, mulai dari kebutuhan 9 bahan pokok, terutama Ikan, Daging, Beras, Ikan Asin, dan Sayuran. Termasuk juga pakaian, kain dan tekstil, semuanya ada di Pajak Sentral. Biasanya setelah berbelanja di Pajak Sentral, Ibu saya sering mengajak saya mampir di Warung Tenda yang kebanyakan menjual Sate Padang dan Es Tjampur Medan. Ini sebuah keindahan masa lalu, so beautiful and very best unforgettable moment for me. Menikmati Sate Padang dan Es Campur, juga kadang-kadang Kolak Dingin ketika itu, sungguh sesuatu yang indah dan tidak terlupakan.

Oh ya di kawasan Jalan Sutomo ini juga terdapat beberapa bioskop terkenal, ada Bioskop Andalas, yang juga pernah disebut Bioskop Cathay dan Bioskop Medan. Kedua bioskop ini termasuk bioskop Kelas 1 yang Full Air Con. Setelah berbelanja di Pajak Sentral dan membeli beberapa buku di Firma Hasmar dan Firma Maju, kami kembali ke Stasion Bus Jalan Sambu untuk kembali menumpang Bus yang sama pulang kembali ke Sungai Sikambing. Dulu jalan kembali umumnya hampir sama dengan jalan berangkat karena belum dikenal adanya jalan satu arah. Lalu lintas juga belum terlalu ramai seperti sekarang.  Dulu di Medan hanya ada beberapa lampu lalu lintas yang terdiri dari satu lampu gantung yang diletakkan di tengah-tengah persimpangan jalan yang ramai. Kalau Ibu belanja cukup banyak, biasanya kami pulang ke rumah di Sei Sikambing menumpang Becak Mesin yang tentu saja lebih nyaman dan cukup cepat.

Banyak cerita Medan Tempo Doeloe yang bisa aku ingat, sungguh indah sekali.

Orang Medan dan Kota Medan Tahun 70-an

toto zurianto

Orang Medan? Meskipun sudah bermukim lebih 30 tahun di Jakarta, tetap saja aku lebih pas disebut Orang Medan. Apakah karena dialeknya Medan Kali, atau kenapa? Orang Medan artinya, seseorang akibat kelahirannya atau keturunannya, atau keberadaannya pernah cukup lama di Kota Medan. Lalu menjadi satu, menyatu dan terikat dengan Kultur dan Budaya Orang Medan.

Secara kesukuan, orang Medan awalnya berasal atau kebanyakan berasal dari Puak Melayu (Deli) yang banyak bermukim di sekitar Kota Medan, Binjai, Stabat, Tanjung Pura, Belawan, Lubuk Pakam, Perbaungan sampai ke Tebing Tinggi. Lalu paling banyak adalah orang (keturunan) Jawa yang juga disebut Jawa Deli (Jadel), atau Pujakusuma, atau Putra Jawa Kelahiran Sumatera.

Orang Jawa Deli bermula ketika banyak perusahaan atau Maskapai Perkebunan Belanda yang membuka lahan perkebunan di Sumatera Timur sekitar tahun 1920-an. Banyak tenaga kerja yang didatangkan dari Tanah Jawa sebagai tenaga kerja buruh atau Koeli Kontrak, yang juga disebut sebagai Jakon (Jawa Kontrak). Kaoem Koeli Kontrak berlangsung sampai sekitar tahun 1960-an, dan kemudian dilanjutkan dengan Program Transmigrasi pemerintah sampai tahun 1970-an.

Kemudian, Orang Medan juga banyak dipengaruhi oleh kehadiran Suku lain yang ada di Sumatera Utara seperti Suku Batak, termasuk Simalungun, Siantar dan Suku Karo, dan Suku Mandailing dari Tapanuli Selatan. Lalu, termasuk juga orang-orang dari Tebing Tinggi, Rantau Prapat, Kisaran, dan Langkat yang menjadi cikal bakal munculnya Orang Medan. Suku lain yang memperkaya lahirnya Orang Medan adalah para perantau Minangkabau (Padang) dan Aceh yang banyak bermukin di kawasan Kota Matsum (Komat) dari Jalan Puri, Amaliun, Jalan Halat, Japaris, Sukaramai, Medan Denai dan Jalan Laksana.

Orang Karo yang berasal dari Brastagi dan Kabanjahe serta Orang-orang 1/2 karo yang banyak bermukim di Pancur Batu, Sibiru-biru,  Deli Tua, Binjai dan Langkat juga memperkaya keberadaan Orang Medan. Termasuk juga yang tidak bisa dilupakan adalah orang Cina Medan, baik yang ada di Pusat Kota (jalan Sutomo, Pusat Pasar, Jalan Thamrin), ataupun yang ada di Belawan, Glugur, dan Pulau Brayan, serta kawasan Tanjung Morawa, semuanya membentuk "suku baru" yang disebut sebagai "Orang Medan".  Juga tentu saja "Orang Keling" atau India Medan yang umumnya berasal dari Suku Tamil India (banyak disebut Tambi) dan yang berasal dari Malaysia.  Orang India banyak yang bekrja di perkebunan, termasuk di peternakan Sapi Perah untuk diambil susunya. Termasuk juga orang-orang India Kaya yang dulu menjadi pengusaha/pedagang yang banyak bermukin di kawasan sekitar Kesawan (Jalan Ahmad Yani) yang umumnya menjadi penjual pakaian dan pakaian/alat Musik dan Olah Raga yang besar.
Dari sisi Suku Melayu,  orang Medan banyak berasal dari sekitar Titi Papan, Martubung, Kota Bangun, Labuan (Deli) dan Belawan yang semuanya menjadi cikal bakal Orang Medan. Tentu saja, tidak bisa dilupakan adalah peran para Raja (Melayu) dari Istana Sultan Deli di kawasan sekitar Mesjid Raya dan Istana Maimoon yang menjadi cikap bakal munculnya Orang Medan. 

Kota Medan Tahun 70-an; Tinggal di dekat Pembuat Supatu Buatan AS.

Mungkin tidak banyak yang pernah mengalami masa-masa seperti yang pernah kami alami. jangan bayangkan kota Medan seperti sekarang yang indah, modern, padat dan ramai, juga kotor dan tidak teratur. Medan tahun 1970-an jelas berbeda. Ini cerita sekitar sebelum peristiwa G.30S/PKI, ketika itu kami bermukim di Jalan H.M. Joni, tidak jauh dari Stadion Teladan dan kawasan Pajak (Pasar) Sukaramai. Kami tinggal di sebuah Gang, kalau tidak salah namanya Gang Keluarga Nomor 7. Tentu saja tidak terlalu banyak yang bisa diingat, karena kami tidak terlalu lama tinggal di sana, apalagi karena dunia politik yang dulu masih tidak stabil. Hal yang bisa kuingat, saat masih berusia 5 tahun adalah, tetangga kami dulu seorang pembuat Sepatu. memang sepatu kulit ketika itu banyak dihasilkan dari kawasan Pasar Merah dan Sukaramai. Para pengusaha atau Perajin Sepatu umumnya Orang Padang atau berasal dari Suku Minangkabau Sumatera Barat. Di Medan dikenal dengan sebutan Sepatu Buatan AS, atau Ajo Sukaramai. Pada saat itu, sekitar tahun 60-an sampai dengan tahun 80-an, kawasan itu sangat terkenal, membayangkannya mungkin hampir sama dengan situasi Cibaduyut Bandung yang sama-sama memproduksi Sepatu. Sepatu Buatan AS ini pernah jaya, mengalahkan sepatu Impor yang banyak dijual di kawasan Kanton (Canton) atau jalan Surabaya yang harganya relatif mahal. Saynag usaha itu, usaha sepatu Pribumi Ajo Sukaramai akhirnya banyak yang tutup sekitar tahun 90-an. Tentu saja akibat munculnya sepatu murah yang membuat para perajin tidak mampu bersaing dan harus menutup usahanya.

 

Perjalanan Medan ke Takengon Dulu dan Sekarang

toto zurianto

Saya penikmat perjalanan dari Medan ke Takengon dan sebaliknya pada tahun 70-an, tepatnya tahun 1971 sampai tahun 1978. Almarhum Bapak saya, Ratmono Ratio dulu bekerja di PN. Perkebunan I Perkebunan Lampahan - Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Dulu hanya 1 Kabupaten, sekarang dimekarkan menjadi 3 kabupaten, Kabupaten Aceh Tengah dengan Ibukotanya di Takengon, Kabupaten Bener Meriah di Simpang Tiga Redelong di Pondok Baru, dan Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren. Kami tinggal di Kota Lampahan, Kota yang berkembang karena adanya Pabrik Damar dan Minyak Terpentine PNP 1 dan perumahan Karyawan di Ibukota kecamatan Timang Gajah. Kota kecil ini udaranya dingin sekali, di ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Saat itu saya bersekolah di SD Negeri Nomor 2 Lampahan dengan Kepala Sekolahnya Bapak Abdul Mutalib, Wakilnya Pak Kasman, dan beberapa guru yang saya ingat, antara lain Guru Kelas V Ibu Nursiah, dan Guru Kelas VI Ibu Siti Ali'ah. Guru lain yang sangat saya kenal Ibu Mariana, Kepala Sekolah SD 1. Kemudian setelah tamat SD, saya melanjutkan sekolah di SMP PNP 1 Lampahan pada tahun 1973-1974 dengan Kepala Sekolah Bapak Ara Djoeli yang sangat hebat mengajar Bahasa dan Sastra Indonesia serta Kepramukaan. Guru-guru SMP lainnya, antara lain Bapak Teruna Jaya pengajar Sejarah, Ilmu Bumi dan Olah Raga, Bapak Kamaluddin BSc Guru Bahasa Inggris, Bapak Nurizal Anas Guru Aljabar, Bapak Abdul Kadir Guru Ilmu Ukur, Ibu Latifah pengajar Kesenian dan PKK, serta Tengku Junus Guru Agama Islam. 

