Indonesia Semakin Kompetitif

toto zurianto

Laporan Global Competitiveness Index 2010 yang dua pekan minggu lalu dirilis, menempatkan Indonesia pada posisi 44, suatu posisi yang terbaik yang pernah dicapai Indonesia, meningkat 10 point dari tahun sebelumnya yang berada diurutan 54.

Daya Kompetitif yang diukur melalui 12 pilar, antara lain mengenai kelembagaan (institusional), infrastruktur, kondisi ekonomi makro, dan kesehatan serta pendidikan dasar  tersebut, memperlihatkan bahwa, ada kemajuan pesat yang dicapai Indonesia, bahkan dibandingkan dengan beberapa emerging countries, kita sudah menunjukkan hasil yang  lumayan, lebih baik dari Brazil, Rusia, India, dan Afrika Selatan yang masing-masing berada pada posisi 59, 63, 51, dan 54. Keempat negara ini dikenal sebagai kelompok negara yang berkembang pesat (emerging economies).

Tetapi di Asia sendiri, kita tetap masih tetap harus berjuang keras karena saat ini posisi kita masih dibawah Singapore, Malaysia, dan Cina yang masing-masing berada pada posisi 3, 26, dan 27. Kita tentunya tidak perlu memperdebatkan keberhasilan Singapore yang memang berada pada level perkembangan yang berbeda. Tetapi, Malaysia, Cina, Thailand, dan tentunya Vietnam, tetap perlu menjadi perhatian Indonesia yang sebenarnya berada pada level permainan yang setara (playing field).

Pencapaian Indonesia, menurut Thierry Geiger, ekonom World Economic Forum, antara lain ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dan manajemen fiskal yang baik. Juga karena akses pendidikan dan pemerataan pendapatan yang terdistribusi secara lebih terarah.

Disamping itu, kebijakan perpajakan yang menstimulir tingkat efisiensi pasar komoditas, juga menunjang untuk meningkatkan daya kompetitif kita. Namun demikian, disadari bahwa sampai saat ini kita masih menghadapi hambatan birokrasi yang apabila tidak teratasi, bisa saja menjadi penghalang untuk menjadi lebih baik di tahun mendatang.

Khusus kasus Indonesia sebagaimana indikator pada halaman 184-185 dari laporan itu mencatat beberapa persoalan mendasar yang mendesak harus bisa kita atasi, terutama; birokrasi pemerintah yang tidak efisien, tingkat korupsi yang tinggi, hambatan infrastruktur, dan akses ke pendanaan yang belum berjalan baik (lihat Tabel).

Berdasarkan tabel tersebut, ada 2 hal yang harus menjadi prioritas pemerintah kita, yaitu; pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh dan tuntas, bukan sekedar peningkatan gaji pegawai negeri semata, serta pemberantasan korupsi yang kini kasusnya terlihat semakin menakutkan dan bisa membuat kita putus asa.

Tabel 1. Permasalahan Utama Dunia Bisnis di Indonesia

	FAKTOR	%
1	Birokrasi pemerintah yang tidak efisien	16,2
2	Korupsi	16,0
3	Keterbatasan infrastruktur	8,4
4	Akses pendanaan	7,8
5	Inflasi	6,7
6	Instabilitas Sektor Pemerintahan	6,4
7	Kebijakan (pemerintah) yang tidak stabil	6,0
8	Peraturan Perpajakan	5,6
9	Terbatasnya Tenaga Kerja Terdidik	5,4
10	Peraturan Perburuhan	5,3
11	Etika Kerja yang tidak kondusif	4,9
12	Kriminal dan pencurian	3,6
13	Beban Pajak	2,7
14	Fasilitas Kesehatan yang rendah	2,7
15	Aturan Uang Asing	2,2

Sumber : World Economic Forum, halaman 184.

Kenapa Reformasi Birokrasi melemah?

            Pertanyaan ini sangatlah mendasar untuk kita jawab. Bagaimanapun, sudah lebih dari 5 tahun pemerintah menjalankan reformasi birokrasi yang menyedot perhatian luas masyarakat kita. Banyak masyarakat yang protes dan tidak rela ketika menyaksikan bagaimana pegawai pemerintah, telah menikmati tunjangan penghasilan dalam jumlah yang sangat besar. Tetapi ketika itu, ada harapan yang diletakkan atas kenaikan gaji itu, yaitu birokrasi yang semakin efisien, efektif, cepat dan tidak korup. Namun demikian, beberapa kasus yang terjadi secara membabi buta, misalnya kasus Gayus, atau kasus yang terjadi di Kementerian Pemuda dan Olah Raga, telah membuat masyarakat menjadi pesimis.

Apalagi peristiwa terakhir yang menyedot perhatian ketika banyak Anggota DPR yang disinyalir menjadi “calo anggaran” yang bersama-sama dengan pengusaha dan para Bupati/Walikota, mencoba melakukan tindakan yang masuk kategori kerjasama untuk melakukan korupsi.

Persoalan reformasi birokrasi mendesak untuk terus dikawal implementasinya. Kita perlu suatu aturan main yang transparant, bukan gelap-gelapan atas dasar siapa yang akan memberikan komisi.  Anggaran untuk pembangunan di daerah misalnya, perlu dibuka seterang-terangnya, bagaimana mendapatkannya, siapa yang harus memberikan rekomendasi, lalu apa peran anggota DPR dalam merealisasikannya.  Jangan sampai apa-apa yang sebelumnya menjadi “mata pencaharian” para birokrat (pegawai pemerintahan), kini bergeser menjadi “ladang” para anggota DPR. Sementara, upaya mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif ternyata belum memenuhi sasaran. Ini jelas akan berpengaruh kepada kekuatan kompetitif negara kita dibandingkan negara lain.

Perlu Masyarakat Anti Korupsi!

Korupsi betul-betul menakutkan. Bahkan “negara kita sudah semakin terperangkap dalam pusaran kleptokrasi”, demikian kata Gun Gun Heryanto, pengajar Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ( 14 Juni 2011).

Korupsi yang biasanya banyak terjadi di pihak penyelenggara negara atau eksekutif, yang terjadi di Indonesia terjadi merata di seluruh pihak, tahun ini yang paling menonjol adalah kasus yang terjadi di lembaga Legislatif DPR dan Yudikatif, mulai dari Jaksa, Hakim, juga para pengacara. Korupsi kini menjadi musuh besar bangsa Indonesia, kata Adnan Buyung Nasution, ahli hukm dan mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (SBY).

Jelas, kini masyarakat menanti action (tindakan) yang harus dilakukan Presiden SBY, bukan sekedar mengungkapkan rasa keperihatinannya saja sebagaimana yang sering disampaikannya.

Action atas tindakan korupsi para pejabat negara menjadi penantian panjang masyarakat. Ini harus dilakukan secara tegas tidak pilih kasih, termasuk (apabila) terjadi kasus korupsi yang akhir-akhir ini banyak melibatkan para petinggi partai-nya Presiden SBY.

Berusaha semakin Kompetitif

Tidak ada pilihan lain, kecuali menjadi semakin kompetitif. Upaya itu, saat ini, terutama dilakukan dengan menekan dua hal yang menjadi momok pembangunan kita, yaitu birokrasi yang tidak efisien dan tidak efektif, serta praktek korupsi yang semakin parah dan meluas.

Ini perlu menjadi agenda utama pemerintah. Ini adalah perhatian utama masyarakat yang harus dijawab Presiden dan para pembantunya, juga Gubernur, Bupati dan Walikota. Semua pembantu Presiden termasuk para politisi di Senayan dan di daerah, mendesak untuk menandatangani fakta Integritas. Masyarakat muak dengan praktek korupsi yang membuat kita tidak bisa berkompetisi secara sehat. Ketika seseorang berusaha memperebutkan proyek secara profesional, dia tidak  mungkin bisa menang ketika berhadapan dengan orang lain yang menggunakan jalur belakang secara mudah.

Ini adalah praktek kerjasama korupsi yang membuat kita menjadi berhadapan dengan hantu. Para birokrat dan siapapun penguasa, perlu menegakkan komitmen untuk meningkatkan efisiensi organisasi seraya memberantas korupsi sampai keakar-akarnya.

Kalau kita konsisten dengan 2 isu ini, membangun birokrasi yang profesional dan menjalankan praktek kenegaraan bebas korupsi, maka tahun depan, dapat dipastikan, nilai daya saing kita akan semakin membaik. Sangat mungkin berada di level 20 sampai 30-an.

Reformasi Birokrasi Memerlukan strong Leadership

toto zurianto

Meskipun belum ada evaluasi mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah pada beberapa tahun terakhir, gagasan baru untuk meningkatkan efisiensi organisasi di Kementerian Keuangan, sangat penting dan menarik untuk dibahas.

Terakhir ada wacana melakukan program pensiun dini kepada pegawai negeri dalam rangka membangun organisasi yang lebih ramping, efisien, dan lincah atau responsif (detik.com, 24 Juni 2011).

Program pensiun dini bukan tujuan tetapi konsekuensi ketika kita ingin menciptakan suatu birokrasi “pemerintah” yang efisien dan efektif. Karena itu, semua elemen organisasi harus ditinjau ulang, atau direkayasa ulang untuk mendapatkan struktur organisasi yang paling pas sehingga lebih efektif untuk mewujudkan tujuannya.

Sederhananya, semua aktivitas yang diperlukan ada untuk menjalankan organisasi, harus tersedia dan berjalan sesuai kebutuhan. Karena itu, untuk aktivitas yang sekarang ada, tetapi ternyata tidak diperlukan untuk mencapai tujuan, atau tidak berhubungan dengan upaya mewujudkan tujuan, perlu segera dilenyapkan, dihilangkan karena tidak efisien.

Termasuk yang harus diselesaikan adalah aktivitas yang tumpang tindih atau duplikasi, misalnya ada aktivitas yang sama tetapi dilakukan di beberapa Departemen atau Bagian, atau Unit Kerja tertentu, ini perlu disatukan atau digabung.

Untuk tujuan seperti itu diperkirakan, akan banyak kegiatan besar yang perlu dilakukan yang nantinya akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping dan sehat. Jadi organisasinya tidak lagi gemuk (obesitas organisasi) dan bergerak lamban atau kaku. Organisasi yang lamban membuat aktivitas menjadi terganggu dan tidak responsif. Beberapa pemikiran baru sering akhirnya menjadi sia-sia karena terlambat diselesaikan.

Tantangan Internal

Reformasi Birokrasi atau program perubahan (change management) dimanapun dijalankan, biasanya selalu mendapat tantangan hebat dari kalangan internal. Hal tersebut antara lain karena berusaha menghilangkan zona kenyamanan (comfort zone) dan adanya orang yang mendapatkan keuntungan padahal kurang berkontribusi, atau free rider.

Hal seperti itu ternyata tidak banyak terjadi pada saat reformasi birokrasi pemerintah yang sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Tidak mendapat tantangan karena program perubahan yang dijalankan lebih banyak berupa kenaikan gaji tanpa diikuti dengan penerapan organisasi dan SDM atas dasar kinerja (performance-based culture). Praktek sama-rata sama-rasa yang kurang menghargai pegawai yang lebih berprestasi, cenderung lebih dominan dibandingkan menjalankan praktek SDM atas dasar kontribusi atau diferensiasi.

Kini, seandainya pemerintah akan melakukan rekayasa ulang terhadap organisasi sehingga lebih efisien dan lebih efektif, dipastikan akan diikuti oleh semangat anti comfort zone dan anti free rider. Organisasi akan memberikan penghargaan yang lebih kepada pegawai yang lebih berprestasi dibandingkan dengan yang menjadi penumpang gelap. Organisasi dipastikan akan lebih serius menjalankan assessment kompetensi, potensi dan kinerja yang secara tegas akan mengklasifikasikan pegawai setidaknya yang sangat kontributif dan potensial (Top Performance), pegawai yang sedang (Middle Performance), dan pegawai yang dinilai kurang mnemenuhi harapan (Low Performance).

Karena selama bertahun-tahun dan puluhan tahun tidak pernah menjalankan kebijakan seperti ini, dapat dipastikan, kebijakan ini akan melahirkan tantangan internal yang sangat kuat. Sebagian pegawai akan merasa menjadi tidak penting, tidak terpakai, dan terpaksa harus bersaing untuk memperebutkan posisi yang lebih terbatas akibat efisiensi organisasi. Karena itu, sering kegiatan seperti ini akhirnya hanya melahirkan konsep yang tidak pernah diimplementasikan.

Perlu pemimpin yang kuat

Ada beberapa persyaratan umum yang selalu harus disiapkan sebelum melakukan perubahan (John  P. Kotter). Pertama, Tidak cukup menciptakan sense of urgency (not establishing a Great enough Sense of Urgency). Kesadaran untuk memahami bahwa kita sedang mengalami krisis yang apabila tidak di-address akan membuat kita semakin sulit, merupakan faktor utama untuk melakukan perubahan. Kalau kita tidak memiliki kesadaran bahwa usaha atau organisasi kita sedang sulit, langkah perubahan transformasi menjadi tidak relevan.

Kita perlu secara rasional memutuskan apakah kita sedang mempunyai masalah sehingga harus melakukan perubahan atau tidak sama sekali. Bisa saja pada saat sekarang kita belum berada dalam kategori sulit, tetapi kita sudah melihat kemungkinan datangnya masalah di waktu yang akan datang. Hanya atas dasar sense of urgency yang tinggi, kita memiliki dasar untuk menjalankan program perubahan.

Kedua, memiliki pemimpin yang mampu menjelaskan dan mengajak orang menjalankan program perubahan. Ketika proses komunikasi tidak berjalan baik, maka persoalannya menjadi sulit. Hal itu akan membuat proses perubahan menjadi tersendat karena tidak mendapatkan cukup banyak dukungan (not creating a powerful guiding coalition).

Ketiga, program perubahan harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki visi (have a vision). Ini jelas modal utama untuk menjalankan Transformasi. Bagaimana kita melakukan perubahan kalau Pimpinan perubahan tidak tahu harus mencapai sasaran apa.

Tidak boleh suatu proses transformasi, justru dikendalikan oleh orang-orang yang suka status quo.

Ada beberapa hal penting dari program reformasi birokrasi yang harus dilakukan, tetapi hal diatas, yaitu; menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kritikal yang harus dilakukan dan menjadi urgent, melibatkan banyak pihak melalui komunikasi yang intens, serta adanya pemimpin yang visioner ke depan, menjadi faktor utama yang akan membawa keberhasilan atau sebaliknya akan gagal.

Inilah bagian penting yang mendesak perlu disiapkan yang biasanya hanya bisa dijalankan oleh pemimpin yang kuat, tidak hanya memiliki visi, tetapi sekaligus dengan karakter atau value yang stabil  dan berani (courage) menghadapi krikil tajam dari pihak-pihak yang berkepentingan. Melaksanakan reformasi birokrasi adalah salah satu jawaban untuk meningkatkan kompetitif bangsa sehingga mampu bersaing di pasar global untuk menunjang masa depan bangsa yang lebih kuat. 

Memimpin Tanpa Visi

toto zurianto

Apa yang kita lakukan ketika harga BBM tinggi? Tidak ada! Kini, dengan harga minyak mentah (crude oil) yang mencapai di atas US$100 per barel dan BBM non subsidi dijual seharga Rp 9.250 per liter di SPBU resmi, kita tetap tidak bisa melakukan apa-apa. Bagi para konsumen, pilihannya tinggal kekuatan, apakah masih mampu mempertahankan mobil yang harus mengkonsumsi BBM non subsidi, atau harus menjualnya dan membeli mobil yang dibolehkan memanfaatkan BBM subsidi seharga Rp4.500 per liter. Atau kita tidakpeduli, tetap membeli BBM bersubsidi untuk mobil mewah kita. Kecuali hanya menghimbau dan mempermalukan, tidak ada yang bisa melarang orang untuk membeli BBM lebih murah itu.

Selain itu, kitapun tetap menunggu sampai dimana ketahanan pemerintah untuk tetap mempertahankan harga murah dari BBM bersubsidi tersebut dengan memberikan subsidi yang jumlahnya semakin besar.

Hanya inilah kemampuan bangsa kita, pemerintah dan juga para pebisnis hebat kita, tidak pernah mencoba untuk memikirkan alternatif lain yang bisa menghantarkan kita keluar dari kemelut BBM yang sekarang bukan lagi menjadi andalan bagi penerimaan negara.

.

Kreatif ketika kesulitan

Kita pernah sangat jaya ketika ekonomi kita bergerak dengan dukungan penuh dari penghasilan migas (minyak dan gas), sekitar tahun 70-an sampai dengan pertengahan tahun 80-an. Lalu ketika harga minyak naik tajam di tahun 1983, dari sekitar US$23 per barel menjadi sekitar US$29, dan kemudian menjadi US$36 per barel di tahun 1986, kita terpaksa melakukan perubahan struktur ekonomi (pemerintah) dari lebih tergantung kepada migas, menjadi ke ekonomi swasta yang didukung oleh pendapatan pajak dengan reformasi perpajakan tahun 1985-86 dan dana masyarakat di perbankan (1986-1988).

Beberapa reformasi perekonomian yang kita lakukan ketika itu adalah dengan melakukan penyempurnaan transaksi arus barang (bea cukai), deregulasi perbankan (1 Juni 1983 dan Pakto 28 Oktober 1988), dan sektor perpajakan.

Lalu setelah itu, kini kitapun bukan lagi tercatat sebagai negara mengekspor migas karena lebih banyak yang diimpor dibandingkan yang diekspor. Tapi apa yang kita lakukan? Cadangan migas kita sama sekali tidak bisa diandalkan. Dulu, produksi minyak bumi mencapai 1,3 juta barel per hari. Kitapun dengan gagahnya bisa mempengaruhi pengaturan quota produksi minyak internasional, khususnya yang menjadi anggota negara pengekspor minyak OPEC. Setelah itu, tidak banyak kreativitas ekonomi yang kita lakukan. Padahal, banyak peluang yang bisa dilakukan ketika harga minyak cenderung terus mahal.

Yang kita ketahui adalah, pertama, harga minyak terus meroket. Dampaknya, harga BBM dalam negeri menjadi meningkat. Tidak ada yang dilakukan pemerintah untuk kasus ini, kecuali, berkeinginan untuk menghabiskan jenis BBM bersubsidi.

Melihat BBM alternatif

Kalau kita hanya menunggu saja, berharap harga minyak internasional turun kembali menjadi di bawah US$70 per barel, maka salah satu akibat yang mengerikan adalah apabila harga minyak justru semakin tinggi. Karena itu, kalau bangsa ini ingin keluar dari permasalahannya, terutama untuk mengatasi krisis BBM,pemimpinnya harus berani mencari alternatif lain untuk suatu penyelesaiannya yang menyeluruh.

Salah satunya seperti yang dilakukan Swedia, tetapi untuk alasan yang berbeda. Swedia tercatat sebaai salah satu negara paling berhasil yang melakukan konversi BBM yang berasal dari fosil yang tidak terbaharukan, menjadi BBM ethanol yang lebih bersahabat dengan lingkungan. Tahun 70-an, negara tersebut, seperti negara lain pada umumnya, lebih banyak memanfaatkan sumber energi fosil yang mencapai 77 persen dari keseluruhan.

Lalu dengan melakukan  transformasi ekonomi yang kuat, pada tahun 2008, mereka mampu menguranginya menjadi hanya 30 persen saja. Ini adalah kemajuan besar, tidak saja bahan energinya yang lebih mudah didapat, juga dampak kehancurannya yang semakin sedikit. Ethanol yang terbuat dari pohon tebu atau cellulose diperkirakan lebih sedikit menimbulkan emisi rumah kaca dibandingkan dengan BBM fosil, tingkat efisiensinya mencapai 85 sampai 90 persen.

Kegiatan yang dimulai oleh segelintir orang ini, mulai-mula berjalan tertatih-tatih. Salah seorang pelopor awalnya, Per Carstedt, mencoba membawa beberapa mobil yang digerakan BBM ethanol dari Brazil ke Swedia. Bersamaan dengan itu merekapun berhasil mempengaruhi sebuah stasiun bahan bakar untuk bisa menjual BBM ethanol.

Selanjutnya semakin banyak kenderaan berpenggerak BBM ethanol yang didatangkan dan semakin banyak pula stasion BBM ethanol yang didirikan di negeri itu. Hanya ada 40 stasion BBM ethanol yang berdiri di tahun 2000 di seluruh Swedia. Lalu meningkat menjadi 100 di tahun 2004, tahun 2005 menjadi 2 kali lebih banyak, lalu 400-an di tahun 2006. Tahun 2007 jumlahnya mencapai 1000 stasiun, atau sudah mencapai sekitar 25 persen dari jumlah seluruh stasion BBM di negara itu (Peter Senge at all, The Necessary Revolution, 2008).

