Komjen Buwas diganti! Loh Koq?

toto zurianto

Ini menjadi persitiwa besar di Indonesia. Semua media, tidak saja Koran, juga yang paling heboh, tentu saja Televisi. Tidak saja berita, juga wawancara dengan banyak "ahli dan pengamat". Bahkan TalkShow pun ramai dan berulang-ulang. Komjen Buwas, Budi Waseso, Kepala Bareskrim Polri yang sangat terkenal, diganti oleh Komjen Anang Iskandar yang sebelumnya menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Tepatnya kedua Pejabat Polri ini bertukar jabatan.

Bagi Kepolisian, atau bagi siapa saja, atau bagi lembaga apa saja, peristiwa ini seharusnya bukan sesuatu yang luar biasa. Bisa terjadi kapan saja. Cuma, Presiden yang tidak mungkin berganti posisi dengan Wakil Presiden. Kalau Menteri naik turun juga biasa.  Menko Perekonomian Sofyan Jalil, turun pangkat menjadi Menteri PPN/Kepala Bapenas. Tentu saja tidak ada aturannya. Mungkin kita ketawa, tetapi tidak apa apa. Biasa biasa saja.

Juga biasa, seorang Walikota kemudian, jadi Walikota lagi, selama dua periode. Ini juga biasa. Tapi , kemudian ada yang jadi Wakil Walikota pada periode “ketiga". ini aneh, lucu, juga tidak apa apa.

Ada juga Menteri yang “naik pangkat” jadi Walikota, eh he. Bukan turun, tetapi memang boleh. Ada juga Bupati yang jadi Bupati 2 periode, lalu “mewariskan jabatannya” kepada istrinya. Bisa juga ke anaknya menjadi Bupati berikutnya. Biasa juga dari Gubernur, anaknya jadi Bupati, ini boleh ya. Tidak ada hubungannya.

Pokoknya sebenarnya pergantian jabatan, itu biasa saja. Jangan terlalu dinilai luar biasa. Memang banyak peristiwa-peristiwa dan pandangan sebelum proses itu terjadi. Apa boleh buat. Tapi, tentunya dalam konteks kenegaraan, dalam upaya membangun lembaga yang kredibel dan govern, semua pengisian jabatan/posisi, haruslah diwarnai pertimbangan kompetensi, kredibilitas, dan iklim yang lebih baik. Semua prestasi-prestasi menjadi pertimbangan utama bagi bangsa. Jangan hanya sekedar untuk kepentingan kelompok. Negara harus dijaga kredibilitasnya. Tidak boleh memberi peluang kepada kelompok penekan. Semua keputusan negara, termasuk kepolisian dan tentara, adalah untuk memberikan suasana nyaman, aman, dan tenteram. Kita berikan kesempatan kepada Komjen Anang, juga kepada Komjen Buwas. Orang terbaik, akan memberikan manfaat meskipun dimana saja ditempatkan.

Seleksi Pimpinan KPK

toto zurianto

Rabu kemaren 1 September 2015 Presiden mengumumkan nama-nama calon Pimpinan KPK hasil Panitia Seleksi Pansel KPK. Ada 8 nama yang disampaikan; Saut Situmorang, Surya Tjandra, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata,  Agus Rahardjo, Sujanarko, Johan Budi dan Laode Muhammad Syarif. Nama-nama ini sebagian besar adalah aktifis di lingkungan penegak hukum, ada juga kalangan internal KPK. Tetapi, menurut penjelasan Presiden, nama-nama ini cukup mewakili banyak unsur sehingga diharapkan KPK dapat berjalan dengan lebih baik.
Namun demikian, para pembela KPK dan masyarakat gerakan Anti Korupsi, menganggap hasil kerja Pansel Pimpinan KPK (Pansel 8), tidak maksimal. Bahkan dinilai dapat melemahkan KPK. Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Febri Hendri dan Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mempersoalkan sejumlah nama yang diusulkan oleh Pansel 8. Masih terasa kecenderungan memberi ruang ruang kepada pihak-pihak yang selama ini nyata-nyata ingin melemahkan KPK" kata Febri (Sindo, 2 September 2015).
Beberapa waktu yang lalu, tentunya banyak masyarakat yang menilai adanya gerakan-gerakan untuk melemahkan KPK melalui kriminalisasi dan mengurangi kewenangan organisasi (lembaga) KPK.
Bahkan banyak yang menilai, keputusan Pansel yang seolah-olah menetapkan calon pimpinan KPK atas dasar perwakilan (polisi dan jaksa). KPK harus independen tanpa dipengaruhi oleh lembaga lain yang membuat kinerja KPK menjadi tersandera. Semua Pimpinan (dan keputusan KPK) harus independen dan harus bebas dari beban loyalitas ganda yang sebenarnya bersifat personal.