Dulu, sesekali kami pergi ke Kota Medan, apakah karena mengikuti Orangtua dinas (turne) ke Medan dan Langsa, atau karena Cuti. Dalam perjalanan ke Medan, kadang-kadang menggunakan kendaraan dinas kantor berupa Jeep Wyllis tahun 1948. Tetapi kebanyakan kami menumpang Bus Umum, terutama Bus PT Aceh Tengah yang ketika itu sangatlah bagus.  Sesekali ada juga Bus PMG (Perusahaan Motor Gunung) dan Bus Liberty yang membuka trayek dari Medan ke Takengon. Bus-bus Umum lainnya yang ada di Takengon (menuju) Banda Aceh, Sigli dan Bireuen antara lain Bus KAT (Kesatuan Aceh Tengah) dan Bus Paham. Dulu chasis bus yang digunakan umumnya Merek Chevrolet, kalau tidak salah Tipe C-50 dengan jumlah bangku sebanyak 6 baris, masing-masing baris terdiri dari 6 tempat duduk penumpang. Pintu bus ada di depan, di tengah dan di belakang. Paling enak kalau dapat duduk di samping supir atau di belakang supir. Kalau penumpang membawa banyak barang, barangnya diletakkan di atas bus (atap bus).

Saat itu belum ada Bus Malam, jadi hanya Bus Siang yang berangkat dari Takengon jam 8 pagi dan tiba di Medan sekitar jam 11.00 malam. Kalau berangkat dari Medan jam 9.00, kami sampai di Lampahan, 25 Kilometer sebelum Kota Takengon sekitar Jam 11.00 malam dalam suasana gelap, dingin dan sepi. Dulu belum ada Lampu Listrik, sedangkan Listrik perkebunan hanya sampai jam 11.00 malam. Jadi suasana jalan memang sepi. Tetapi perjalanan Medan ke Takengon memang nikmat, melewati kota-kota Binjai, Stabat, Tanjung Pura, Pangkalan Brandan di Sumatera Utara. Kemudian memasuki Provinsi Aceh kita melewati Kota Kuala Simpang, Langsa (biasanya berhenti makan siang dan Sholat), Peureulak, Idi, Kuta Binje, Panton Labu, Lhoksukun, Lhokseumawe, Bireuen dan selanjutnya ke dataran tinggi Gayo melewati Tajuk Inang-inang, Reronga, Lampahan, Simpang Balek, Pante Raya, Tritit, Bebesan dan Takengon.  

Menikmati Tanah Gayo

Dulu sekitar tahun 1970-an, apa yang bisa disaksikan dan dinikmati di Takengon dan seputaran Tanah Gayo? Tentu saja pertama kita menikmati keindahan Danau Laut Tawar, atau Danau Lut Tawar yang indah dan danau alam yang paling luas di Aceh, satu-satunya di dataran tinggi, sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Berbeda dengan Danau Toba yang sudah banyak diisi oleh Villa dan Hotel. Hanya sedikit bangunan modern yang ada di sekitar Danau Laut Tawar, jadi benar-benar sangat alami. Tahun 2010 kami berkesempatan melihat kembali Kota Takengon Danau Laut Tawar setelah meninggalkannya sekitar 30 tahun, dan tetap masih belum berkembang. Ketika itu baru ada satu hotel bintang yang dibangun di zaman Orde baru. Hotel Renggali yang indah.

Di samping menikmati pemandangan dan keindahan Danau Laut Tawar, kita juga bisa menemukan makanan khas Ikan Danau, yaitu Ikan Depik yang lezat ketika digoreng kering. Ikan Depik sebagai ikah khusus yang hanya ada di Danau Laut Tawar, lebih besar sedikit dari Ikan teri, jadi seperti Ikan yang ditemukan di Danau Singkarak. Tentu saja yang paling khas dan spesial adalah Kopi Arabika Gayo yang paling terkenal dan di ekspor ke manca negara. Disinilah tempat kita menikmati aroma dan rasa Kopi paling enak se dunia. Tentu saja kopi yang diproses secara alami oleh masyarakat melalui pengeringan dan penggongsengan (roasted) serta menumbukkan (grind) secara alami dan diseduh secara Kopi Tubruk tanpa menggunakan mesin kopi modern. Mari ke tanah Gayo menikmati Kopi Asli Arabika paling terkenal.

Kemudian, kalau anda berkunjung ke Takengon di bulan Agustus, anda akan berkesempatan menyaksikan Festival Pacuan Kuda yang dulu digelar di Lapangan Pacu Kuda (lapangan Bola) Musara Alun di pusat Kota Takengon. Dulu, ini sebiuah pacuan kuda tradisionil dengan menggunakan Para Joki Remaja (anak-anak) yang memacu kudanya tanpa menggunakan Sepatu dan Duduk di atas kuda tanpa alas (tanpa kulit Pelana. Tetapi tentu saja tetap meriah disaksikan ratusan dan ribuan masyarakat, pemilik Kuda, dan Para Petaruh yang memasang taruhannya. Gelar Pacuan Kuda biasanya dilaksanakan selama sekitar 1 minggu sampai 10 hari setiap pagi sampai sore.

Lalu pada malam hari, selama sekitar 2 minggu di selenggarakan Festival Kesenian Trandisionil Tanah Gayo, yang dikenal dengan Festival Seni Didong. Seni Didong adalah seni pertunjukkan Puisi dan Nyanyian oleh 2 Kelompok (group) dimana masing-masing Group terdiri dari sekitar 10 orang di bawah seorang pemimpin yang disebut sebagai Ceh (pimpinan). Mereka semalaman bertanding dengan mengucapkan kata-kata puisi dan nyanyian untuk melawan musuhnya dengan diiringi alunan musik dari sebuah bantal yang dipukul (ditabuh) mengikuti irama yang indah. 

Sungguh nikmat kalau kita bepergian ke Takengon dan Tanah Gayo, disamping udaranya yang sejuk dingin, kita bisa menikmati keindahan Danau Laut Tawar, dan memakan Ikan Depik dari Danau Laut Tawar. Jika berkunjung di bulan Agustus, kita bisa menyaksikan Pacu Kuda Trtadisionil dan pertunjukan Didong yang indah semalaman. Banyak lagi yang bisa kita nikmati di tanah Gayo, termasuk tentunya Kopi Arabika yang terkenal.

Bagaimana sekarang? tentunya ada perubahan, mari kita mengunjungi Takengon. Bisa menggunakan kenderaan pribadi atau Bus Umum dari Medan melalui Langsa dan Lhokseumawe atau Bireuen. Tetapi bisa juga melalui Banda Aceh dengan pesawat terbang, kemudian ke Takengon dengan kenderaan pribadi atau Bus Umum. Jangan lupa, sejak beberapa tahun terakhir, kita bisa terbang langsung dari Bandara Kualanamu (KNO) Medan ke Bandara Rembele di Simpang Tiga Redelong dengan Wings Air setiap pagi hanya sekitar 45 menit. Lalu kembali dengan pesawat yang sama setelah istirahat sekitar 1/2 jam di sana. Gampang sekali, mari meramaikan parawisata di Tanah Gayo, baik di Kabupaten Aceh Tengah maupun ke Kabupaten Bener Meriah. 

Reformasi Sektor Keuangan Indonesia; Menjaga Kredibilitas Lembaga-lembaga Negara

toto zurianto

Untuk menghadapi krisis ekonomi akibat factor Covid-19, Menteri Keuangan menggagas perlunya reformasi sektor keuangan dengan memfungsikan kembali Dewan Moneter. Ketua Dewan Moneter, dalam hal ini Menteri Keuangan, bisa melakukan atau mengambil alih banyak tugas-tugas (pengambilan keputusan) yang dimiliki Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, gagasan-gagasan yang dipikirkan oleh Menteri Keuangan,  bisa secara langsung dilaksanakannya tanpa perlu mendapatkan persetujuan BI dan atau OJK yang pasti lebih sulit apabila tidak ada Dewan Moneter.  Alasannya adalah akibat berhentinya aktivitas ekonomi karena pengaruh Covid-19. Praktis sudah lebih dari 6 bulan, sejak Februari 2020 sampai sekarang, perekonomian kita tidak bergerak, bahkan mengalami kontraksi sehingga pengaruh besar terhadap kinerja ekonomi Indonesia.

Diperkirakan pertumbuhan  ekonomi tahun ini bisa anjlok menjadi minus 2 persen. Padahal sebelumnya diperkirakan akan mampu mencapai sekitar 5,6 persen pada tahun 2020/2021. Tentu saja tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi. Tetapi dipastikan akan membawa pengaruh kepada hal-hal lain, terutama tingkat kemiskinan penduduk yang diperkirakan meningkat menjadi sekitar 10 persen pada tahun 2020.

 

Karena itu Presiden mewanti-wanti para Menteri Perekonomian untuk melakukan langkah-langkah besar dalam rangka mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai kinerja perekonomian kita menjadi berantakan, turun tidak terkendalikan. Menteri Keuangan capat tanggap untuk segera melakukan langkah-lengkah besar agar situasi buruk bisa dihindari. Tetapi terbayang, ternyata tidak semua alat untuk memperbaiki perekonomian ada di tangan pemerintah. Kementerian Keuangan tidak mengendalikan alat-alat operasional moneter dan juga tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil langkah-langkah atau kebijakan di sektor keuangan. Pengalaman selama ini, meskipun para pengambil keputusan sudah mempunyai forum kerjasama dan sering melakukan pertemuan-pertemuan, tetapi, tetap saja masing-masing Lembaga atau Kementerian mempunyai independensi dan tanggung jawab sendiri sendiri sesuai undang-undang yang mengaturnya agar bisa govern dan bertanggung jawab, serta terhindar dari krisis berkepanjangan yang sulit memperbaikinya.

