Masa Depan Reformasi Birokrasi

toto zurianto

Masa Depan Reformasi Birokrasi

Banyak sekali organisasi dan negara yang tidak bisa mempertahankan performance-nya ketika suksesi kepemimpinan tidak berlangsung bagus. Ketika Sri Mulyani Indrawati (SMI) menyatakan berhenti sebagai Menteri Keuangan dan ingin menduduki post baru sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, saya tidak menganggap pekerjaan “teknikal” sebagai Menkeu sebagai tantangan besar bagi Menteri yang baru. Urusan teknikal Departemen Keuangan, mulai dari kebijakan fiskal, keuangan negara, perpajakan, bea cukai, atau yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan moneter, secara umum akan bisa dijalankan oleh siapapun. Kenapa? Karena Departemen Keuangan, melalui Dirjen-dirjen yang ada, dipastikan telah memiliki kemampuan yang cukup dan bisa bekerja secara profesional.
Lalu apa yang akan menjadi persoalan?
Saya lebih mengkhawatirkan kelangsungan program transformasi. Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan. Program reformasi, terutama sangat tergantung kepada figure atau Leadership. Tidak semua orang yang memiliki kapabilitas tinggi dan pengalaman luas, mampu melakukan program perubahan. Perubahan atau transformasi, terutama akan banyak ditentukan oleh kemampuan memandang dua – tiga dan sepuluh langkah di depan (visioner), keberanian melakukan tindakan (courage to act), dan selalu mengedepankan keadilan dalam mengelola (fairness).

Orang-orang yang masuk kategori asebagai pemimpin yang kuat leadershipnya, jelas sangat terbatas jumlahnya. Di negara ini, apalagi yang berasal dari sektor pemerintah (birokrasi), jumlahnya lebih sedikit lagi. Banyak pemimpin yang lemah hatinya sehingga tidak mampu menjalankan program transformasi. Saya meyakini, tanpa SMI, Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan, tidak mungkin bisa dimulai seperti yang terjadi sekarang. Banyak Menteri Keuangan yang hebat sebelum ini, tetapi mereka terlihat sudah cukup nyaman memperhatikan organisasinya yang centang prenang dan amburadul. Lahh, bagaimana bisa kita mencapai tahapan yang lebih baik apabila segalanya tidak kita jalankan dengan sungguh-sungguh!
Lihat saja bukti nyata yang dilakukan SMI, ratusan bahkan lebih seribu orang sudah ditindak dan dipecat di beberapa Direktorat Jendral, terutama Bea dan Cukai dan Perpajakan sejak menerapkan Reformasi Birokrasi. Semua orang yang bersalah ditindak, bahkan dipecat. Lalu apakah SMI “tidak memiliki hati” dan demikian tegarnya menyaksikan beberapa karyawan harus dipecat? Menurut saya, sama saja SMI dengan pimpinan-pimpinan yang lain. Pasti semuanya merasa sedih ketika harus menandatangani surat pemecatan karyawannya. Tetapi itulah pilihan penting yang harus dilakukan, yaitu melakukan keputusan yang lebih adil kepada semua orang. Memberikan reward (penghargaan) kepada yang berprestasi, memberikan peringatan dan bimbingan kepada yang belum optimal, dan memberikan hukuman yang setimpal bagi yang salah atau kurang berprestasi.
Lalu bagaimana rasanya ketika Presiden akhirnya memilih Agus Martowardojo (AM) sebagai Menteri Keuangan menggantikan SMI? Saya rasa ini adalah hasil maksimal dari beberapa alternatif calon Menteri yang dipertimbangkan Presiden. AM jelas memiliki kemampuan menjalankan program transformasi sebagaimana yang pernah dijalankannya di Bank Mandiri. Ini sesuatu yang baik yang diharapkan bisa menjamin kelangsungan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan.