Indonesia; Negara dengan Banyak Pengecualian

toto zurianto

Dilarang masuk, kecuali mendapatkan izin. Dilarang menerobos Lampu Merah, kecuali mendapat pengawalan polisi. Minggu ini masyarakat kembali heboh. Seorang rakyat biasa, sepertinya seorang biker yang sedang berolahraga, mengambil alih peran polisi untuk mengatur kegiatan di perempatan jalan. Dengan sangat berani, Rakyat biasa ini memberhentikan rombongan Harley Davidson yang dikawal Polisi ketika Lampu Lalu Lintas berwarna merah. Tentu saja para Harleyers marah dan mengamuk, mereka, meskipun sudah dikawal polisi, tetap harus menghentikan kenderaannya.

Mungkin ini sebuah kejadian sangat langka. Bikers yang tergabung dalam Harley Davidson Club, belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Mereka selama ini mendapatkan prioritas polisi sebagai pengendara motor gede (di atas 1000 cc). Bahkan sudah biasa untuk berkonvoi di Jalan Toll yang melarang semua pengendara roda 4 ke bawah. Jalan satu arah atau Verbodden juga sudah biasa untuk dilanggar.
Banyak diskusi dan silang pendapat, bahkan melibatkan mantan Wakapolri, Jenderal Nanan yang juga penggemar dan anggota HD Club. Intinya mereka protes karena sudah mendapatkan mengawalan Polisi Lalu Lintas dan sudah dilindungi Undang-undang.

Bukan Hanya Kasus ini
Sebenarnya sangat banyak kasus yang selama ini melibatkan polisi lalu lintas dengan atas nama Undang-undang Lalu Lintas, telah mendapatkan kemudahan (privilese). Tidak perlu antri seperti kebanyakan rakyat biasa. Tiap sore kita menyaksikan puluhan Pejabat negara, atau bahkan orang biasa, bisa mendapatkan pengawalan polisi berjalan lancar di tengah pengguna lalu lintas kota Jakarta yang macet. Di Puncak setiap Sabtu dan Minggu, banyak juga mereka yang menggunakan jasa pengawalan sehingga terlepas dari aturan dan dapat menerobos kemacetan dengan mudah.

Kita perlu melihat kembali, pemberian pengawalan yang membuat "harga diri" polisi tidak terjaga secara baik. Seolah-olah polisi telah mendapatkan bayaran atas jasa pengawalan yang diberikan. Ini sangat menyedihkan dan hanya terjadi di Indonesia. Pejabat yang ingin menghadiri sebuah acara, atau ingin ke Bandara, bisa berjalan cepat dengan pengawalan polisi lalu lintas. Jangan-jangan para pejabat yang dikawal berpikir, sebenarnya lalu lintas Jakarta sangatlah nyaman dan lancar. Karena itu, mungkin Jakarta tidak memerlukan proyek MRT atau JLT.

Kita bosan menyaksikan bagaimana setiap sore/malam ketika lalu lintas kota Jakarta sedang sangat macet-macetnya, berkali-kali, mobil dan motor polisi menyerobot jalan antrean dengan pemaksaan yang luar biasa. Bukan Presiden, bukan Wakil Presiden, siapa saja, bisa memanfaatkan jasa pengawalan polisi. Kalaulah itu sebuah rombongan besar, mungkin bisa kita pahami. Tapi hanya satu mobil, atau hanya satu orang, tentu sering memunculkan kecemburuan.
Sudah saatnya kita melakukan penataan ulang. Tidak boleh polisi yang dibiayai negara melalui uang rakyat, bisa melakukan pekerjaan yang bukan menjadi pekerjaan utama dan membuat lalu lintas menjadi semakin macet.