 

Karena itu, Kementerian Keuangan menyampaikan gagasan adanya Dewan Moneter yang bisa melakukan pengambilan keputusan hampir pada seluruh isu perekonomian secara cepat tanpa perlu melakukan kajian dan rapat-rapat yang biasanya berlangsung lama dan berlarut-larut. Dengan menjadi Ketua Dewan Moneter, maka semua keputusan Bidang Fiskal, Bidang Moneter, dan Pengawasan Industri Jasa Keuangan, bisa dilakukan secara cepat dan sepihak. Untuk maksud tersebut, pemerintah memerlukan bantuan sebuah PERPPU yang bisa membypass banyak hal berbeda yang selama ini diberikan negara secara eksklusif hanya kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

 

Apakah ini Pilihan yang Tepat?

Upaya menerbitkan reformasi keuangan melalui PERPPU ini diperkirakan akan cukup mudah untuk mendapatkan persetujuan politisi DPR dan partai politik. Bahkan hampir semuanya buru-buru menyampaikan pujian dan persetujuannya. Tidak ada kritik dan pendapat yang berbeda. Tetapi, kita perlu melihat bagaimana suara para pengamat dan ekonom bebas di luar partai politik atau DPR. Ternyata cukup banyak kritikan yang disampaikan, bahkan dengan suara yang keras agar pemerintah tidak mengambil kebijakan kontroversial melalui PERPPU tersebut.

Ada beberapa hal yang disampaikan para ekonom berhadapan dengan usulan pembentukan Dewan Moneter tersebut; 

        Pertama, pemerintah dinilai belum mempunyai alasan kuat untuk memberikan wewenang sangat besar kepada sebuah lembaga tertentu padahal lembaga-lembaga negara yang ada, apakah Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, atau Otoritas Jasa Keuangan masing-masingnya sudah mempunyai kelengkapan alat yang bisa digunakan sendiri-sendiri sepanjang disetujui/disepakati bersama. Dalam bidang fiskal misalnya, apakah Kementerian Keuangan sudah menjalankan fungsi fiskalnya secara maksimal untuk menghadapi krisis di bidang anggaran misalnya, termasuk juga kemudahan atau insentif di bidang perpajakan yang bisa diberikan secara terbatas terhadap perusahaan-perusahaan terdampak atau UMKM yang ada.

        Kedua, kekhawatiran munculnya kekuatan super yang cenderung diktator karena memiliki kemampuan luas, bisa mengambil peran di hampir semua bidang perekonomian. Lalu, bagaimana nasib kedua lembaga strategis lain? Apakah selanjutnya kita tidak lagi memerlukan sebuah bank sentral karena secara praktis pekerjaannya bisa dilakukan oleh Ketua Dewan Moneter. Begitu juga dengan otoritas pengawasan lembaga keuangan, apakah kita sudah melupakan krisis perbankan tahun 1998 yang membuat kita mengambil keputusan untuk memisahkan pengawasan perbankan dari bank sentral agar lebih independen dan keduanya bisa fokus di dalam pengambilan keputusan secara professional tanpa “ewuh-pakewuh”

 

Bagaimana Kalau Hal ini menjadi kenyataan?

Pertanyaannya, akankah gagasan munculnya Dewan Moneter ini menjadi kenyataan? Tentu saja gagasan ini bisa menjadi nyata kalau kita semua, para Pimpinan dan masyarakat sudah lupa bahwa kita pernah mengalami duka panjang sakit luar biasa akibat pernah melakukan banyak kehendak secara cepat tanpa perlu disaring dengan cukup kritis.

Sangat luar biasa dampak yang terjadi akibat adanya sebuah Bank Sentral dan Otoritas Pengawasan Sektor Jasa Keuangan berjalan tanpa memegang prinsip Independensinya.   

Tetapi, kalau kita semua menyadari bahwa persoalan Pandemi Covid-19, adalah persoalan utama yang penyelesaian memerlukan tindakan lain yang berbeda, tidak tergesa-gesa dan otoriter. Bagaimanapun kita harus realistis dan menerima dampak Covid terhadap perkonomian kita dan kesejahteraan masyarakat, tidaklah ringan. Seperti yang diperkirakan pemerintah dan banyak pengamat ekonomi. Situasi kontraksi hampir pada semua sektor ekonomi, membuat kita tidak mungkin bergerak luas. Pertumbuhan negatip pada kisaran 4,2 sampai 5% adalah keadaan yang realistis. Tetapi, apakah kita memasuki situasi resesi, memang tergantung pada definisi dan penerimaan kita bersama. Hampir semua negara mengalami keadaan yang sama.

 

Dalam pandangan praktek dan teori, keadaaan ini bisa dikatakan sudah dalam suasana resesi. Tetapi pada pendekatan ekonomi politik, tentu saja pemerintah bisa melakukan banyak penyesuaian. Hanya saja apabila kita berpikir situasi Covid sudah selesai, dan dampaknya sudah kita lokalisasi hanya di tahun ini, kemudian pada tahun 2020/2021, kita bisa melenggang seperti pada situasi  di tahun-tahun sebelum ini dengan target pertumbuhan pada angka 4,5 – 5,5 persen sebagaimana target yang disampaikan Presiden pada pengantar Nota Keuangan/ Penyampaian RUU APPN 2021/2022 beberapa waktu yang lalu, tentu tidak sesederhana itu. Banyak kerja keras bersama yang harus kita lakukan bersama. Tetapi, jangan pernah berpikir, untuk kembali ke situasi “normal baru”, kita bisa melakukan secara cepat dengan kekuasaan luas. Kita memerlukan sebuah rencana kerja yang komprehensif, tidak cukup dengan hanya melakukan tindakan serta merta. Menempatkan otoritas fiskal, otoritas moneter, dan otoritas pengawasan lembaga keuangan pada satu pihak, akan menimbulkan leadership dictatorship yang tidak menihilkan peran strategis lembaga lain yang secara best practices sudah diakui dan diterima di seluruh dunia.  Apalagi hal itu akan membuat Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat kehilangan kredibilitas dan kepercayaan pasar yang luas. Tetapi tidak membuat Kementerian Keuangan meningkat krediblitasnya di masyarakat, justru akan mengganggu independensi Kementerian Keuangan yang terlihat sangat otoritatif. Kita hahus bisa mencegah, munculnya pemikiran yang bisa membuat kredibilitas lembaga-lembaga negara, menjadi runtuh karena pemikiran dan kekuasaan jangka pendek. Ini bukan soal “menggergaji Independensi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan”. Ini menyangkut leadership Indonesia ke depan yang perlu kita jaga keberlangsungannya.

 

REFORMASI KEUANGAN INDONESIA; MEMPERTANYAKAN MASA DEPAN BI DAN OJK

toto zurianto

Berhentinya aktivitas ekonomi selama 6 bulan karena pengaruh Covid-19, praktis sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang, membawa pengaruh besar terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Diperkirakan pertumbuhan  ekonomi tahun ini bisa anjlok menjadi -2 persen saja. Padahal sebelumnya diperkirakan akan mampu mencapai sekitar 5,6 persen sepanjang 2020/2021. Tentu sja tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi. Tetapi dipastikan akan membawa pengaruh kepada hal-hal lain, terutama tingkat kemiskinan penduduk yang diperkirakan meningkat menjadi sekitar 10 persen pada tahun 2020.

Karena itu Presiden mewanti-wanti para Menteri untuk melakukan langkah-langkah besar dalam rangka mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai kinerja perekonomian kita menjadi berantakan, turun tidak terkendalikan. Menteri Keuangan cepat tanggap untuk segera melakukan langkah besar agar situasi buruk bisa dihindari. Tentu saja sangat dimaklumi, tidak semua alat untuk memperbaiki perekonomian ada di tangan pemerintah. Kementerian Keuangan tidak mengendalikan alat-alat operasional moneter dan kapasitas untuk mengambil langkah-langkah atau kebijakan di sektor keuangan. Pengalaman selama ini, meskipun para pengambil keputusan sudah mempunyai forum kerjasama dan sering melakukan pertemuan-pertemuan, tetapi, tetap saja masing-masing Lembaga atau Kementerian mempunyai independensi dan tanggung jawab sendiri sendiri sesuai undang-undang yang mengaturnya agar bisa govern dan bertanggung jawab, serta terhindar dari krisis berkepanjangan yang sulit memperbaikinya.

Karena itu, Kementerian Keuangan menyampaikan gagasan adanya Dewan Moneter yang bisa melakukan pengambilan keputusan hampir pada seluruh isu perekonomian secara cepat tanpa perlu melakukan kajian-kajian yang biasanya berlangsung sangat lama. Dengan menjadi Ketua Dewan Moneter, maka semua keputusan Bidang Fiskal, Bidang Moneter, dan Pengawasan Industri Jasa Keuangan, bisa dilakukan secara cepat dan sepihak. Hal ini hampir mustahil dilakukan berdasarkan Undang-undang yang ada. Karena itu, pemerintah memerlukan bantuan sebuah Perppu yang bisa membypass banyak hal berbeda yang selama ini diberikan negara secara eksklusif hanya kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

 

Akankah hal ini menjadi kenyataan? Tentu saja gagasan ini bisa menjadi nyata kalau kita semua, para Pimpinan dan masyarakat sudah lupa bahwa kita pernah mengalami duka panjang sakit luar biasa akibat pernah melakukan banyak kehendak secara cepat tanpa perlu disaring dengan cukup kritis.