Lalu betapa dahsyatnya kalau apa yang dilakukan Swedia, juga kita jalankan di Indonesia. Betapa mudahnya kita menanam jutaan bahkan milyaran batang pohon yang bisa menghasilkan BBM ethanol yang akan membantu kita untuk memenuhi kebutuhan energi BBM dan menjaga lingkungan agar lebih sehat.

Tantangan Kepemimpinan

Kelemahan utama kita untuk bisa keluar dari kemelut BBM sekaligus hidup dalam lingkungan yang lebih sehat adalah ketidakmampuan kita mendapatkan pemimpin yang memiliki visi ekonomi kuat dan jauh ke depan (visonary leaders). Entah kenapa meskipun memiliki level pendidikan tinggi, tamatan luar negeri, jago mengkalkulasi data, tetapi kita secara umum miskin keberanian. Terutama keberanian untuk menaklukkan tekanan politik yang sangat dahsyat untuk menjalankan proyek maha dahsyat ini.

Bagaimana menjadi yang terbaik

toto zurianto

Good is the enemy of Great! Demikian kata Jim Collins pada chapter pertama bukunya Good to Great; why some comp[anies make the leap ..... and others don’t! Buku ini selalu menarik untuk dilihat kembali, selalu menjadi refferen bagi para leaders, terutama ketika dia berpikir untuk melakukan perubahan dan perbaikan pada organisasinya.

Good to Great menggambarkan suasana kritis yang selalu harus diambil para eksekutif, kecuali dia tidak peduli atas performance perusahaannya. Anggapan bahwa keadaan kita “sudah baik” adalah musuh utama yang akan menghancurkan perusahaan atau lembaga kita. Sama saja dengan ketika kita sedang melewati “comfort zone”, semuanya menjadi serba tidak terlihat. Kita menjadi tidak waspada karena sedang melewati masa indah dan masa nyaman.

Tidak jarang, banyak masyarakat kita yang berpikir seperti ini. Kenapa pula kita harus melakukan transformasi yang membuat kita menjadi “bersusah-susah”! Kenapa sistem organisasi dan kepegawaian kita harus kita ubah dari pendekatan tertentu yang sudah sangat baik menurut kita menjadi sistem lain yang membuat kita menjadi terkotak-kotak.

Ini adalah salah satu contoh ketika kita menjadi tidak peduli terhadap perubahan. Kita menjadi menikmati kondisi kekinian yang sebenarnya akan menimbulkan staknasi dan kesulitan bagi kita di masa mendatang.

Kita menganggap apa yang kita jalankan sekarang sudah sangat sempurna dan benar. Kita enggan sedikit bersusah untuk mendapatkan gain yang lebih baik setelah bekerja lebih berat.

Kalau demikian pemikiran kita, kapan pula kita bisa merasakan dan menikmati perjalanan organisasi yang paling hebat (the Great), ketika kita selalu merasa sudah sangat puas dengan situasi sekarang yang sebenarnya lama kelamaan akan menjadi tidak berarti apa-apa.

Orang selalu bergerak, perusahaan selalu menjadi lebih maju, dan permintaan stakeholders selalu bergerak ke arah yang lebih complicated, dan orang lain di luar kita, juga selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dibandingkan situasi kemaren.

Karena itu, mentaliti untuk tidak mau berubah dan suka mempertahankan status quo, atau selalu merasa aneh dengan gerakan perubahan untuk menjadi lebih baik, adalah salah satu halangan yang akan membuat kita menjadi ketinggalan kereta.

Sangatlah berbahaya, karena suatu ketika kita menjadi berhenti, tidak bergerak sama sekali, sementara orang lain sudah melesat dua tiga langkah di depan. 

Apakah ini sekedar sebagai suatu kampanye  dari suatu gerakan perubahan? Mari kita lihat, you are the judge and jury. Let the evidence speak!

Membangun Pemimpin yang Kredibel

toto zurianto

Tidak bisa suatu institusi atau negara, atau pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah, yang bisa dibangun tanpa kredibilitas. Bangsa kita adalah salah satu contoh yang memperlihatkan, betapa sulitnya membangun negara ketika kredibilitas yang menjadi prasyarat utama, hilang dan menjauh.

Beberapa kejadian terakhir ini, misalnya dugaan korupsi di Kementerian Keolahragaan, merebaknya dugaan praktek makelar anggaran di kalangan anggota DPR (majalah Tempo, 22 Mei 2011), adalah salah satu cerita yang menunjukkan, hilangnya kredibilitas pada golongan atau kelompok elit yang seharusnya bisa menjadi contoh masyarakat.

Kredibilitas ibarat bank yang sedang rush.

Kehilangan kredibilitas dapat diibaratkan seperti terjadinya rush atas dana masyarakat yang ada di bank pada saat krisis. Seberapapun besarnya akan habis ketika kepercayaan itu runtuh. Kita pernah berpengalaman menyaksikan peristiwa itu. Seperti itulah perumpamaan dari pemimpin yang kehilangan integritas dan kredibilitas. Situasinya seperti sedang “jalan di tempat”. Banyak program tetapi tidak banyak kemajuan. Ada kemajuan tetapi tidak siknifikan dan jauh dari yang diperjanjikan.

Bagaimana mempertahankan Kredibilitas

Salah seorang ahli leadership terkenal, Stephen MR Covey (Speed of Trust) mencatat 4 faktor utama yang harus kita pelihara ketika kita ingin menciptakan bangsa yang kredibel; adanya pemimpin yang memiliki integritas tinggi, adanya kejelasan motif atau agenda dari pemimpinnya tanpa ada yang ditutup-tutupi, orang yang memiliki kompetensi unggul, serta adanya track record para pemimpin atas pencapaian dan prestasinya yang sudah diakui.

Aspek integritas dan kejelasan motif berhubungan dengan character atau perilaku yang harus diuji tanpa ragu. Pemimpin seharusnya adalah orang-orang yang selama bertahun-tahun, sudah teruji integritas dan motivasinya. Di kantor pemerintah, khususnya dalam menetapkan pejabat tinggi pada posisi strategis, haruslah orang yang integritasnya tidak diragukan. Proses rekrutmennya harus dilakukan secara ketat dan tanpa kompromistis.

Warrent Buffet percaya pada 3 hal yang membuat seseorang itu kredibel dan profesional, pertama, integritasnya, artinya jujur dan menunjukan kesan (impresi) yang jujur. Bukan ahli berbasa-basi dan menyembunyikan kebulusan dan akal-akalan. Kedua, memiliki kompetensi teknikal yang hebat. Kalau dia seorang politisi, maka disamping memahami teori dan sejarah perpolitikan, dia juga seorang pembicara yang ulung, mampu menjadi negosiator yang handal, dan memiliki keahlian dalam berkomunikasi. Lalu yang ketiga, memiliki energi dan passionate (hasrat) bekerja yang tinggi. Kalau dia seorang Indonesia, tentunya ditambah lagi dengan sikap kenegarawanan, tidak sekedar mengutamakan kepentingan pribadi, partainya, atau golongannya. Selalu dalam kerangka pembangunan masyarakat Indonesia yang menyeluruh.