Riwayat Hidup Singkat Calon Pimpinan KPK

Saut Situmorang, saat ini menjabat sebagai anggota Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Ia juga merupakan akademisi yang mengajar ilmu kompetitif intelijen di Universitas Indonesia. Surya Tjandra dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta. Dalam wawancaranya dengan Pansel, Surya mengaku meminta rekomendasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk maju sebagai pimpinan KPK. Basaria Panjaitan perwira tinggi Polri yang mengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang. Keikutsertaannya dalam seleksi KPK mendapatkan dukungan penuh dari Wakapolri Komjen Budi Gunawan. Ia pernah menjadi Kepala Biro Logistik Polri, Kasatnarkoba di Polda NTT, dan menjadi Direktur Reserse Kriminal Polda Kepulauan Riau. Dari Batam, Basaria ditarik ke Mabes Polri, menjadi penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim. Alexander Marwata hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan Universitas Indonesia (UI). Sebelum menjadi hakim, Alexander adalah salah satu auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Agus Rahardjo adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sebelumnya, Agus menjabat sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Namun, pada tahun 2010, ia memilih mundur karena kesibukannya di LKPP.  Sujanarko di Komisi Pemberantasan Korupsi, Sujanarko menjabat sebagai Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI). Johan Budi Sapto Pribowo salah seorang Pimpinan Sementara (PLT) Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden Joko Widodo menunjuk Johan bersamaan dengan dua pelaksana tugas lain, yaitu Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji, untuk menggantikan dua pimpinannya yang menjadi tersangka, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Mulanya, Johan merupakan Juru Bicara KPK hingga tahun 2014. Kemudian, pria yang berlatar belakang wartawan ini sempat diangkat menjadi Deputi Pencegahan KPK.  Laode Muhamad Syarif berprofesi sebagai dosen di Universitas Hasanuddin sekaligus sebagai konsultan hukum lingkungan. Laode juga perancang kurikulum dan pelatih utama dari Kode Etik Hakim dan Pelatihan Hukum Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung (MA) RI. 

Membangun Pegawai yang berkinerja Tinggi

toto zurianto


Tantangan perusahaan/organisasi yang semakin meningkat. Kompetisi yang harus ditaklukkan agar menang dan tetap bertahan, membuat kebijakan penilaian kinerja pegawai menjadi penting dan strategis. Perusahaan/Organisasi, termasuk organisasi pemerintah, tidak bisa lagi menerapkan sistem sama rata sama rasa (SRSR System). Pegawai harus dibedakan. Siapa yang lebih mampu bekerja dan memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan, pasti akan mendapat imbalan yang setimpal. Penilaian Kinerja dan pemberian Penghargaan (reward) perlu berbeda. Tidak bisa hanya memperhatikan "lama mengabdi" atau masa dinas, atau tingkat pendidikan pegawai. Kini saatnya menerapkan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia yang membuat orang lebih termotivasi, semangat dalam melaksanakan pekerjaan. Perusahaan, agar bisa bertahan dan memenangkan persaingan, harus didukung oleh orang-orang yang berkontribusi lebih. Lebih dari orang lain, lebih banyak dari yang ditugaskan.

Ini sebuah pilihan, dan menjadi satu-satunya pilihan yang harus dijalankan. Era kepegawaian yang SRSR tidak lagi diperbolehkan. Semua orang diwajibkan untuk mencapai target-target tertentu, tetapi jelas sebagai sebuah target yang dinamis. Selalu harus bergerak ke atas ke arah yang lebih baik.