Sangat luar biasa dampak yang terjadi akibat adanya sebuah Bank Sentral dan Otoritas Pengawasan Sektor Jasa Keuangan berjalan tanpa memegang prinsip Independensinya secara penuh.   

Tetapi, kalau kita semua menyadari bahwa persoalan Pandemi Covid-19, adalah persoalan utama yang penyelesaiannya memerlukan tindakan lain yang berbeda. Pada akhirnya, kita tetap harus realistis. Kita harus menerima dampak Covid terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini. Seperti yang diperkirakan pemerintah dan banyak pengamat ekonomi. Situasi kontraksi hampir pada semua sektor ekonomi, membuat kita tidak mungkin bergerak luas. Pertumbuhan negatip pada kisaran 4,2 sampai 5% adalah keadaan yang realistis. Tetapi, apakah kita memasuki situasi resesi, memang tergantung pada definisi dan penerimaan kita bersama. Hampir semua negara mengalami keadaan yang sama.

 

Dalam pandangan praktek dan teori, keadaaan ini bisa dikatakan sudah dalam suasana resesi. Tetapi pada pendekatan ekonomi politik, tentu saja pemerintah bisa melakukan banyak penyesuaian. Hanya saja apabila kita berpikir situasi Covid sudah selesai, dan dampaknya sudah kita lokalisasi hanya di tahun ini, kemudian pada tahun 2020/2021, kita bisa melenggang seperti pada situasi  di tahun-tahun sebelum ini dengan target pertumbuhan pada angka 4,5 – 5,5 persen sebagaimana target yang disampaikan Presiden pada pengantar Nota Keuangan/ Penyampaian RUU APPN 2021/2022 beberapa waktu yang lalu. Dampak ekonomi Covid 19, mungkin tidak mudah untuk diselesaikan secara cepat. Termasuk misalnya kalau pemerintah harus mem-bypass ketentuan dengan mengambil alih wewenang Bank Sentral dan Otoritas Pengawasan yang ada. Padahal akan terlalu banyak persoalan yang bisa muncul ketika kita akhirnya memaksa diri untuk membentuk Dewan Moneter. Dengan wewenang yang dimilikinya, Dewan Moneter bisa mengambil tindakan yang selalu dibilang akan sulit ketika hal tersebut harus dilakukan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan secara mandiri. Kedua lembaga ini disebut sering kurang memahami bagaimana sulitnya negara kita dan cenderung bertindak terlalu ego sektoral. Padahal tentu saja, tidak demikian. Tidak mungkin sebuah bank sentral atau otoritas pengawasan sektor keuangan melakukan tindakan di luar wewenang sesuai undang-undang. Justru kita harus berterimakasih, pada zaman sekarang ini, masih ada lembaga dan Pimpinan lembaga yang berusaha melakukan tindakan tidak "asal bapak senang" tetapi lebih memperhatikan wewenang, tugas sesuai Undang-undang. Tentu saja ini bukan berarti sebagai bentuk tidak peduli dan tidak mau tahu adanya kesulitan negara. Justru setiap kesulitan perlu dihadapi secara utuh, tidak sekedar memanfaatkan wewenang dan kekuatan. Apalagi dampak sebuah kebijakan yang tidak govern, sangat menyakitkan nantinya. Aspek hukum dari sebuah keputusan yang sewenang-wenang, terbukti telah membawa kesulitan dalam waktu yang lama. Kita harus menjaga eksistensi atau keberadaan sebuah Bank Sentral dan Otoritas Pengawasan Sektor Jasa Keuangan. Kita harus menghormati orang-orang yang bekerja pada lembaga itu.  Jangan pernah kita mengarahkannya pada tindakan-tindakan yang di luar wewenang dan tanggung jawabnya. Benar kita harus memikirkan upaya untuk keluar dari krisis ekonomi akibat Covid ini. Tetapi pasti ada cara lain yang tidak merugikan kita nantinya. Jangan sampai kita harus kehilangan (lagi) sosok dan martabat Bank Sentral dan Otoritas Pengawasan Bank. Termasuk orang-orang yang berkarir pada kedua lembaga itu.

Indonesia 2045, Upaya Mencapai Era Emas 100 Tahun Merdeka

toto zurianto

Pada peringatan Kemerdekaan Indonesia ke 75 tanggal 17 Agustus 2020 ini, selain lebih banyak acara-acara yang dilangsungkan secara virtual tanpa banyak lomba-lomba tradisionil seperti tahun-tahun sebelumnya, apalagi Lomba Panjat Pinang yang paling terkenal dan fenomenal sama sekali dilarang untuk dilaksanakan, muncul pula target-target pencapaian ekonomi yang diperkirakan segera mampu diraih Indonesia. Paling hebat adalah munculnya sebuah perkiraan pencapaian prestasi Indonesia Emas pada tahun 2045, 25 tahun ke depan ketika Indonesia berusia 100 tahun.

Tentu saja apabila kita melihat situasi sekarang, dan tersedianya potensi ekonomi dan pembangunan yang sudah terlihat dan tersedia, target untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, diperkirakan akan bisa terwujudkan. Lalu situasi seperti apa yang akan kita capai di 25 tahun ke depan dan bagaimana cara kita mampu mewujudkan sasaran yang kita inginkan itu? Sasaran ini harus bisa kita rumuskan dan sepakati sebagai tujuan bersama yang menjadi kerja keras potensi bangsa secara menyeluruh. Kemudian kita menetapkan prasyarat utama sehingga kita mampu meraih prestasi dan mewujudkan sasaran tersebut. Merdeka 100 Tahun, bisa jadi biasa-biasa saja kalau kita tidak mempersiapkan banyak hal secara tepat.  Mengutip ucapan Sutan Sjahrir yang mengatakan bahwa kemerdekaan bukan tujuan, tetapi sebuah jembatan untuk mencapai tujuan, yaitu terciptanya negara yang menjunjung kerakyatan, kemanusiaan, kebebasan dari kemelaratan, menghindari tekanan dan penghisapan, menegakkan keadilan, membebaskan bangsa dari genggaman feodalisme, dan menuju pendewasaan bangsa (Lihat, Muhamad Chatib Basri, 18 Agustus 2020).

Jadi tugas kita saat ini dan selanjutnya pada era 25 tahun ke depan sampai tahun 2045, tidaklah ringan. Pembangunan Manusia Indonesia yang bebas dari kemiskinan dan kemelaratan, serta dewasa, memerlukan rangkaian kerja keras yang konsisten. Ini yang akan menjadi prioritas kita yang paling utama yan harus kita jaga.

Indonesia yang seperti Apa?

Secara konkrit tentu saja kita ingin agar Indonesia mampu menjadi negara yang maju, sufficient secara ekonomi dan adanya masyarakat yang bebas dan dewasa secara politik, bisa mencukupi kebutuhan (ekonomi) seluruh bangsa, memberikan kesempatan yang cukup bagi masyarakat untuk menikmati kebebasan berpolitik tetapi dewasa.

Dari sisi perekonomian, beberapa waktu yang lalu, menurut World Development Report 2020, Indonesia dikelompokkan dalam negara yang berpenghasilan (per kapita) Berpendapatan Menengah Lebih Tinggi Upper Middle Income Group dengan pendapatan per kapita (penduduk) per tahun sebesar US$4,050.  

Indonesia berada dalam Upper-Middle Income Group bersama sekitar 50 negara-negara lain. Memang masih pada batas akhir, pada posisi ke 104, setelah itu bisa langsung masuk pada posisi Lower-Income-Middle Group bersama Srilanka (posisi 105), Philipina (109), Vietnam (124), India (128), dan Timur Leste (134). Beberapa negara lain yang masih dalam kelompok yang sama dengan Indonesia, Negara Berpendapatan Menengah Lebih Tinggi (Upper-Middle-Income group), seperti Malaysia (posisi 58), Turki (64), Brazil (67), Thailand (76).

Perlu kita catat, meskipun Indonesia disebutkan sudah naik kelas dari Kelompok negara berpendapatan Menengah Kelas Lebih Rendah atau Lower Middle Income Countries. Tetapi posisi ini masih sangat kurang aman. Kita masih di muka pintu. Sedikit hanya ada goncangan yang membuat pendapatan kita merosot, kita langsung jatuh kembali ke posisi Lower Middle Income Countries.  Kita benar-benar berada pada posisi nomor bontot. Ada sekitar 50 negara yang berada pada kelompok Upper Middle Income Group, mulai dari peringat ke 55 sampai ke 104. Jadi penting bagi kita, bagaimana bisa mempertahankan posisi kita di dalam kelompok Upper Middle Income Group. Kalau bisa merangkak lebih maju, misalnya pada posisi 75, terus ke posisi 55 posisi terbaik pada kelompok Upper Middle Income ini.           

Jadi kalau muncul pertanyaan, harus seperti apa prestasi perekonomian kita ke depan? Jawabnya cukup simple,  bagaimana mempertahankan posisi, jangan sampai mental lagi ke kelompok Lower Income. Kalau bisa keluar dari nomor besar, terus ke posisi lebih baik. Memang masih jauh untuk mendekati posisi Cina (61) dengan pendapatan per kapita di atas US$10,000, atau Jepang (peringkat 43) dan Singapore (peringkat 9). Mungkin kita perlu mem-bench-mark Thailand di peringkat 76, ataupun Malaysia pada peringkat 58. Penting, jangan sampai kita disalib Philipina (109), Vietnam (124), ataupun India (128) lihat tabel di bawah.

