PEMILU SEKIAN PUTARAN

toto zurianto

Partai Demokrat (PD) melalui Lembaga Survei Indonesia (LSI) menerbitkan iklan di surat kabar untuk mencari penggemar agar pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) bisa hanya berlangsung satu kali, hanya satu putaran. SBY dan Boediono, kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang didukung oleh PD dan puluhan partai politik lain, termasuk PKS, PAN, PKB, P3, berdasarkan survei menurut LSI, selama ini mampu mendapatkan angka tertinggi diantara ketiga kontestan, yakni mencapai 70 persen suara. Artinya kalau hasil ini konsisten dan merefleksikan pilihan masyarakat Indonesia, maka Pilpres satu putaran, dianggap realistis dan patut untuk terjadi. Atas pertimbangan seperti itu, LSI, yang kali ini mencoba berubah fungsi dari sebuah lembaga survei menjadi penasehat politik Pilpres Partai Demokrat, merasa yakin , SBY Boediono mampu menuntaskan pertempuran hanya satu putaran saja.

Selanjutnya, pernyataan tersebut menuai kritik hebat tidak hanya oleh para aktivis partai dan pendukung Megawati dan Jusuf Kala, juga oleh para pengamat politik. Sebagian bahkan menganggap pernyataan itu mengada-ada, sombong, dan sangat tidak valid karena lembaga survei yang menyampaikan pernyataannya, ternyata diduga “telah dibayar” untuk melakukan kampanye Pilpres satu putaran. Bahkan LSI secara terang-terang berkampanye ke masyarakat agar tidak ragu memilih SBY Boediono dengan harapan agar Pemilu Presiden akhirnya dapat diselesaikan hanya dalam satu putaran. Antara lain juga disebutkan bahwa, Pilpres dua putaran berpotensi membuat tingginya ketidakpastian dan akan menghamburkan uang rakyat padahal Negara saat ini sedang mengalami resesi.

Semua orang tentu boleh dan bebas menyampaikan pendapatnya dan dengan mengatasnamakan kemungkinan tim-nya akan memberikan hal-hal yang terbaik bagi Negara. Termasuk Denny JA, penggagas pilpres satu putaran yang sekarang sedang berkampanye untuk mewujudkan Pilpres satu putaran, tetapi untuk kemenangan SBY - Boediono. Jadi tujuan pertamanya, bukan soal satu putaran, tetapi bagaimana memenangkan SBY - Boediono. Karena kalau berhasil melakukan Pilpres satu putaran tetapi yang menang JK – Win atau Mega – Pro, tentunya hal ini tidak disukai oleh Denny JA melalui Lembaga Studi Demokrasi (LSD) yang dipimpinnya.

Tapi yang paling asyik adalah, di tengah iklan Pemilu satu putaran dan photo Denny JA di berbagai media massa, hari ini (23 Juni 2009), muncul pula iklan politik “Kita Tolak Pilpres SATU PUTARAN” yang disampaikan oleh Solidaritas Nasional Peduli Demokrasi (SNPD) dengan menampilkan Ismed Hasan Putro, kordinator nasional gerakan tersebut. SNPD mengingatkan masyarakat untuk hati-hati terhadap lembaga survei yang berubah menjadi monster yang mencoba mendikte rakyat dan menjadi otoritarianisme orde baru jilid 2.

Calon Presiden

toto zurianto

Sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden, maka yang kujanjikan adalah;

Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan sekitar 7-8 persen per tahun, semoga bisa 2 digit! Sementara inflasi bisa kukendalikan di bawah 5 persen. Tidak mudah, karena perekonomian dunia tidak selalu bagus, tetapi kombinasi antara aspek global dengan potensi lokal (nasional) yang kuat, pertumbuhan ekonomi 7-8 persen sangat tidak mustahil.

Kedua, menurunkan angka kemiskinan! Tentunya dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, investasi terbuka, bisnis bergerak, pengangguran semakin sedikit.

Ketiga, bagaimana membuka peluang bisnis? Tidak lain, memudahkan iklim investasi, aspek birokrasi yang berbelit-belit harus dihilangkan. Aku akan melakukan penertiban terhadap para birokrat. Pungutan liar harus semakin kecil dan hilang. Pemerintah harus tegas! Penghambat pelayanan masyarakat harus dihilangkan. Pegawai yang korup harus disingkirkan.

Keempat, tidak lagi membiarkan pegawai negeri membiayai hidupnya secara tidak jelas. Program Reformasi Birokrasi harus dipercepat, diperluas. Bentuk-bentuk kepegawaian zaman kolonial harus dilenyapkan. Sistem Remunerasi harus tuntas dalam 3 tahun. Reward dan Punishment harus dijalankan. Pendekatan kepegawaian harus profesional dan modern.