Malaysia, Demo, dan Nasib NAJIB

toto zurianto

Sebenarnya sudah cukup lama masyarakat Malaysia mencoba melakukan "demo". Memang tidak seperti di Indonesia, di mana demo sendiri sudah menjadi hal biasa dan menjadi "kebutuhan". Di Malaysia, cuma Anwar Ibrahim dan kelompoknya yang selama ini "lebih berani" meskipun harus berhadapan dengan pemerintah dan polisi Malaysia yang sangat represif. Termasuk memasukkan Datuk Anwar (Ibrahim) ke penjara dengan alasan/kasus lain
Lalu sejak beberapa bulan yang lalu, Tun Ku Datuk Najib Razak, Perdana Menteri (PM) Malaysia yang juga putra PM Tun Ku Abdul Razak beberapa waktu yang lalu, mulai resah dan gelisah. Masyarakat menuntut kejelasan atas adanya "transaksi uang" yang diduga sebagai transaksi ilegal.
PM Najib dan Keluarga dan teman-temannya, terutama  istrinya dituduh menerima sejumlah uang dari sebuah perusahaan. Berita di Wall Street Journal 8 Juli 2015 menyebutkan bahwa PM Najib menerima sekitar US$700 juta terkait perusahaan investasi Malaysia 1MDB (Malaysia Development Berhad).
Karena rakyat Malaysia sangat meragukan menjelasan PM najib mengenai aliran dana sekitar Rp10 triliun tersebut yang disebutkan sangat tidak masuk akal, maka muncullah gerakan-gerakan dan demo yang menuntut PM Najib untuk mundur.
Sabtu dan Minggu (29-30 Agustus 2015) kemaren menjadi puncak gerakan menuntut Najib untuk mundur. Sebuah parade besar di sekitar Lapangan Independence Square yang menghadirkan tidak kurang dari 50.000 massa, mulai menunjukkan intensitas yang luar biasa. Walapun polisi terus membuat barisan dan barikade yang menutup kawasan tersebut, tetapi gerakan massa Malaysia yang melawan, mulai menunjukkan taringnya yang selama ini dibungkam pemerintah Malaysia. Malaysia termasuk salah satu negara yang paling sukses melakukan kebijakan ekonominya selama 30 tahun terakhir  dengan tanpa masalah yangluar biasa. Sistem politik Malaysia yang tidak membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjalankan praktek demokrasi yang lebih terbuka, memang berbuah pembangunan yang luar biasa. Tetapi, mungkin saat ini, semuanya perlu melakukan perubahan. Sebagian masyarakat mulai muak menyaksikan para pejabat yang terlihat sangat kuat dengan tidak memunculkan iklim control dan praktek governance yang baik. Sekarang saatnya masyarakat dan pemerintah Malaysia melakukan hal-hal yang lebih terbuka, lebih adil tanpa kegiatan yang bersifat represif.

PM Najib, pilihannya antara terus bertahan, atau terus berhadapan dengan "rakyatnya"

Pemerintah harus bersih dan transparant!

Perubahan Tidak Pernah Berhenti

toto zurianto

You don't have to be a senior manager to help spark others to deal with change.

Change Never Ends kata Jack Welch. Inilah yang selalu abadi. Tidak pernah berhenti dan tidak boleh bosan mengumandangkannya. Memang menjadi tugas Pemimpin untuk selalu melakukan perubahan. Seorang pemimpin selalu melakukan ini. Dari waktu ke waktu, kalau kita berhenti melakukan perubahan, maka berhentilah organisasi kita. Kitapun secara individu akan berhenti.

kadang-kadang ada saja yang bosan menunggu, kapan berhenti. Banyak yang tidak memahami, bahwa itulah yang harus selalu diemban seorang pemimpin. Ketika seorang Pemimpin di General Electric menanyakan Jack Welch, kapan perubahan ini akan selesai? Jack mengatakan, bilang sama semua orang, bahwa program perubahan tidak pernah berhenti, “tell them that change is never over”.

Kalau kita berhenti melakukan hal-hal baru, maka orang lain akan melangkahi dan meninggalkan kita. Perusahaan tidak boleh tidur. Selalu memikirkan sesuatu yang berbeda, yang baru yang membuat kita beda. Perusahaan harus selalu berada di depan pesaingnya.