DATA PENDAPATAN PER KAPITA

BEBERAPA NEGARA TETANGGA (US$)

 

NEGARA (POSISI)	Pendapatan Per Kapita /Tahun (US$)	Jumlah Penduduk
Cina (61)	10,410	1.439.323.776
India (128)	2,130	1.380.004.385
Jepang (43)	41,690	126.476.461
Singapore (9)	59,590	5.850.342
Malaysia (58)	11,200	32.365.999
Indonesia (104)	4,050	273.523.615
Philipina (109)	3,850	109.581.078
Vietnam (124)	2,540	97.338579
Thailand (76)	7,260	69.799.978

 

Membangun Competitiveness

Soal peringkat daya saing selalu menjadi perhatian penting. Setiap tahun World Economic Forum di Davos Switzerland menerbitkan Laporan Peringkat Daya Saing Dunia dalam Global Competitiveness Report tahunan yang menarik perhatian dunia dan menjadi rujukan seluruh negara.

Ada 12 pilar yang menjadi rujukan untuk menetapkan peringkat daya kompetisi sebuah negara. Pilar-pilar tersebut dikelompokkan di dalam 4 bagian, yaitu (1) Enabling Environment, (2) Human Capital, (3) Market, dan (4) Innovation Ecosystem. Pilar-pilar yang ada pada kelompok Enabling Environment adalah; Pilar Kekuatan Kelembagaan (institutions), Pilar Infrastruktur, Pilar ICT, dan Pilar macroeonomy Stability. pada Kelompok Human Capital, ada 2 pilar yang perlu diperhatikan, yaitu; Pilar Tingkat Kesehatan masyarakat (Health), dan Pilar Kompetensi atau Skills seluruh SDM yang ada.  

Selanjutnya pada Kelompok Pasar (Market) meliputi 4 pilar penting, yaitu; Product Market, Labour Market, Financial System, dan Market Size. selanjutnya pada kelompok Innovation Ecosystem terdiri dari Pilar Business Dynamism dan Pilar Innovation Capability. Kelompok Pilar Innovayion Ecosystem banyak berhubungan dengan peran atau kemampuan sebuah negara berhubungan dengan kemajuan teknologi atau Era Digitalisasi. Akhir-akhir ini berhubungan dengan Financial Digital.

Bagaimana daya saing Indonesia yang terlihat pada kekuatan pilar-pilar daya saing ini? Saat ini, menurut World Economic Forum, Indonesia berada pada peringkat 50, melemah 5 posisi dibandingkan tahun sebelumnya. Secara relatif sebenarnya tidak terlalu buruk. Dibandingkan dengan partner ASEAN lain misalnya, kita tetap "disitu-disitu aja". Singapore masih tetap di peringkat 1, Malaysia (27) dan Thailand (40). Kekuatan Indonesia pada 12 pilar yang ada, terutama pada kekuatan pasar (market size) dengan nilai 82,4 di posisi 7 dan Stabilitas Ekonomi Makro (macroeconomic stability) dengan nilai 90,0 di posisi 40. Hal-hal yang perlu terus dipacu adalah Business Culture dengan nilai 69,9 dan stabilitas sistem keuangan dengan nilai 64,0. Termasuk juga Rate of Technology Adoption (nilai 55,4).

Semangat Kolaborasi dan Komunikasi

Melakukan kerjasama adalah pilihan penting yang pelru dilakukan. Tidak ada suatu tujuan yang bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Kolaborasi adalah memperkuat potensi, beberapa pihak yang mempunyai kekuatan dan kemampuan, memberikan hasil lebih baik dibandingkan apabila dilakukan sendiri-sendiri atau bebrapa pihak saja. Ini pilihan penting mengingat sangat sulit bagi kita melakukan sesuatu secara sendiri-sendiri. Kita bisa memberikan hal terbaik kalau memanfaatkan potensi orang lain secara maksimal. Jangan berpikir, kita mampu melakukan sesuatu secara sendiri. Kita mempunyai keterbatasan yang bisa diperbaiki kalau bias melibatkan orang lain. salah satu upaya yang baik adlah melakukan komunikasi, melibatkan dan memberikan penghargaan atau penghormatan kepada orang lain. Termasuk lawan kita sebelumnya. Berikan kesempatan bagi semua orang untuk berbicara, memberikan kesempatan menyampaikan pandangannya, jangan cepat-cepat tidak mau mendengar, dengarkan pihak lain berbicara. 

Aspek Hukum dan Sistem Moral; Pemerataan dan Keadilan

Kita selalu bermimpi bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini tantangan besar pembangunan Indonesia, memanfaatkan pertumbuhan ekonomi untuk kemaslahatan bangsa. Bagaimana hasil bumi Indonesia ini bisa dinikmati oleh masyarakat secara lebih merata. Jangan sampai hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat yang sudah kaya. Kita harus berusaha membuat kue pembangunan, bisa mengucur kesemua pihak secara lebih merata, lebih adil. Karena itu, maspek hukum dan penerapan keadilan bia dijalankan secara baik. Kita menginginkan bagaimana implementasi hukum bia lebih baik, terutama di dalam mengelola keuangan negara. Jangan sampai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, berjalan terus secara subur. Kita bosan dengan praktek KKN ini. Kita menghendaki praktek kepartaian bisa berjalan lebih baik, terutama di dalam kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk di daerah-daerah. Hubungan atau praktek korupsi, banyak diawali oleh kejelekan tatacara pemilihan anggota DPR/DPD/DPRD sampai kepada Kepala Daerah Bupati, Walikota dan Gubernur/Wakil-wakilnya. Sulit diterima akal ketika seorang Bupati, selalu berusaha menjadi Bupati lagi atau bahkan Wakil Bupati pada periode ketiga, atau mempersiapkan Istri/Suaminya, atau Anak/menantunya, atau Besannya untuk terus menjabat Pimpinan Daerah. Termasuk juga bergantian dari Anggota DPRD menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, atau dari Bupati menjadi Gubernur, atau bahkan dari Gubernur menjadi Bupati/Walikota.

Di negara kita, semakin banyak praktek-praktek kenegaraan yang pada dasarnya ingin melanggengkan kekuasaan selama mungkin diantara mereka-mereka saja.

Mungkin kita memerlukan banyak kajian, antara kebenaran, kompetensi, moral, atau memang sudah menjadi hal yang biasa-biasa saja. Semua terpulang kepada kita, model hukum seperti apa yang kita inginkan. Silahkan kita jawab sendiri.

Peran Pemimpin Negara

Faktor kepemimpinan memainkan peran utama di dalam mewujudkan sebuah sasaran, tidak hanya bagi sebuah perusahaan tetapi pada sebuah negara juga sama. Semua upaya mencapai Indonesia sejahtera pada 25 tahun ke depan. Indonesai Emas yang Jaya hanya bisa diwujudkan apabila kita mempunyai model kepemimpinan terbaik yang bisa memberikan stimulasi terbaik. Kepemimpinan yang bisa-biasa saja akan melahirkan hasil yang biasa-biasa. Kerja keras hanya mungkin terwujud dengan kepemimpinan yang kuat, disiplin, dan kompeten. 

75 Tahun Indonesia Merdeka

toto zurianto

Peringatan Kemerdekaan Indonesia ke 75 tahun 2020, lebih banyak tidak dilakukan secara besar-besaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi peserta upacara yang datang, tentu saja ada aturan protokol Covid yang harus dijaga secara baik. Sebagian mengikuti dan melakukan upacara secara vitrual. Tentu saja yang penting adalah "hati" setiap bangsa, bahwa dalam kondisi seperti apapun, kita tetap terlibat, mengikuti peringatan hari kemerdekaan Indonesia. Kita tetap menguatkanmakna "bangunlah Jiwanya, bangunlah Badannya, untuk Indonesia Raya.

Semoga semua anak bangsa, dalam kondisi terpaksa akibat perjuangan mengakhiri bencana Covid-19, tetap memiliki jiwa dan semangat keIndonesiaan yang kuat. Kita membangun bangsa dan menjaga negara agar tetap berjalan menuju cita-cita bangsa sebagai negara yang kuat, merdeka, aman dan makmur bagi semua anak bangsa. Secara ekonomi, diharapkan Indonesia mencapai tahap dan keadaaan yang sufficient, bisa mencukupi kebutuhan masyarakat, keluar dari kondisi kemiskinan yang papa. 

Kini kita telah berusia 75 tahun, usia dewasa yang diharapkan mampu menempatkan dirinya sebagai bangsa yang kuat, berperan dan tidak menjadi beban masyarakat lain. Oleh karena itu, kita mengharapkan negara ini benar-benar berjalan secara mandiri, kuat dan berperan bagi masyarakat dunia. Indonesia tercinta yang sejahtera.

DRAMA INDONESIA MENGHADAPI COVID 19

toto zurianto

Indonesia pantas khawatir karena semakin hari semakin banyak suspect Covid 19 dan korban yang meninggal dunia. Sementara masih banyak fasilitas yang belum cukup, bahkan kesiapan kita menghadapi masalah besar ini agaknya kelihatan masih belum optimal. Padahal diskusi dan silang pendapat serta berita hoaks dan inkonsistensi program pemerintah, terus berkembang tanpa adanya kesatuan komando. Lihat saja di satu sisi pemerintah berusaha mengurangi dan melarang adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang, termasuk acara wajib keagamaan (seperti Sholat berjamaah, seperti Sholat Jumat), sementara di lain pihak pemerintah tidak bisa menghalangi kegiatan lain sejenis (seperti mentabihan Uskup baru) yang teap berlangsung dengan melibatkan ribuan orang (lebih 7000 orang) yang berlangsung di Ruteng NTT.
Persoalan Covid 19 bukan masalah kecil. Indonesia memerlukan kesatuan komando dengan level Leadership yang kuat, energi besar, dan upaya-upaya satu arah yang melibatkan banyak orang. Lihat saja bagaimana Presiden Jokowi menyelutuk untuk memberikan insntif bagi mereka "pahlawan COVID 19". Karena tidak dibahas secara menyeluruh, yang terlihat oleh Presiden dalam hal ini hanyalah para dokter dan tenaga medis serta jajaran yang ada di Rumah Sakit. Ini tugas pada pembantu Presiden, para Menteri, termasuk Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan, serta Menteri PAN-RB karena pasti para pihak yang harus diberikan insentif dan diperhatikan lebih luas dari itu. Termasuk petugas keamanan, para Pejabat itu sendiri, serta siapa saja yang terlibat, baik di Pusat maupun di daerah.
Jadi perlu kita garis bawahi, upaya mengatasi COVID 19 adalah kerja berat dan luas yang memerlukan kesatuan ide, kebersamaan dam kesatuan Komando dan Leadership yang kuat.

