Haji Lulung dan Ahok

toto zurianto

Ahok menjadi pribadi yang fenomenal. Banyak orang yang kagum. Seorang Cina yang dianggap sangak sukses menjadi orang Indonesia. Pernah jadi Bupati Belitung Timur, Anggota DPR. Saudara kandungnya sekarang juga menjadi Bupati. Hanya sebentar menjadi Wakil Gubernur Jakarta, sekarang menjadi Gubernur. Bicaranya keras dan sangat kasar. Kelihatan sebagai orang yang sangat hebat, pribadi yang dikesankan jujur dan tidak memerlukan jabatan, apalagi urang. Masyarakatlah yang memerlukan Ahok, bukan sebaliknya. Jadi Ahok orang yang maju terus pantang mundur. Sering menggunakan gue dan elo! Juga (nama hewan) sebagai ungkapan.  Beberapa waktu yang lalu, membawa dokumen tebal ke KPK untuk melaporkan DPRD DKI, yang dituduh "mencuri" uang negara lebih dari Rp12 triliun.

Lalu Haji Lulung. Dikenal sebagai pengusaha di Tanah Abang. Mungkin ada orang yang menuduhnya berusaha menggunakan (kekerasan) untuk berhasil. Dia sekarang Anggota DPRD DKI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan salah seorang Wakil Ketua. Haji Lulung bersama Pimpinan DPRD DKI lain, sekarang dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab mengkorupsi (atau menggelembungkan) nilai/angka RAPBD DKI. Masyarakat, termasuk yang di sosial media, banyak yang mem-bully Haji Lulung. Sungguh luar biasa, apakah karena merasa memang Haji Lulung seorang Penjahat, atau karena memang sebagai pendukung utama Ahok yang dianggap sangat bersih dan mulia. Pokoknya Pak Haji Lulung dianggap sebagai yang "harus dibasmi".

Tentu saja kasus ini memerlukan bukti sebagai alat pembenaran yang lebih pas. Hanya saja, berdasarkan pembahasan di Indonesia Lawyer Club (ILC), maka semua angka-angka RAPBD DKI, pasti diusulkan pihak eksekutif yang berada dalam tanggung jawab Pak Gubernur Ahok. Kemudian dibahas bersama-sama, DPRD (bukan hanya Haji Lulung) dan Gubernur (para Pejabat Gubernur). Lalu hasilnya sebagai kesepakatan bersama yang ditandatangani bersama sebelum disampaikan ke Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya apabila semuanya berjalan normal, maka eksekusi dari APBD (DKI) sepenuhnya dilakukan oleh Eksekutif, Gubernur dan jajarannya. DPRD sama sekali tidak melakukan eksekusi anggaran. Jadi bagaimana ya sikap kita menghadapi kasus ini. Kalaupun anggota DPRD DKI terlibat dan mendapatkan uang, pasti karena dikasih oleh Pemerintah (DKI).  Jadi agak aneh juga ketika Gubernur Ahok menganggap Anggota DPRD DKI melakukan mencurian uang (RAPBD).
Cerita Ahok memang sepertinya tidak bisa berhenti. Dia selalu beranggapan, semua Anggota DPRD DKI sebagai siluman yang sangat mungkin melakukan tindak pidana korupsi. Masyarakat banyak yang berpikir begitu. Bahkan terlalu suka menuduh tanpa bukti yang jelas. Semoga mereka, Ahok (Gubernur DKI dan Pejabat Pemda DKI) dan Haji Lulung (seluruh Anggota DPRD DKI) bukan pemain Sandiwara yang suka mempermainkan emosi rakyat. Yang membuat rakyat bisa saling membenci, atau memihak secara emosional tanpa alasan dan pertimbangan yang jelas.