Secara individupun kita harus selalu berada di depan orang. Kita harus menyampaikan hal-hal baru yang membuat perusahaan menjadi lebih baik. Ini akan membuat karir seseorang menjadi berbeda, menjadi lebih baik sehingga lebih pantas untuk diberikan hal-hal yang lebih menantang, termasuk tantangan karir dan reward atas performancenya.

Jadi, secara terus menerus kita harus bisa mengendalikan semangat dan keinginan untuk selalu memberikan hal-hal baru. Pelajari, dan lakukan analisis untuk mendapatkan nilai tambah yang baik bagi organisasi. Kita memang tidak boleh berhenti melakukan perubahan. Jangan  bosan dan tetap semangat.

Simplicity

toto zurianto

Bagaimana agar efisien, efektif dan kompetitif? Sebuah organisasi, selalu harus melakukan langkah-langkah efisiensi. Setiap biaya harus lebih efisien. Selalu memperbandingkan apa yang kita lakukan dengan apa yang dilakukan orang lain, terutama para pesaing. Kalau orang lain, atau perusahaan lain, terutama perusahaan yang sejenis, bisa memproduksi suatu barang dengan cost yang lebih rendah, maka dalam waktu yang tertentu, kita bisa bangkrut.
Efisiensi adalah salah satu ukuran yang selalu harus kita perhatikan. Tentu saja, efektivitas setiap kegiatan, juga sebuah prioritas. Jangan sampai, apa yang kikta lakukan justru akan menjauhkan kita dari suatu sasaran. Efektif juga diartikan sebagai sebuah pencapaian yang hemat, tidak bertele-tele tapi berhasil.
Ketika kita mampu melakukan kegiatan tertentu secara efisien dan efektif, maka sangat mungkin, kita akan kompetitif dibandingkan lawan-lawan kita. Lalu bagaimana cara kita mewujudkan sasaran tersebut? Ada 3 hal yang secara sederhana bisa dilakukan. Meskipun sederhana, biasanya memberikan dampak yang sangat baik. Langkah tersebut adalah dengan melakukan simplifikasi di dalam setiap langkah/kegiatan kita (simplify the workplace). Hambatan-hambatan, proses kerja yang terlalu kompleks, sering membuat kita tidak efisien yang menghabiskan waktu dan biaya.
Pertemuan-pertemuan yang tidak jelas dan bertele-tele, perlu diperbaiki, atau dibatalkan (eliminasi).

70 Tahun Indonesia Merdeka di OJK

toto zurianto

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad bertindak sebagai Pemimpin Upacara peringatan Proklamasi Republik Indonesia ke 70 bertempat di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat 17 Agustus 2015 yang lalu. Peringatan diikuti seluruh pegawai Kantor Pusat OJK berlangsung hikmah di pagi hari yang cerah.

Berikut ini beberapa moment yang sempat diabadikan dari kawasan Lapangan Banteng.

Mempertahankan atau Melenyapkan Birokrasi

toto zurianto


Meskipun ide awal sebuah birokrasi sangatlah bagus, tetapi sebuah organisasi yang birokratis, sangatlah jelek. Tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Birokrasi sebuah model organisasi yang menempatkan posisi-posisi tertentu (yang diatas) memiliki kekuasaan untuk memerintah posisi-posisi tertentu (di bawahnya). Kesatuan line of command seperti ini diperlukan pada organisasi besar, agar efektif, cepat dan efisien.

Tetapi pada zaman modern, model birokrasi yang bdigagas Max Weber tersebut, berubah fungsi dan arti. Birokrasi cenderung menjadi sifat atau karakter para pejabat (terutama pada sektor pemerintahan). Karena itu, perusahaan-perusahaan atau  institusi swasta, selalu menghindari model organisasi yang birokratis ini.

Bahkan, Jack Welch, mantan CEO General Electric yang terkenal, selalu membenci sebuah birokrasi. Bagi Jack, Birokrasi adalah musuh bersama yang harus diperangi. Birokrasi sangat membuang-buang sumber daya, proses pengambilan keputusan yang lamban, persetujuan-persetujuan yang sebenarnya tidak diperlukan, dan semua hal yang menambah-nambah kerja yang bisa membunuh spirit dan daya saing sebuah perusahaan/organisasi.