DRAMA KPK; SEPERTI MENONTON FILM

toto zurianto

Banyak orang yang lebih pesimis memandang Undang-undang KPK yang disempurnakan. Alasannya, kerja KPK yang sebelumnya terlihat "Heroik" dan "Cepat" sekarang seperti kehilangan Taji. Seperti Ayam Jago yang kelihatan seperti Betina, tanpa Taji sebagai alat perjuangan yang membanggakan. Memang belum terlalu lama implementasinya. Sekarang setiap ada rencana operasi tangkap tangan (OTT), perlu ada persetujuan, tidak hanya Pimpinan KPK, tetapi termasuk juga Dewan Pengawas KPK. Tidak heran headline beberapa surat kabar nasional, memberikan kritikan tentang situasi KPK. Padahal sampai saat ini, masalah Korupsi, termasuk Kolusi dan Nepotisme, tetap menjadi persoalan besar bangsa Indonesia. Disebutkan, karena masih banyak Nepotisme, Kolusi, atau Praktek Korupsi, maka kita tidak bisa keluar dari masalah-masalah kemiskinan, ketertinggalan, sampai kepada lemahnya daya saing. Praktek Korupsi membuat ekonomi kita tidak kompetitif. Upaya meningkatkan ekspor nasional, menghadapi jalan buntu. bagaimana kita keluar dari perangkat ekonomi eksternal yang defisit?

Upaya Pendewasaan Institusi
Statement bahwa KPK sangat belum sempurna, hendaknya perlu kita terima. Praktek OTT yang kelihatannya "Membanggakan",  bukan suatu praktek penindakan hukum terbaik yang tidak perlu dievaluasi. Tentunya, pengalaman kita selama 10-20 tahun terakhir, bisa dijadikan dasar, kenapa kita harus menjadi lebih baik. KPK juga harus berpikir seperti itu. Walaupun kita mengebu-gebu untuk melakukan gerakan pemberantasan korupsi, semua hal yang berhubungan perlu dilibatkan dan disempurnakan. Kehebatan KPK bukan hanya pada pelaksanaan kerja secara OTT, tetapi melalui semua unsur yang ada pada organisasi KPK. Masyarakat memang meminta banyak hal. Tetapi kesiapan masyarakat dan berani menanggung konsekuensi, juga sebagai persyaratan utama. Saya melihat, kini tiba saatnya bagi kita untuk melakukan pendewasaan kelembagaan. Rancang bangun organisasi KPK perlu dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai sebuah organisasi modern. Saat ini pada lembaga KPK kita sudah mengenal adanya Dewan Pengawas. Hal ini telah dinilai banyak orang sebagai faktor penghambat bekerjanya KPK secara efektif.  Tentu saja pernyataan ini bisa benar, atau sebenarnya tidak harus seperti itu. Kalau Dewan Pengawas bisa berfungsi sebagaimana Dewan Komisaris pada sebuah usaha bisnis, kita tidak perlu ragu akan keberadaan sebuah Dewan Pengawas. Tetapi sayangnya fungsinya saat ini terlihat seperti sebuah lembaga eksekutif. Sama saja seperti atasan Pimpinan KPK yang melakukan kegiatan Eksekutif. Hanya posisinya seperti kelompok Atasan yang lebih tinggi.


Membangun Leadership yang dipercaya
Soal kepemimpinan adalah bagian yang paling penting. Pemimpin KPK dan lembaga penegak hukum yang lain, termasuk kalangan pemerintah, selalu harus melakukan perbaikan. Jangan pernah merasa sebagai lembaga yang paling penting dan paling benar.

SEBUAH MOMENT

toto zurianto

Ini cerita sekitar 32 tahun yang lalu. Ketika itu, seluruhnya ada 48 orang kami dari seluruh Indonesia diterima sebagai calon pegawai Bank Indonesia. Sebelum menjadi pegawai tetap, kami diwajibkan mengikuti pendidikan selama sekitar 1 tahun. Programnya dikenal dengan Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM) Bank Indonesia Angkatan 12. Dimulai sejak akhir April 1987 dan berakhir pada bulan April 1988. Moment indah ketika berkesempatan bersalaman dengan Gubernur Bank Indonesia Bapak Adrianus Mooy pada Halal Bi Halal (apakah Idul Fitri 1987, atau Tahun baru 1988). Bangga rasanya bisa salaman dengan Bapak Gubernur. Di samping Pak Gubernur kalau tidak salah Pak T.M. Zahirsyah, Direktur paling Senior,  Anggota Direksi Bank Indonesia ketika itu.
Photo kedua adalah ketika kami sesama peserta PCPM-12 berphoto bersama Pak Adrianus Mooy. Tidak semua bisa ikut, tetapi ini sebuah unforgettable moment kami, berdiri Eko Yulianto, Abd Rahman Tamin, Mohamad Najib, Ananda Pulungan, Iskandar, Ani Farida Lubis, Marlina Erniwati, Marlina Efrida, Pak Mooy (di tengah), Damayanti, Nila Permata, Almarhumah Narni, Ahmat Mufit, Kahfi Zulkarnaen (Chepy), Iing M. Hasanuddin, dan aku (Toto Zurianto). Jongkok di depan, Almarhum Timurlan M. Guru, Puji Atmoko, Doddy Budi Waluyo (sekarang Deputi Gubernur Bank Indonesia), Hamid Ponco Wibowo, Amril, Ook (Soeprapto Soebijoso), dan Wahyudi Santoso.

Sebuah acara, apakah Halal Bi Halal Idul Fitri 1987 atau Tahun Baru 1988; 

Salaman dengan Gubernur Bank Indonesia Adrianus Mooy.

Setelah Halal Bi Halal, Kami mendaulat Gubernur Adrianus Mooy untuk photo

bersama dengan (sebagian) kawan-kawan se-angkatan (PCPM-12); Berdiri Eko 

Purwanto, Tamin, Najib, Ananda, Iskandar, Ani Farida Lubis, Marlina Erniwati,

Marlina Efrida, Pak Mooy, Damayanti, Nila Permata, Narni (almh), Linda, Mufit, 

Chepy, Iing M. Hasanuddin, dan aku (Toto Zurianto). Jongkok, Timurlan M. Guru

(alm), Bistok Simbolon, Puji, Dodi Budi Waluyo (sekarang Deputi Gubernur), Hamid Ponco, 

Amril, Ook (Soeprapto Soebijoso), dan Wahyudi.

Bersalaman dengan Gubernur Bank Indonesia Adrianus Mooy, ini photo tahun

1988. Saat itu sudah selesai pendidikan dan sudah diangkat menjadi pegawai 

(sudah pakai Dasi). Photo bersama Mas Abdul Choliq dari UPI.

Sudah banyak yang Pensiun
Kalau kami diangkat sebagai pegawai tetap pada 1 Juni 1988, sudah ada yang mengabdi selama  31 tahun. Kalau saat masuk kerja rata-rata berusia 26-28 tahun, karena ada yang pensiun di usia 56 dan ada juga yang pensiun di usia 58, atau 60 tahun, maka sejak 5 tahun terakhir ini sudah mulai ada kawan-kawan se angkatan yang pensiun. Bahkan ada 2 orang yang pensiun lebih dahulu karena mengikuti program pensiun dini, Mas Ook (Soeprapto Soebijoso) dan Marlina Erniwati (Lina). Beberapa kawan yang kini sudah pensiun, antara lain; Mbak Tuti (Sri Widyastuti), Kak Ani Farida Lubis, Mas Haiban, Mas Abdul Jamil, Bang Tamin, Yulis, Iing M Hasanuddin, Mohammad Kahfi (Chepy), Uda Amril, Bang Bistok Simbolon, Etika Rosanti, Eko Purwanto, Dwi Catur Sugiarto, Ari Rukmini, dan Herini.
Kawan-kawan yang pensiun di usia 58 tahun antara lain; Ananda Pulungan, Benny Siswanto, Linda Maulidina Hakim, Gantiah Wiryandani, Puji Atmoko, Wahyudi Santoso (berhenti atas permintaan sendiri sebelum usia 58). Mas Nadjib juga berhenti atas keinginan sendiri sebelum 56 tahun .
Beberapa pegawai yang masih aktif dan akan pensiun dalam waktu dekat; Damayanti, Hamid Ponco Wibowo, Eko Yulianto, Suhaedi. Ada 2 kawan se angkatan yang diangkatan menjadi Asisten Gubernur (G.IX), Iskandar yang juga menjalani penugasan sebagai Deputi Menko Perekonomian dan Dwi Pranoto yang juga sebagai Komisaris di PT. Peruri. Sebenarnya masih ada 1 orang lagi yang sebelumnya pernah menjadi Asisten Gubernur, yakni Dodi Budi Waluyo. Tapi Dodi selanjutnya dipercaya menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Beberapa kawan kami yang telah pergi menghadap yang kuasa, antara lain; Timurlan M. Guru, Rusbandi Fikri, Narni, dan Budi Waluyo.

Berkarir di Luar Bank Indonesia
Sejak beberapa waktu yang lalu, ada beberapa kawan se angkatan yang berkarir di luar Bank Indonesia. Pertama di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni sejak Januari 2013, yaitu Widyo Gunadi dan aku (Toto Zurianto). Lalu sejak Januari 2014, Marlina Efrida (Uni Evi), Noviantini, dan Almarhum Budi Waluyo. Di OJK semuanya akan pensiun pada usia 60 tahun, nanti berturut-turut, aku (2020), kemudian Evi, Novi, dan Widyo pada tahun 2021-2022.
Kemudian ada juga yang dipercaya menjabat Wakil Ketua PPATK, Dian Erdiana RAE yang juga sudah pensiun dari Bank Indonesia. Tentu saja termasuk Iskandar yang menjabat Deputi Menko Perekonomian dan masih menjalani penugasan dari Bank Indonesia. Bang Iskandar juga telah mendapatkan promosi menjadi Asisten Gubernur (Golongan IX) sehingga bisa pensiun pada usia 60 tahun. Sama juga seperti Dwi Pranoto yang menjabat Asisten Gubernur dan baru pensiun di usia 60 tahun, yaitu tahun 2022. Posisi Dwi Pranoto di luar Bank Indonesia adalah sebagai Komisaris di PT. Peruri.

GARUDA MENCARI PEMIMPIN

toto zurianto

Setelah kasus usaha penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton yang diduga dilakukan oleh Direktur Utama Garuda Ari Askhara, kemudian diikuti dengan pemecatan Ari dan beberapa anggota Direksi lain, kini muncul pertanyaan, siapa kandidat Direktur Utama BUMN tersebut. Beberapa nama lama yang sudah sering muncul, kini kembali muncul, antara lain, apakah Jonan, bekas Dirut PT Kereta Api Indonesia KAI dan Menteri, juga Susi Pujiastuti, juga bekas Menteri dan pemilik Sussi Air.
Secara track record dan kompetensi, 2 nama ini sangat dijagokan. Seperti tidak ada lawan sama sekali. Keduanya dianggap jago bisnis, ahli manajemen perubahan, dan juga memahami konsep perusahaan milik pemerintah. Sudah makan asam garam mengajak orang yang biasa lambat, menjadi cepat dan hebat. Sayang sampai saat ini kita belum mengetahui, bagaimana strategi Menteri BUMN Erick Thohir di dalam mengelola BUMN yang baru. Termasuk strategi di bidang Human Capital, Leadership dan konsep Talent Management-nya.

Garuda Airbus A330-900 NEO yang baru, memerlukan Manajemen terbaik untuk
mampu bersaing dan memenangkan pasar yang semakin ketat.

Garuda perlu memenangkan persaingan di pasar internasional, tidak hanya
jago kandang di pasar domestik. Masalah kursi kosong harus segera diatasi.

Tantangan Garuda ke Depan
Bisnis Airline ke depan pasti akan semakin tidak mudah. Garuda, selama ini memang sudah memperlihatkan prestasi-prestasi yang cukup baik. Tetapi masih terlalu sulit untuk memenangkan persaingan. Di kawasan Asia Pasifik, bagaimanapun dominasi Singapore Airline dan Cathay Pacific masih tetap sebagai perusahaan penerbangan paling besar dan paling bersaing. Lebih luas lagi, kitapun akan sangat sulit untuk bisa bersaing dengan 3 besar airline dari negara Arab (Teluk) yang luar biasa ekspansinya, seperti Emirates, Etihad dan Qatar Airways.
Tetapi Garuda tetap harus terbang dan bergerak lincah. Tidak hanya mempertahankan pasar domestik yang luar biasa sengit persaingannya. Juga bagaimana pasar internasional, terutama pada lintasan Asia Pasifik dari Jepang sampai Australia.
Karena itu, masalah kepemimpinan adalah suatu yang paling krusial. Kita tidak boleh bermain-main di dalam menetapkan siapa pemimpin Garuda yang paling tepat.
Mendesak untuk belajar dari kasus-kasus internal yang dialami Garuda sekarang. Kini kita memerlukan Pemimpin yang bukan saja flamboyant yang suka membangga-banggakan diri sendiri di muka anak buah sendiri. Garuda perlu pemimpin yang bisa melibatkan potensi-potensi besar yang ada di Garuda untuk bekerja bersama dan berkontribusi secara maksimal.  Dalam kondisi persaingan airlines yang ketat seperti saat ini, Garuda memerlukan pomimpin seperti yang pernah dimiliki di masa lalu. Kita merindukan Leaders seperti Abdul Gani, Robby Djohan, atau seperti Wiweko yang tercatat sejarah melalui terobosan dan kreativitasnya yang luar biasa.

INDONESIA, HARLEY, DAN BROMPTON

toto zurianto

Menteri BUMN Indonesia (yang baru) Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Dirjen Bea Cukai, heboh menangkap penyelundup barang mewah yang masuk ke pabeanan Indonesia tanpa membayar bea masuk. Ada 2 sepeda mahal dan 1 Harley Davidson bekas yang dimasukan ke wilayah Indonesia secara ilegal. Penyeludupnya diduga Direktur Utama Garuda Indonesia, flight carrier kebanggaan Indonesia. Ceritanya, Pimpinan Garuda bersama rombongan kecil sedang membawa pesawat baru Airbus A-330 900 NEO dari Pabriknya di Toulouse Prancis ke Jakarta. Sampai di Jakarta, mungkin karena sudah ada informasi dari orang dalam, pesawat yang seharusnya melakukan upacara "tepung tawar" untuk di-do'akan, langsung digelandang petugas Bea Cukai Jakarta. Tentu saja, dengan sangat mudah, barang ilegal yang dimuat dalam beberapa kardus itu, langsung ditemukan. Isinya uraian sebuah sepeda motor bekas Merek Harley Davidson dan 2 Sepeda (baru) Merek Brompton. Kedua Merek ini termasuk salah satu Sepeda Motor dan Sepeda paling terkenal di dunia dan masuk kategori baang mewah. Pokoknya alat penyaluran hobby orang-orang kaya.

Tetapi, menurut berita, besar biaya (cukai) yang harus dibayar pembawa barang ini apabila hendak dimasukkan ke Indonesia, sebenarnya tidak terlalu besar. Secara total hanya sekitar Rp150 juta. Tetapi situasinya sangatlah heboh. Dua orang Menteri terpaksa mondar mandir ke Bandara dan menggelar konperensi Pers besar-besaran. Dengan alasan, saat ini kita sedang berusaha untuk memberantas korupsi dan meningkatkan Good Corporate Governance, Menteri BUMN Erick Thohir langsung tancap gas. "saya segera memecat Direktur Utama Garuda" katanya.
Memang Garuda, mungkin Direktur Utamanya agak kebangetan, atau hanya sial saja. Dia sudah membeli Harley (bekas) sejak beberapa waktu yang lalu. Belum sempat dibawa, atau kekurangan uang untuk membawanya. Mumpung ada pesawat kosong, gratis lagi (ongkosnya). Memang secara aturan, mungkin bisa gratis, karena bisa dibawa atas nama beberapa penumpang VIP. Tapi sayang, mungkin dia lupa, atau ada pihak lain yang meyakinkannya, kalau bawa sendiri (dengan pesawat sendiri), enggak perlu lewat pintu Duane (Bea Cukai). Jadi tidak perlu bayar, apalagi cuma barang bekas.
Sayang, mungkin sudah diincar,atau jangan-jangan ada yang berkhianat (siapa tahu).
Yah gak terlalu penting. Akhirnya, lumayan ada panggung bagi Erick Thohir Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, juga Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi untuk membuktikan, masih banyak aparat yang tidak baik dan tidak govern. Mungkin yang penting, khususnya bagi Bea Cukai, silahkan menertibkan aparatnya yang ada di Tanjung Priok, Cengkareng dan di pelabuhan besar lain di seluurh Indonesia. Panggung memang sering kejam. Termasuk bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ikut-ikutan naek panggung sambil bertanya, "apa ya rasanya naek sepeda Rp50 Juta". Padahal, sebelumnya dia pernah juga terlihat sedang mengenderai Sepeda Brompton yang harganya mahal.

KEKUATAN TEKNOLOGI

toto zurianto

Dalam buku Thank You for Being Late, Thomas L. Friedman, pengarang buku

tersebut menceritakan tentang pembicaraannya dengan Wujec, yang pernah menjabat Direktur Kreatif Royal Ontario Museum di Kanada.

Wujec bercerita tentang pengalamannya sekitar tahun 1995. Saat itu, Wujec dan anggota tim nya melaksanakan sebuah project, bagaimana menciptakan salah satu prototype Dinosaurus yang disebut Maiasaura yang bisa bergerak seperti Dinosaurus hidup. Proyek yang berawal dari pemindahan kayu keras seberat 2 ton dari kawasan hutan ke museum tersebut, melibatkan ratusan orang ahli dari berbagai disiplin. Menghabiskan biaya sekitar ½ juta dollar Amerika dalam waktu sekitar 2 tahun, mereka berhasil menciptakan Maiasaura yang sangat mirip dengan gambaran aslinya, bisa bergerak, berjalan, berkedip, atau tidur. Dengan menekan tombol-tombol tertentu, pengunjung museum bisa menggerakkan Maiasaura, apakah duduk, berjalan, berdiri, makan atau menggerakan mulut/bibir seolah- olah sedang berbicara.

