Korupsi, mari kita perangi!

toto zurianto

Berita Mingguan Tempo pekan ini memuat tentang Calo-Calo Senayan. Kini, para anggota DPR, diduga telah memainkan peran yang luar biasa dalam rangka mendapatkan uang dari penyusunan Anggaran dan pembahasan rancangan undang-undang dengan berbagai pihak. Caranya, dengan menawarkan jasanya ke pihak yang berkepentingan, terutama para Bupati dan Walikota yang menghendaki dana tambahan bagi pembangunan di daerahnya. Tidak heran, banyak Bupati dan Walikota (yang merasa) telah berhutang kepada masyarakat pemilihnya dengan janji-janji politik masa kampanye, terutama berhutang kepada para sponsor/pengusaha yang telah memberikan bantuan untuk mendapatkan dana kampanye yang jumlahnya tidak kecil.

Mengetahui hal ini, diduga banyak legislator yang menawarkan jasanya dengan balasan, bersedia menyetor uang balas jasa yang mencapai sekitar 5-10% dari dana Anggaran yang akan digoal-kan pihak DPR.

Meskipun dibantah, tetapi uraian kasus ini di majalah tersebut, menarik untuk diteliti lebih lanjut oleh pihak yang berkepentingan, terutama Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus lain yang diunggkapkan Tempo adalah adanya "tawaran" dari beberapa anggota DPR kepada Eksekutif Perum Peruri yang bisa mengubah beberapa pasal dalam RUU Mata Uang sehingga Peruri diberikan wewenang untuk mencetak uang dan pengadaan bahan kertas uang yang selama ini menjadi wewenang Bank Indonesia.

Ini menyedihkan! Semuanya serba palsu, seolah-olah semua pembahasan adalah dalam rangka keperluan bangsa dan negara agar lebih efisien dan efektif. Tetapi semuanya ternyata  penuh kepalsuan. Siapa yang berani bayar, akan diberikan kemudahan.

Rasanya rakyat Indonesia perlu memberikan perhatian dan tekanan terhadap tingkah "sebagian" anggota DPR yang menjadi calo dan penyebar racun seperti ini. Kita muak, di satu sisi, dia seolah-olah sedang berusaha memperjuangkan kebenaran bagi bangsa kita ini. Tetapi, ternyata, banyak hal yang dilakukan untuk kepentingan pribadi dan partai-partainya. Termasuk kasus paling akhir yang mendapat perhatian masyarakat adalah adanya praktek korupsi di Kementerian Olah Raga dalam rangka pembangunan wisma atlit di Palembang yang diduga telah melibatkan petinggi kementerian itu dan para politisi Senayan.

Saya hanya mengajak, mari kita perangi wabah berbahaya ini. Kita tidak sudi menyaksikan putra-putri terbaik kita hidup di bawah racun yang sangat berbahaya sulit untuk kita basmi. Tidak mungkin kita bisa membangun bangsa ini, kecuali para koruptor kita basmi sampai ke akar-akarnya.