Sebagian dari kita, entah dengan alasan apa, biasanya agar lebih hati-hati atau efektif, sangat suka mempertahankan hal-hal yang birokratis. Kebanyakan kita mencoba mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dijalankan. Ada keinginan untuk menjadi bagian “penting” dari suatu proses. Kita suka memperlamban proses. Kalau bisa diperlambat, kenapa harus cepat.

Ini menjadi tantangan manajemen modern. Apakah mempertahankan, atau melenyapkan sebuah birokrasi. Tapi, upaya melenyapkan birokrasi tidaklah mudah. Kita berhadapan dengan orang-orang yang suka status quo. Banyak pejabat kita, juga kita, suka untuk tidak berubah. Kita sudah berada pada kawasan enak, atau zona nyaman, atau comfort zone. Kenapa harus menjadi tidak nyaman. Ini masalah besar. Kita tidak pernah mengukur, sebenarnya sudah sangat banyak biaya yang kita keluarkan pada zaman yang sangat birokratis. Kitapun tidak bisa bersaing. 

Kini saatnya menghilangkan suasana yang birokratis itu.  Ada 3 hal yang dianjurkan Jack Welch (in Jeffrey A. Krames), Pertama, lenyapkan kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak kita perlukan (drop unnecessary work). Lihat sekeliling kita yang diwarnai terlalu banyak aturan, semuanya memerlukan approval (persetujuan), juga harus mengisi formulir-formulir yang rebet dan tidak perlu. Kalau tidak bisa dibuang, buat lebih sederhana dan praktis.

Kedua, bersama dengan pimpinan lain, lakukan streamlining proses pengambilan keputusan. Lakukan simplisiti, cepat, dan tingkatkan kompetensi/kapasitas pengambilan keputusan. Jangan lama, yang akan membuat kita tertinggal. Selalu pertimbangkan, bahwa setiap proses pengambilan keputusan yang lama akan membuat pesaing kita menjadi semakin jaya dan bisa mengubur perusahaan atau organisasi kita. Ketiga, ini penting, jadikan suasana dan lingkungan kerja sedikit lebih nyaman dan informal (make your workplace more informal). Jadikan suasana kerja dan pertemuan (meeting) menjadi lebih hangat yang membuat orang tidak sungkan untuk bicara dan berkontribusi. Mari melenyapkan Iklim Birokratis!

Krisis Rupiah; Apakah Sedemikian Parah?

toto zurianto

Walau bagaimanapun penurunan nilai Rupiah terhadap Dollar Amerika, kini menjadi perhatian utama pemerintah yang tidak bisa dianggap remeh. Ketika setiap satu dollar AS, terpaksa harus ditebus menjadi lebih dari Rp14 ribu, kita mulai gelisah. Banyak pertanyaan. Apakah situasi ini akan seburuk keadaan 1997-1998? Wallahu alam. Perhitungannya tidak begitu. Juga tidak separah tahun 2008.
Tapi bisa saja, meskipun keadaan sekarang berbeda dan relatif mudah dikendalikan. Gerakan atau shifting harga Dollar, belum terlalu tinggi. Pergerakan Dollar baru dari Rp12.700-an per dollar, kini menjadi Rp 14.100-an.
Dulu Dollar bergerak dari sekitar Rp3.000-an menjadi Rp17.000-an dan berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Apalagi suku bunga bank juga bergerak seirama karena harus meng-konversi adanya penarikan dana nasabah yang sangat cepat dan besar. Dulu kita belum punya jaminan simpanan, belum punya LPS, dan tidak ada ketentuan yang menjamin keamanan deposan. Dulu, juga kita sedang berada pada tahap transisi politik yang luar biasa. Banyak perbedaan pendapat yang tajam yang membuat suasana tidak terkendali dan chaos.