Lalu 25 tahun setelah itu, suatu saat Wujec kembali mengunjungi Museum yang sama. Dia masih menemukan Dinosaurus Maiasaura di tempat itu. Sambil memegang segelas cocktail, Wujec mengambil beberapa photo Maiasaura dengan menggunakan smartphone, lebih dari 20 photo selama sekitar 90 detik. Lalu mengupload photo tersebut pada aplikasi cloud yang disebut 123D Catch. Photo-photo dalam berbagai model kegiatan tersebut dikonversi dalam bentuk 3D model digital. Lalu 4 menit kemudian, hasil photo tersebut bisa menghasilkan photo realistic model 3 Dimensi Maiasaura yang sangat akurat, hebat dan gerakan animasi yang luar biasa. Apa-apa yang dulu, 25 tahun yang lalu dihasilkan dengan dukungan software dan hardware seharga ½ juta dollar yang melibatkan banyak orang selama berbulan-bulan, sekarang bisa dihasilkan dalam waktu hanya beberapa menit melalui smartphone biasa yang dikerjakan sambil menikmati kopi atau cocktail di sebuah café. Hal itu dilakukan tanpa biaya apa apa, alias free. Model Digital dari Prototipe Dinosaurus Maiasaura, atau Mother Lizard, bukan saja tanpa biaya, tetapi hasilnya sangat bagus.

Negara Suka Rame

toto zurianto

Tiba-tiba Presiden Jokowi mengusulkan temannya yang suka berbuat gaduh, suka rame, suka mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor, menjadi calon petinggi salah sebuah BUMN besar Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir yang disebut-sebut salah satu ahli Business terkemuka Indonesia, sudah memanggil Ahok dan menawarkan posisi tinggi yang belum kita ketahui. Ahok juga sudah memberikan pernyataan, akan menerima tawaran jabatan tersebut. Kalau istilah kerennya, "Apapun saya berikan untuk negara", kata Ahok. Sepertinya semua orang Indonesia., kalau diberikan tawaran enak, apakah jadi Menteri, Kepala badan Khusus, jabatan di lembaga Yudikatif ataupun di kepolisian dan Militer, termasuk sebagai petinggi di perusahaan BUMN, tentu jawabannya klasik, semuanya seolah-olah "bersedia menderita bersedia berjuang" untuk bangsa dan negara.
Bagi pendukung Ahok, inilah hal yang ditunggu-tunggu. Muncul kembali berbagai dukungan terhadap Ahok yang dikesankan sebagai orang yang pernah menderita tanpa alasan yang jelas. Termasuk dukungan dari sebagian orang-orang yang dinilai intelektual. Tetapi tidak bagi sebagian yang lain. Pencalonan Ahok dinilai hanya membuat kegaduhan. Beberapa hal yang disebut sebagai faktor negatip, antara lain menyangkut pengalaman dan kompetensi yang lemah, adanya ketidak sesuaian dari Kementerian BUMN yang katanya akan membangun profesionalisme, tetapi justru mengusulkan orang-orang yang bukan Profesional tetapi Politisi. Di samping itu, Ahok juga dinilai sebagai pribadi yang suka membuat gaduh. Perbuatan Gaduh biasanya membuat berbagai rencana, menjadi sulit dikendalikan. Lalu yang perlu diperjelas, apakah soal mantan narapidana saat ini sudah cukup clear menjadi sebuah isu yang tidak perlu dipertimbangkan. Termasuk bebeapa kasus yang belum clear, apakah dinilai tidak ada kasus, seperti soal Rumah Sakit Sumber Waras. Apakah hasil pemeriksaan BPK dan atau KPK, telah memberikan kejelasan. Ini juga penting agar semua isu, pada akhirnya menjadi sesuatu yang tidak mendasar untuk dipermasalahkan dan bisa berlaku pada semua orang.
Pada saat ini ada beberapa pengamat dan ahli Bisnis BUMN dan politisi, termasuk Serikat Pekerja Pertamina, yang memberikan reaksi keras. Bagi Menteri BUMN beberapa tahun yang lalu, Dahkan Iskan, ada 2 isu yang harus didalami sebelum mengangkat Ahok atau siapa saja untuk menjadi orang penting di BUMN. Pertama soal Kompetensi dan Profesionalisme. Ini mendasar dan, menurut Dahlan, Ahok sama sekali tidak punya experience dan track record dalam mengenalikan sebuab business, apalagi perusahaan besar. Kompetensinya dalam hal ini, belum bisa dibuktikan. Tidak sesuai dengan arah Kementerian BUMN untuk menempatkan orang-orang yang dinilai Profesional. Lalu yang  penting adalah, soal hobby Gaduh. Ini sangat tidak sesuai untuk menjalankan atau terlibat pada BUMN besar yang harus dikelola secara hati-hati. Rizal Ramli, juga pernah sebagai Menteri BUMN mengkritik aspek yang sama, aspek Profesionalisme, aspek Politik, dan Aspek Hukum yang dinilainya masih harus diselesaikan oleh Ahok. Bagi Rizal Ramli, Ahok dinilainya terbukti tidak kompeten. Tidak pernah sama sekali mengendalikan sebuah Korporasi, apalagi Korporasi besar milik pemerintah.
Negara Suka Gaduh
Pada akhirnya semua terpulang pada Presiden Jokowi. Apakah Presiden masih tetap suka menjalankan roda pemerintahan secara Gaduh? Apakah masyrakat kita terus menerus harus dikondisikan untuk saling rusuh, saling bertempur dan saling membenci?  Pasti kita bisa mendapatkan para profesional di negara kita yang luas ini. Kenapa harus yang ini, yang selalu sukja untuk berbuat Gaduh? Lalu bagaimana para Menteri kita, termasuk Menteri BUMN, apakah selalu menjadi "yes man saja? Kenapa Erick Thohir merasa nyaman harus menerima pencalonan Ahok yang sebenarnya tidak mempunyai pengalaman Business dan Korporasi?
Semua terserah sama Presiden, apakah tetap akan selalu Gaduh, atau mulai menjaga keseimbangan secara lebih baik?

Negara Tanpa Oposisi

toto zurianto

Setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024, tugas Presiden terpilih adalah memilih dan menetapkan para menteri untuk membantu kerja presiden. Menarik ketika Presiden Jokowi antra lain memanggil Prabowo Subianto yang sebelumnya rival Jokowi pada pemilihan Calon Presiden.
Prabowo Subianto sebagai pemimpin Partai Gerindra ditunjuk menjadi salah seorang Menteri pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Besar kemungkinan akan menjabat portofolio Menteri Pertahanan (Menhan), atau Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Sampai saat ini (Selasa, 22 Oktober 2019), belum ada yang tahu secara pasti jabatan yang sudah dibicarakan Presiden. Tetapi yang menarik adalah munculnya dugaan-dugaan kita yang belum tentu benar. Apakah Indonesia akhirnya akan menjalankan pemerintahan tunggal tanpa suara atau kekuatan oposisi? Apakah dengan demikian, Partai Gerindra, akan menjadi partai pendukung pemerintah? Lalu, bagaimana dengan Partai Keadilan Sosial (PKS), apakah tetap menghadirkan suara oposisi satu-satunya? Atau jangan-jangan akan ada partai lain yang selama ini menjadi kekuatan partai koalisi pemerintah (Jokowi) yang keluar dan menjadi oposisi. Kemudian dengan demikian, Indonesia ke depan ternyata (memang) tidak lagi memerlukan kekuatan  oposisi, tidak perlu ada melakukan koreksi atau kritikan.

Belajar Demokrasi
Memang sebuah proses untuk menjadi sebuah negara yang demokratis, memerlukan pembelajaran yang kadang-kadang bisa berbeda dengan teori demokrasi sendiri. Banyak orang percaya, sebuah kekuasaan tidak boleh dibiarkan tanpa ada batasan. Kekuasaan tidak boleh absolut dan terpusat pada satu kutub saja. Karena tidak ada orang yang cukup sempurna yang bisa mengetahui dan memahami semua issue. Hidup dan perjalanan, termasuk pemerintahan, memerlukan bantuan para pengkritik yang melakukan koreksi. Perjalanan Indonesia juga seperti itu. Negara atau manusia Indonesia, tidak bisa melakukan semuanya serba sendiri. Kita memerlukan pandangan lain, apakah sebagai pihak yang memberikan bantuan, atau orang yang mengkritisi sebuah kebijakan.
Berdemokrasi artinya menerapkan Budaya Terbuka, atau sikap keterbukaan yang bisa menerima pandangan lain yang tidak sama, bertentangan, atau berbeda.

Budaya memberi Kritik
Kini, semuanya sudah terjadi. Beberapa pesaing kini sudah menjadi anggota koalisi. Paling penting adalah, apakah kini kita benar-benar menjalani pemerintahan tanpa pemberi kritik! Apakah semuanya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah dijamin kebenarannya tanpa perlu kritikan? Lalu Bagaimana para generasi muda melihat situasi ini. Apakah anak muda kita juga akan berjalan seia sekata tanpa perbedaan? Kalau benar seperti ini, sungguh sesuatu yang patut kita sesali. Tidak ada jaminan apa yang disampaikan (pemerintah), sudah pasti sesuatu yang terbaik tanpa keliru. Budaya kritik adalah sebuah keharusan. Tidak ada suatu kesempurnaan. Inilah tugas kita berbangsa dan bernegara. Kita yang berada di luar pemerintahan, punya kewajiban untuk meluruskan dan memberikan pandangan alternatif. Bisa saja apa yang ada di luar itu lebih bagus, dibandingkan dengan apa yang dilakukan pemerintah. Tapi kalau mekanisme demokrasi ini harus kita tutup, bia dipastikan,  tujuan besar yang akan kita jalankan menjadi sulit untuk tercapai. Lihat saja, dalam konteks pembangunan ekonomi, semua orang merasa apa yang kita capai, sudah sangat bagus. Ekonomi dinilai stabil dan tumbuh sangat bagus. Tetapi kita bisa merasakan, perdagangan kita belum cukup bagus, belum mampu bersaing dan maish tetap defisit selama bertahun-tahun.