Tetapi kata Buffet, kalau anda ternyata tidak mendapatkan orang yang memiliki integritas baik, maka jangan anda silau untuk menerimanya. Karena dua aspek lain, kemampuan teknikal yang hebat dan energi atau passionate yang tinggi, suatu saat akan membuat anda sangat sulit, bahkan bisa membunuh (perusahaan/organisasi) anda!

Jadi, kalau kita ingin membangun bangsa, maka persoalan rekrutmen harus buisa dilakukan secara benar. Jangan cepat terpesona terhadap orang yang kelihatannya hebat, tetapi integritasnya meragukan. Pelajari track recordnya, jangan pernah terpesona oleh pendidikan, atau kekayaannya. Track record adalah bukti pencapaian yang telah disumbangkan sebagai sebuah prestasi. Hal ini perlu kita nilai secara benar. Keduanya, aspek teknikal dan bukti pencapaiannya sangat diperlukan untuk menjamin bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk mewujudkan visi. Tanpa ilmu yang memadai, tanpa pengetahuan dan keterampilan yang cukup, maka integritas dan motif yang benar (sehat), tidak bisa bergerak untuk melakukan eksekusi. Kemampuan eksekusi memerlukan pengetahuan dan keterampilan (knowledge and skills) yang selalu harus diasah. Jangan menunjuk pemimpin asal-asal yang akan membuat kita menjadi semakin sulit.

Penutup

Kredibilitas adalah sebuah pertaruhan masyarakat terhadap bangsanya. Apakah kita sungguh-sungguh ingin membangun bangsa sehingga menjadi kuat dan mampu berdiri secara sehat, atau sebenarnya kita sedang membangun kekuatan sendiri dan untuk kepentingan sendiri. Banyak godaan materiil yang harus ditaklukan.

Kuncinya, pertama, tergantung pada visi para pengambil keputusan. Apakah dia memahami bahwa dia sedang menjalani hidup, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bagi kepentingan organisasinya, dan negaranya. Aspek krediblitas yang dipayungi oleh karakter yang kuat, tidak bisa dipisah-pisah. Sekali kita memilih untuk menempatkan integritas sebagai pilihan, maka semua sendi kehidupan harus berada pada garis integritas itu.

Tidak bisa, dengan alasan untuk memenangi sesuatu (dan kemudian melakukan hal yang baik dengan  kemenangan itu), tetapi jalannya ditempuh dengan cara-cara yang tidak jujur. Itulah suatu kredibilitas, upaya membangun reputasi melalui integritas, motif yang jelas tanpa hidden agenda, kompetensi teknikal yang memadai, serta track record yang cukup.

Korupsi, mari kita perangi!

toto zurianto

Berita Mingguan Tempo pekan ini memuat tentang Calo-Calo Senayan. Kini, para anggota DPR, diduga telah memainkan peran yang luar biasa dalam rangka mendapatkan uang dari penyusunan Anggaran dan pembahasan rancangan undang-undang dengan berbagai pihak. Caranya, dengan menawarkan jasanya ke pihak yang berkepentingan, terutama para Bupati dan Walikota yang menghendaki dana tambahan bagi pembangunan di daerahnya. Tidak heran, banyak Bupati dan Walikota (yang merasa) telah berhutang kepada masyarakat pemilihnya dengan janji-janji politik masa kampanye, terutama berhutang kepada para sponsor/pengusaha yang telah memberikan bantuan untuk mendapatkan dana kampanye yang jumlahnya tidak kecil.

Mengetahui hal ini, diduga banyak legislator yang menawarkan jasanya dengan balasan, bersedia menyetor uang balas jasa yang mencapai sekitar 5-10% dari dana Anggaran yang akan digoal-kan pihak DPR.

Meskipun dibantah, tetapi uraian kasus ini di majalah tersebut, menarik untuk diteliti lebih lanjut oleh pihak yang berkepentingan, terutama Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus lain yang diunggkapkan Tempo adalah adanya "tawaran" dari beberapa anggota DPR kepada Eksekutif Perum Peruri yang bisa mengubah beberapa pasal dalam RUU Mata Uang sehingga Peruri diberikan wewenang untuk mencetak uang dan pengadaan bahan kertas uang yang selama ini menjadi wewenang Bank Indonesia.

Ini menyedihkan! Semuanya serba palsu, seolah-olah semua pembahasan adalah dalam rangka keperluan bangsa dan negara agar lebih efisien dan efektif. Tetapi semuanya ternyata  penuh kepalsuan. Siapa yang berani bayar, akan diberikan kemudahan.

Rasanya rakyat Indonesia perlu memberikan perhatian dan tekanan terhadap tingkah "sebagian" anggota DPR yang menjadi calo dan penyebar racun seperti ini. Kita muak, di satu sisi, dia seolah-olah sedang berusaha memperjuangkan kebenaran bagi bangsa kita ini. Tetapi, ternyata, banyak hal yang dilakukan untuk kepentingan pribadi dan partai-partainya. Termasuk kasus paling akhir yang mendapat perhatian masyarakat adalah adanya praktek korupsi di Kementerian Olah Raga dalam rangka pembangunan wisma atlit di Palembang yang diduga telah melibatkan petinggi kementerian itu dan para politisi Senayan.

Saya hanya mengajak, mari kita perangi wabah berbahaya ini. Kita tidak sudi menyaksikan putra-putri terbaik kita hidup di bawah racun yang sangat berbahaya sulit untuk kita basmi. Tidak mungkin kita bisa membangun bangsa ini, kecuali para koruptor kita basmi sampai ke akar-akarnya.

Values Drive Commitment

toto zurianto

Sering kita melihat, betapa sulitnya seseorang untuk memegang ucapannya. Komitmen adalah sesuatu yang selalu mudah untuk diucapkan, tetapi sangatlah sulit untuk dipegang. Kita semakin jarang menemukan orang-orang yang "Walk the Talk".

 

Satu hal yang membuat orang tidak memegang komitmen adalah ketika dia hidup tanpa dipayungi oleh nilai. Nilai-nilai atau values adalah sesuatu yang selalu ingin diketahui oleh seseorang ketika dia berhadapan dengan orang lain. Orang selalu ingin mengetahui, apa yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan tertentu. Kita ingin mengetahui sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang. Atau sesuatu yang membuat dia selalu keep awake, bahkan pada waktu tengah malam. Mereka atau kita ingin mentehaui apa yang mempengaruhi hidup seseorang, yang mempengaruhi attitude-nya.

 

Hanya orang-orang yang bidup pada tatanan nilai yang sama yang bisa kita pegang ucapannya. Kitapun ingin mengetahui apa yang menjadi nilai-nilai yang dianggap penting dan utama bagi atasan kita. Janganlah heran ketika kita melihat betapa banyaknya pemimpin yang amburadul, semuanya karena mereka tidak memegang nilai yang sama (benarnya) dengan yang diyakini oleh banyak orang.

 

Integritas,wajib bagi siapapun!

toto zurianto

Salah satu peristiwa mengejutkan menjelang libur panjang adalah penagkapan Dominique Strauss-Kahn, Direktur Pelaksana IMF oleh polisi New York. Kahn didakwa melakukan kekerasan sexual (sexual harrassment) terhadap seorang wanita pegawai hotel tempatnya menginap, Hotel Sofitel yang bertarif US$3,000 per malam. Selanjutnya dia dibawa ke sebuah sel sempit di penjara Rikers Island New York.

 

Peristiwa ini mengejutkan, bukan saja dia sebagai orang paling penting di dunia keuangan, tetapi tercatat sebagai salah seorang kandidat Presiden Prancis yang cukup potensial untuk menentang Presiden sekarang.

 

Sebagai orang penting, Kahn dan pengacaranya Ben Brafman, menolak tuduhan pengadilan new York tersebut, dan memohon untuk dikeluarkan dengan jaminan sejumlah uang. Tetapi, permintaan tersebut, Senin kemaren ditolah Hakim pengadilan AS. Tentunya ini mengejutkan dan melahirkan banyak issues ketika Kajsa dan Hakim sepakat untuk tetap menahan Kahn sama seperti penjahat narkoba lainnya.

 

Asisten Jaksa Distrik John McConnel mengatakan bahwa, Kahn telah melakukan pelecehan seksual dan berusaha memperkosa korban yang disebutkan sebagai seorang wanita kulit hitam usia 32 tahun asal Afrika.

 

Kita belum tahu akhir dari cerita penting boss IMF tersebut. Pengadilan akan membuktikan apakah Kahn bersalah atau tidak, meskipun yang bersangkutan dan pengacaranya menolak tuduhan itu dan menganggap semuanya sebagai sebuah konspirasi untuk menjatuhkan yang bersangkutan pada pemilu Prancis tahun depan.

 

Tetapi, sebenarnya, cukup banyak cerita miring yang mendampingi sukses karir Dominuque Strauss-Kahn (DSK). Ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan Prancis, dia pernah dituduh melakuakn penggelapan properti.  Lalu pada tahun 2002, dituduh memperkosa Tristane Banon, seorang penulis dan wartawan Prancis, tetapi Banon tidak meneruskan kasusnya ke pengadilan.

Di IMF, Dewan Direksi Eksekutif, pernah pula memberikan teguran terhadap DSK atas perilakunya yang tidak pada tempatnya. Dia juga pernah selingkuh dengan Piroska Nagy, istri seorang Analis Ekonomi IMF Mario Blejer, untuk kasus itu dia dituntut untuk meminta maaf ke publik. Media utama Prancis Le Journal du Dimanche menjuluki DSK sebagai seorang Perayu Ulung "le grand seducteur"

 

Bagi IMF, ini adalah skandal besar pada kursis kepemimpinan lembaga keuangan itu. Sementara waktu kursi Kahn diserahkan kepada wakilnya John Lipsky sebagai pejabat sementara Direktur Pelaksana. Hanya menjadi pertanyaan penting dan pembelajaran bagi kita, kalau kita ingin mendapatkan orang terbaik, jangan pernah berdamai dengan Integritas!

Ekonomi Pertanian Kita; Kenapa (harus) mengimpor Buah?

toto zurianto

Salah satu fenomena ekonomi (kecil) yang ternyata telah mewarnai hampir setiap sudut perkotaan dan perkampungan di negeri kita adalah semakin banyaknya buah-buah impor yang terpaksa harus kita konsumsi dalam 10 - 20 tahun terakhir ini.

Sekitar tahun 90-an, buah impor, terutama jeruk (mandarin), anggur, apple (washington), pier, dan lain-lain, tidaklah mudah kita jumpai di sembarang tempat. Paling-paling kita hanya bisa menjumpainya di beberapa toko buah atau supermarket di kota-kota besar.

 

Tapi kini, semuanya berbeda. bahkan di kota kecamatan dan pedesaaan, tidak hanya di pulau Jawa, bahkan sampai ke pelosok Kalimantan dan Ternate, atau di pedalaman Irian, kitapun dengan mudah bisa membeli buah-buah impor. Setidaknya Apple Fuji (Cina) dan Jeruk Lokam atau Mandarin yang juga diimpor dari Cina. Kalau di Supermarket, bahkan buah Pisang, Duren, Mangga yang sangat Indonesia banget, kini sebagiannya adalah buah yang harus kita impor.

 

Kenapa ekonomi buah impor begitu besar porsinya saat ini dan bahkan telah mendominasi buah-buah lokal yang keadaannya menjadi semakin terdesak? Tidak lain adalah karena, pertama, harganya yang murah. Jelas konsumen buah kita yang sebelumnya tidak mampu untuk mengkonsumsi buah (lokal), dengan harga yang lebih murah, maka buah impor telah dijadikan sebagai pilihan penting yang akan dikonsumsi. Bandingkan harga antara apple Malang dengan Apple Fuji dari Cina, yang satu sekitar Rp25.000 per kilogram, sementara Apple Fuju bisa kita bayar hanya sekitar Rp15.000 saja. Begitu juga dengan Jeruk Mandarin yang bisa kita bayar Rp15.000 sekilo, sedangkan untuk jeruk lokal, seperti Jeruk Medan yang pasokannya tidak teratur, kita perlu membayarnya hingga Rp20.000 sekilo. Soal harga, tentunya persoalan besar yang membuat masyarakat kita mau tidak mau dan terpaksa, memandang sebelah mata kepada buah-buahan lokal. Tidak ada "nasionalisme" untuk pilihan seperti ini. Secara rasional, kita perlu efisien untuk memenuhi kebutuhan buah, dan pilihannya tentunya pada buah-buahan yang harganya jauh lebih murah.

 

Faktor kedua, ketersediaan buah impor yang dijamin ada sepanjang tahun. Ini masalah yang berhubungan dengan strategi ekonomi pertanian kita. Ini adalah masalah-masalah yang erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah untuk merumuskan kebijakan sektor pertanian, khususnya pertanian buah-buahan. Dalam bahasa pengetahuan, ketersediaan pasokan sepanjang tahun adalah hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi perbuahan dan perdagangan kita. Tentu saja sangat menjengkelkan apabila hal ini dikaitkan dengan persoalan musim, apakah musim hujan atau musim kemarau. Kondisi alam negeri kita yang relatif stabil sepanjang tahun, yaitu hanya terdapat 2 musim yang tidak ekstreem, yaitu musim penghujan (yang tidak selalu harus hujan setiap tahun), dan musim kemarau (yang sewaktu-waktu tetap ada hujannya), bukanlah kambing hitam yang baik. Kemampuan kita, melalui teknologi yang diyakini akhir-akhir ini sudah berkembang pesat, diperkirakan akan mampu mengatasi persoalan musim sehingga bisa menjamin ketersediaan buah sepanjang tahun secara lebih baik.

Kalau aspek supply ini tidak mampu kita kendalikan secara baik, maka, gejala harus selalu mengkonsumsi buah impor, tidak mungkin bisa kita hindari. Kita perlu secara serius memperhatikan situais ini, termasuk hubungannya dengan para pedagang politisi yang berusaha mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan buah impor secara besar-besaran.