Kelima, menciptakan aparat pelayanan masyarakat yang profesional dan bersih. Bukan sekedar kompeten, tetapi memiliki budaya baru yang menjunjung tinggi aspek integritas. Pemberantasan korupsi harus terus dilakukan dan tidak ditunda. Memberantas budaya KKN. Pelaksanaan control harus menjadi prioritas. Pemberantasan korupsi tidak boleh pandang bulu, tidak perlu ada yang harus dilindungi, apa lagi harus ditakuti.

Keenam, membangun demokrasi yang sehat. Kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi, tidak boleh dikekang, apalagi harus dihukum. Pers dan media harus tetap menjadi mata dan pelindung perkembangan demokrasi. Jangan sampai pers dan media justru menjadi menghambat demokrasi!

Ketujuh, menghilangkan premanisme. Jangan sampai ada preman-preman yang kerjanya memeras, menakut-nakuti masyarakat, atau menakut-nakuti pegawai pemerintah sehingga tidak tegas dalam mengambil keputusan. Jangan sampai aparat negara, terutama kepolisian dan TNI, bisa dipengaruhi sehingga menjadi pelindung para preman dan mafia.

Kedelapan, meningkatkan wibawa aparat kepolisian dan TNI. Perbaiki kesejahteraannya, berikan penghasilan yang wajar, jamin kehidupan dan pendidikan anak-anaknya. Juga perhatikan kehidupan pimpinannya, jangan sampai mereka hidup sangat berlebih-lebihan akibat sesuatu yang tida benar. Begitu juga dengan pegawai negeri, jangan biarkan mereka melanjutkan semangat korupsi atau mengambil kesempatan atas kesempitan orang.

Kesembilan, membangun sistem pendidikan yang bagus. Berikan perhatian terhadap kesejahteraan dosen, guru, pegawai administratif dan penjaga sekolah.

Kesepuluh, memilih membantu yang profesional, bukan karena kepartaian, pertemanan, atau berusaha membalas budi dan KKN lain.

Janji Politik

toto zurianto

Kemaren (Sabtu, 6 Juni 2009), calon Presiden dan calon Wakil Presiden PDI-P dan Partai Gerindra, Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subijanto menandatangani kontrak politik yang cukup heboh, antara bertekad untuk menghapuskan sistem kerja kontrak (out-sourcing) yang prakteknya sangat luar biasa pada akhir-akhir ini. Mensitir sebagai bagian dari suatu perjuangan (barang kali searah pula dengan cita-cita Bung Karno yang bertujuan menghapus segala bentuk penjajahan dari muka bumi Indonesia, mungkin termasuk juga penjajahan antara pengusaha/pemilik modal dengan pekerja/buruh) di zaman modern ini, Mega berjanji bahwa apabila mendapatkan mandat, pemerintahnya akan menghapuskan sistem kerja outsourcing itu.

Diluar dari janji politik ini, masalah out-sourcing sangat penting untuk dibicarakan para ahli ekonomi dan pengamat sosial di Indonesia. Praktek out-source yang kini jenis dan variasinya sudah sangat banyak, termasuk sebagai salah bentuk kerjasama majikan-buruh yang berpotensi menimbulkan masalah sewaktu-waktu. Berbeda dengan pola out-source yang juga banyak dipraktekkan di negara-negara maju, di Indonesia praktek out-source, terbukti tidak dilakukan secara adil, bahkan cenderung membuat pekerja menjadi sangat tergantung kepada majikan dengan upah yang sangat kecil tanpa ada kejelasan tentang masa depan,

Bukan soal out-source yang harus dibasmi, tetapi pola hubungan employees-employers yang dirasakan tidak adil dan tidak transparan. Bayangkan saja, masih banyak praktek yang sangat diskriminatif antara pegawai in-source (organik) dengan pegawai out-source (non organik). Pegawai in-source bukan saja mendapatkan upah dan fasilitas yang lebih besar, tetapi sekaligus sangat terjamin masa depannya, dimana pegawai out-source upahnya rendah dengan jaminan masa depan yang sangat tidak pasti.

Janji Politik ini memang menarik, hanya saja, menjadi tugas para Pimpinan (Presiden dan Menteri), serta para ahli ekonomi dan sosial untuk menyusun pola hubungan kerja yang lebih adil!

Saya Bukan NEO, Bukan Pula PANCA!

toto zurianto

Tidak ada yang salah kalau kita keberatan di-cap Neoliberlism, juga sangat sah-sah saja kalau kitapun keberatan dianggap berpaham kiri, atau mungkin dianggap lebih suka hal-hal yang berbau lebih sosialis. Kalau kita mati-matian pun membela paham Ekonomi Pancasila, juga boleh. Baik melalui pengertian yang umum dan baku, atau karena pemahaman kita sendiri-sendiri, kita boleh untuk suka terhadap apapun yang ada, atau tidak suka terhadap sesuatu yang disukai orang lain.