 

Hanya 2 inilah sebagai faktor utama yang menyebabkan kita dapat kehilangan devisa ratusan juta dollar sepanjang tahun hanya dari sektor perbuahan. Ini semuanya berhubungan dengan pengelolaan perekonomian yang paling basic, yaitu menyangkut ekonomi pertanian dan hubungannya dengan political economy kita. Apabila kita tidak menganggap situasi ini sebagai alert bagi ekonomi bangsa kita, maka lagu Kolam Susunya Koes Plus menjadi tidak relevan lagi untuk kita yakini kebenarannya. Tanah yang subur yang membuat setiap Tongkat Kayu dan Batu menjadi Tanaman (yang bermanfaat) menjadi semakin hilang. Masa kini dan masa depan adalah pertaruhan bagi negeri yang subur ini. Mari kita pikirkan bersama, data Kementerian Perdagangan kita, ekspor buah kita tahun lalu (2010) tercatat hanya US$297,9 juta. lalu berapa impor kita pada tahun yang sama? Jumlahnya mencapai US$655,4 juta.

 

Apabila kita tetap memperkirakan konsumsi buah akan semakin meningkat di tahun-tahun yang akan datang, terutama akibat semakin meningkatnya upaya masyarakat kita untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih sehat, antara lain melalui buah-buahan, makan kebijakan ekonomi pertanian dan perdagangan harus memperhatikan fenomena ini. Mari menciptakan buah-buah lokal yang bisa diperoleh sepanjang tahun, dengan penampilan yang baik, dengan distribusi yang murah dan cepat, tentunya harganya bersaing!

 

Kepemimpinan, Bukan hanya Mencintai, tetapi memberikan perhatian dan melindungi

toto zurianto

Pemimpin yang memiliki level kepemimpinan tertinggi, Level 5 Leadership, adalah orang-orang yang tidak hanya kompeten dan mampu mewujudkan visinya, tetapi sekaligus humble! Mereka adalah orang-orang yang berjiwa "nabi", tidak pernah pamrih atas hal-hal yang dilakukannya. Justru mereka sering merasa bersalah dan gagal, bahkan oleh sesuatu yang diluar tanggung jawabnya. Kelemahan dan kesalahan anak buah, selalu terpulang sebagai sesuatu yang harus diperbaikinya.

Pemimpin yang humble seperti ini, tidak mudah didapatkan dewasa ini. Kebanyakan diantara orang-orang besar yang ada yang kebetulan sedang memangku jabatan penting, adalah orang-orang yang bukan saja mencoba untuk menghindar atas suatu kesalahan. Tetapi umumnya mereka adalah orang-orang yang begitu suka untuk menyalahkan orang lain (bawahan) atas sesuatu yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya.

Pemimpin yang humble adalah orang-orang yang tidak hanya mencintai dan berani menanggung risiko, tetapi sekaligus suka memberikan perhatian dan melindungi bawahannya. Inilah, level kepemimpinan yang semakin sulit untuk kita temui saat ini. 

Jembatan Selat Sunda

toto zurianto

Akhir-akhir ini pemerintah kembali membahas dan mempercepat pembuatan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS), sebuah proyek ambisius yang idenya sudah dimulai sejak tahun 1960-an. Proyek ini dahulu dianggap sebagai kunci pembangunan ekonomi yang akan menunjang pembangunan di Pulau Jawa dan Sumatera serta pula-pulau lain. Dulu rancangannya pernah dikerjakan oleh Profesor Sediyatmo, tetapi akhirnya karena belum menjadi prioritas, terpaksa harus ditinggalkan.

Pada tahun 1986, Presiden Soeharto pernah menugaskan kembali untuk melakukan kajian dan memulai pembangunan JSS tersebut.  Melalui BPPT, ditugaskanlah Profesor Wiratman untuk menyusun studi kelayakannya. Hasilnya adalah bahwa peoyek JSS diyakini lebih sesuai dan layak untuk diteruskan dibandingkan dengan misalnya membuat terowongan bawah tanah (tunnel) seperti yang menghubungkan Inggris dengan daratan Eropa lainnya.

Berbagai peristiwa politik dan ekonomi setelah itu, telah membuat ide proyek JSS tenggelam selama lebih dari 25 tahun. Kini, Presiden dan Menko Perekonomian agaknya mulai lembali menghidupkan gagasan pembangunan JSS yang sangat luar biasa itu. Luar biasa, karena besar proyek dan biayanya besar dan berlipat dibandingkan dengan Jembatan Pulau Madura. Panjangnya mencapai 31 km dengan bentang Utama Jembatan sepanjang 2 km. Sementara Jembatan pulau Madura yang juga sudah sangat hebat, hanya mencakup 5,4 km panjangnya dengan bentang utama sekitar 800 meter,

Tetapi yang cukup mengkhawatirkan adalah biaya membaungunannya yang diperkirakan akan mencapai 110 triliyun Rupiah lebih dengan jangka waktu penyelesaian sekitar 10 tahun. Konon katanya kelompok usaha Artha Graha sudah diberikan lampu hijau untuk menggarap proyek yang akan melibatkan pihak asing tersebut. Bahkan anak perusahaan Artha Graha termasuk sudah sangat aktif melakukan studi kelayakan dalam rangka mendpatkan proyek ratusan triliyun Rupiah tersebut.

Meskipun ada pula gagasan untuk membuat proyek lain yang tidak kalah bagusnya, yaitu pengoperasian feri kereta (train-ferry) yang dinilai dapat memberikan manfaat yang tidak kecil, tetapi dengan biaya yang jauh hemat. Kapal penghubung kedua pulau yang akan memuat rangkaian kereta tersebut, atau Train-Ferri diperkirakan sebuahnya berharga sekitar US$55 juta, atau sekitar Rp478 milyar dengan panjang 182 meter dan lebar 24 meter memiliki daya angkut 50 unit gerbong kereta api yang bisa membawa 480 penumpang dan 50 unit truk.

Kita belum tahu bagaimana keputusan akhir pemerintah tentang JSS atau Train-Ferry ini. Pasti, harapan masyarakat adalah agar mobilisasi barang dan penumpang antara pulau Jawa dan Pulau Sumatera, bisalah dilakukan dengan lancar, cepat, dan terjangkau. Penting juga untuk dijaga agar tender proyek ini bisa dijalankan secara terbuka, melalui pengawasan yang ketat, tetapi tidak bertele-tele.  

Kehidupan yang tidak Efisien!

toto zurianto


Bagi kita yang kebetulan tinggal di kota besar, terutama Jakarta, apakah kita pernah menghitung, seberapa besar keborosan yang dikeluarkan masyarakat akibat pola hidup yang tidak efisien?

Ternyata besar juga jumlahnya. Tahun ini, Organda memperkirakan, kita harus mengelurkan biaya sekitar Rp37 triliun akibat kemacetan lalu lintas di kota Jakarta.

Ini suatu pengeluaran yang sia-sia yang sebenarnya bisa lebih dihemat. Kemacetan lalu lintas yang menjadi-jadi di musim penghujan membuat kita terpaksa harus mengeluarkan kantong yang lebih banyak, padahal seharusnya semuanya bisa kita hemat.

Ketidakjelasan dalam menetapkan kebijakan transportasi nasional, terutama untuk kota Jakarta, telah menghabiskan energi kita, dan membuat kita memiliki kemampuan terbatas karena semakin besar jumlah uang yang harus keluar untuk membeli sejumlah bensin.

Kita tidak tahu, kapan kita memiliki sistem transportasi yang baik sebagaimana hal itu telah lebih dulu muncul di Singapore, Bangkok, atau Kuala Lumpur. Ide dan isunya sih sudah lama, tetapi realitasnya, sepertinya tidak lah kunjung menjadi kenyataan.

Kenapa kita begitu lama harus menanti dan selalu menanti? Tidak tahu kita bagaimana jawabannya. Transportasi yang sudah ada saja tidak mampu kita perbaiki (improved). Memberikan ketertiban dan menyamanan terhadap kereta api, sepertinya masih belum menjadi hak bagi semua penumpang. Kitapun masih terlalu sering menyaksikan para pengguna kereta yang harus duduk di atap kereta. Padahal jawal kereta saja masih belum mampu kita kendalikan.

Program Busway kota Jakartapun tidak tahu masa depannya. Hampir setiap saat, jalan khusus (bus-way)yang dilalui Busway, ternyata harus diperbaiki akibat aspal/betonnya yang selalu hancur yang juga mempengaruhi jalan-jalan non busway di ruas jalan metropolitan.

Akibat kesemuanya itu, maka hidup kita sebenarnya secara individu menjadi semakin boros. Ekonomi Boros seharusnya bisa dihindari atau dikurangi, ketika sistem transportasi masal mampu kita hadirkan sampai ke pelosok-pelosokl

Kita menginginkan, adanya sistem transportasi yang bisa mengantar seseorang  dari Pamulang atau Bekasi ke pusat kota Jakarta tanpa harus membeli sepeda motor. Sistem transportasi terpadu yang integrated adalah jawaban dari masalah kemacetan dan pemborosan ekonomi kita. Sampai kapan kita hidup dengan cara yang tidak efisien seperti sekarang?

Reformasi Birokrasi semakin melemah!

toto zurianto


Reformasi Birokrasi yang digulirkan pemerintah beberapa tahun yang lalu, semakin hari semakin memperlihatkan ketidakberdayaannya. Padahal, Birokrasi yang efisien, efektif, dan bebas korupsi, masih jauh dari harapan masyarakat. Kasus Mafia Pajak, masih belum memperlihatkan kemajuan. Bahkan, usulan Hak Angket Mafia Pajak tidak berhasil untuk dibawa sebagai materi pembahasan penting di DPR kita.

Bagi banyak masyarakat awam, situasinya menjadi semakin sulit dipahami. Hak Angket Mafia Pajak yang terutama diusulkan oleh Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS dan Partai Hanura, mendapat perlawanan dari partai-partai yang lebih banyak memerintah, seperti Partai Demokrat, PAN, PKB, dan didukung pula oleh Partai Gerindra. Berdasarkan Sidang Paripurna DPR hari Selasa 22 Februari 2011, suara yang menolak Hak Angket Mafia Pajak sebanyak 266, dan yang mendukung sebanyak 264. Dengan unggul sebanyak 2 suara, akhirnya Hak Angket Mafia Pajak kandas dan ditolak DPR.

Sulit memahami situasi yang terjadi. Karena banyak pihak yang meng-klaim bahwa antara lain kasus Gayus, adalah salah satu bentuk mafia perpajakan yang diduga melibatkan perusahaan-perusahaan yang berhubungan atau dimiliki oleh keluarga Aburizal Bakrie yang juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Lalu kenapa pula, ketika muncul usulan menggunakan hak angket mafia perpajakan di kalangan anggota DPR, ternyata usulan tersebut mendapatkan pertentangan dari Partai yang memerintah!

Meskipun Hak Angket hanyalah salah satu cara, tetapi masyarakat perlu mendapatkan jawaban dan sinyal yang tepat, apakah pemerintah saat ini sedang tidak mempunyai komitmen untuk memberantas mafia perpajakan sebagai bagian dari kasus korupsi besar yang menjadi musuh bersama bangsa Indonesia?

Justru yang sibuk diperbincangkan oleh anggota DPR adalah nasib koalisi partai-partai “pemerintah” yang dianggap tidak solid dan penuh penghianatan. Aktivis Partai Demokrat yang ada di DPR saat ini umumnya hanya sibuk membahas nasib koalisi dengan tujuan menendang Partai Golkar dari Kabinet dan tidak ikut di dalam koalisi pemerintah. Dalam beberapa bulan terakhir, selalu muncul keinginan untuk mengeluarkan Partai Golkar (juga diikuti oleh PKS) dari Kabinet dan mengharapkan posisinya dapat digantikan dengan orang-orang dari Partai PDI Perjuangan (dan Gerindra).

Kalkulasi politik memang permainan yang menarik dan akan selalu mewarnai peta politik Indonesia sepanjang partai yang memerintah belum memiliki suara mayoritas di lembaga perwakilan. Tetapi bagi masyarakat, situasinya memang terasa pelik dan tidak menguntungkan. Masyarakat selalu bertanya-tanya, sebenarnya pemainan apa yang sedang dilakukan oleh para politisi. Kenapa usulan pengusutan mafia pajak yang jelas-jelas sebagai sarang koruptor yang harus kita basmi, ternyata untuk mengungkapkannya saja, para politisi mersa sangat keberatan.

Tidak penting bagi masyarakat untuk mengetahui apakah Partai Demokrat akan tetap berjalan bersama Golkar dan PKS dalam sekretariat gabungan, atau justru menjadi bersama dengan PDI Perjuangan dan Gerindra.

Masyarakat hanya merasa heran dan tidak percaya, ketika mayoritas wakil rakyat ternyata lebih menginginkan mafia pajak untuk tidak dibahas dan tetap berlangsung sebagaimana keadaan sekarang.

Lalu bagaimana nasib reformasi birokrasi kita? Apakah kini kita masih memiliki prospek tinggi akan masa depan birokrasi pemerintah? Bisakah kita mengasumsikan bahwa kasus mafia pajak hanya dilakukan oleh Gayus Tambunan sendiri, sementara para birokrat lain di Dirjen Pajak dan perkantoran pemerintah yang lain umumnya sudah bagus dan profesional.

Kenapa gerakan reformasi birokrasi tidak menunjukan gregetnya pada dewasa ini? Apakah ini pertanda, bahwa upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi semakin tidak penting. Apakah kita atau terutama para pemimpin kita menjadi semakin khawatir dan tidak merasa yakin bahwa kita pasti mampu untuk menghilangkan praktek korupsi yang diyakini sebagai penghambat kemajuan bangsa yang paling berbahaya?

Pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawabkan yang akan membuat kita menjadi pesimis menyaksikan betapa kita telah memiliki cita-cita yang besar tetapi ternyata hanya didukung oleh nyali yang kecil.