Penting untuk kita pegang dalam "meyakini" suatu paham adalah, jangan sampai kita melanggar hukum. Kadang-kadang belum sampai melanggar hukum tetapi suka menyakiti hati dan perasaan orang lain, atau membuat orang lain agak sedih karena tingkah laku dan ucapan kita. Ini hal-hal yang patut kita hindari.

Pilihan-pilihan yang lebih ekstreem dan tegas, sering menarik perhatian orang untuk ditanggapi. Tapi itu bagus dan pilihan kita sendiri. Saya sangat tertarik dan berusaha untuk selalu belajar kepada orang-orang yang pilihan dan identitasnya jelas. Setidaknya, belajar untuk tidak membenci, tidak menjadi tidak suka, belajar untuk tetap menghormati, walaupun menganggap pilihannya aneh dan tidak rasional. Itulah pandangan saya mengenai pemahaman-pemahaman, termasuk diantaranya pandangan Neoliberalism, atau pemikiran yang lain.

Saya suka dan hormat kalau ada orang yang memilih, misalnya Neoliberalism. Atau tegas-tegas berkata, "saya adalah pembela Ekonomi Pancasila paling tulen". Yang penting siapapun kita tetap patuh pada aturan.

Pemilu Indonesia 2009

toto zurianto

Sabtu lalu, hasil resmi Pemilihan Umum (legislatif) Indonesia telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari 38 partai yang ikut Pemilu, hanya 9 partai yang lolos parliamentary threshold 2,5 persen dan berhak menempatkan wakilnya di DPR (Pusat), yaitu; (Partai) Demokrat, Golkar, PDI-P, PKS, PAN, PPP, Gerindra, PKB, dan Hanura.

Atas hasil tersebut, jumlah perolehan kursi di DPR tertinggi diduduki Demokrat (148 kursi), disusul Golkar (108), dan PDI-P (93). Selanjutnya adalah PKS (59), PAN (42), PPP (39), Gerindra (30), PKB (26), dan Hanura (15 kursi).

Sementara itu, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2009-2014, semuanya sudah dijawab oleh partai-partai pemenang, antara lain melahirkan pasangan SBY-Boediono, Kalla-Wiranto, dan Mega-Prabowo. Penetapan Capres dan Cawapres ini sekaligus mengakhiri perdebatan panjang dan percobaan koalisi yang melelahkan yang sedikit banyak telah membuat berbagai kesimpangsiuran atas peta politik bangsa yang berlangsung tidak mudah, bahkan cenderung melahirkan pertentangan keras di kalangan elit politik.

Selanjutnya, tentu saja, kita akan mendapatkan tontonan yang bisa sangat tidak terduga, atas upaya masing-masing calon untuk memenangkan Pemilu Presiden dalam 2 bulan mendatang. Meskipun Partai Demokrat telah memenangkan Pemilu Legislatif dengan cukup baik, suara yang kececer dan kosong, tidak kecil bahkan lebih besar dari perolehan suara partai pemenang Pemilu. Ada 49,6 juta pemilih yang terdaftar, tidak menggunakan hak pilihnya dengan berbagai sebab. Pemilih yang tidak memilih (tidak punya dokumen pemilih atau menjadi golongan putih, atau akhirnya tidak memilih) sebanyak 49,6 juta itu mencapai sekitar 30 persen dari Daftar Pemilih Tetap yang sudah disusun, ini menjadi suara potensial yang membuat Pemilu Presiden/Wakil Presiden diharapkan menjadi cukup menarik. Tidak mudah bagi siapapun, termasuk pasangan SBY-Boediono untuk memenangkan Pemilu sekali pukul (mendapatkan suara di atas 50%), karena itu, disamping kerja keras, maka Pemilu Presiden tahap II, tetap perlu kita siapkan mana tau harus dilakukan.

Tentu saja kita menyambut baik upaya KPU dan Pemerintah untuk memperbaiki sistem dan tata cara pemilihan dalam rangka meningkatkan partisipasi rakyat untuk menggunakan hak-nya pada Pemilu Presiden/Wapres yang akan datang. Kitapun berharap, para wakil rakyat dan pengurus partai, akhirnya konsisten mempertahankan hasil Pemilu Legislatif 2009 dengan tidak berusaha untuk membuat partai baru bagi partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold 2,5 persen. Rakyat sudah bosan apabila para politisi pada akhirnya ramai-ramai membentuk partai baru untuk ikut kembali pada Pemilu 2014. Cukuplah 9 partai, dan kemudian menjadi lebih sedikit lagi dalam 10 tahun yang akan datang. Jangan sampai, atas nama demokrasi, anda mencuri uang negara dengan mendirikan partai baru agar bisa berpartisipasi pada Pemilu yang akan datang.