Sekarang, hampir semua infrastruktur sudah dilengkapi. Kelembagaan sektor keuangan juga sudha sangbat lengkap. Apalagi kredibilitas instisusi dan leadership, berapa pada situasi yang memadai. Baik Pemerintah, Bank Sentral, OJK dan LPS, semuanya memainkan peran dan koordinasi yang dpat dikatakan terjaga.
Meskipun tetap harus dikawal terus menerus, rasanya situasi sekarang seharusnya jauh berbeda dengan situasi 1997-1998. Belumlah masuk kategori parah, tetapi tetap tidak bisa dianggap enteng. Regulasi Sektor Keuangan harus tertata dan lengkap. Semua kesulitan harus sudah diantisipasi. Jangan sampai kita terlambat menyiapkan terjadinya sebuah worst case scenario.

Pilihan antara Inovasi atau Kedamaian

toto zurianto

Perseteruan antara Jusuf Kalla (JK) dengan Rizal Ramli (RR) dalam kacamata manajemen perubahan dan kepemimpinan, menurut saya lebih sebagai tipe dan pilihan. Tipe Kepemimpinan yang kuat, ekstrovert dan kreatif-inovatif, atau Tipe yang suka lama berpikir, hati-hati, aman, introvert, tapi lebih banyak jalan di tempat.

Presiden Jokowi, sebenarnya, meskipun lebih hati-hati dan aman, tetapi bisa memilih. Apakah menjalankan Kabinet menurut Tipe JK yang sama dengan Tipe RR, atau seperti anggota Kabinet lain yang suka menyelesaikan masalah secara diam-diam. Jangan sampai ada "sesuatu" yang sampai ketahuan ke publik. Tidak harus membohongi publik, tetapi publik tidak disertakan, tidak ikut membahas, apalagi memberikan kritik.

Sebelum Rizal berteriak, tidak ada yang peduli tentang proses pengadaan 35 ribu MW listrik. Tapi tentang rencana pengadaan pesawat Airbus A-350 Garuda memang sudah diketahui, hanya kurang dipahami bagaimanana pengaruhnya terhadap budget, nilai tukar Rupiah yang tertekan, dan kesiapan Garuda berkompetisi di jalur Eropa dan Amerika.

Kini kita tahu apa yang terjadi, apakah itu bagus atau tidak bagus? Substansinya seharusnya bagus. Kita bisa berdebat untuk mencari yang terbaik. Kita bisa melihat apakah semua prosesnya dijalankan secara govern atau mencla-mencle. Kita dapat mempertimbangkan untuk tidak melakukan praktek KKN yang sangat menyengsaraakan rakyat.

Jadi sejak era reformasi, seharusnya kita tidak mempunyai pilihan lain, kecuali yang serba transparant, harus didasarkan pada sesuatu yang paling adilbukan lagi ptaktek KKN. Kolusi dan Nepotisme harus ditempatkan pada tatanan penting yang jadi prioritas untuk dibasmi. Kita sudah cukup maju untuk memberantas praktek Korupsi. Tapi soal Kolusi dan Nepotisme dianggap bukan masalah. Berpijak pada aturan main yang harus adil terhadap semua orang, sering kita menempatkan praktek Kolusi dan Nepotisme sebagai sesuatu yang wajar dan tidak diskriminasi.

Jadi, tinggal pilih, mau diam alon-alon waton kelakon, atau gaya Rizal yang sebenarnya sama dan sebangun dengan gaya JK. Kritik saja, jangan Lemas. Terima Kritikan, jangan Marah. Balaslah setiap kritikan dengan Kebenaran. Tidak perlu damai kalau hasil akhrinya menyengsarakan bangsa dan rakyat. Kita perlu inovasi, kreatifitas, dan sedikit ramai.

Rizal Ramli, "saya menantang Pak JK untuk diskusi terbuka"

Sebenarnya Tipe Pak JK sama dan sebangun dengan Rizal Ramli!

Keterbukaan Kabinet membuat masyarakat bisa menilai yang terbaik!

Indonesia; Negara dengan Banyak Pengecualian

toto zurianto

Dilarang masuk, kecuali mendapatkan izin. Dilarang menerobos Lampu Merah, kecuali mendapat pengawalan polisi. Minggu ini masyarakat kembali heboh. Seorang rakyat biasa, sepertinya seorang biker yang sedang berolahraga, mengambil alih peran polisi untuk mengatur kegiatan di perempatan jalan. Dengan sangat berani, Rakyat biasa ini memberhentikan rombongan Harley Davidson yang dikawal Polisi ketika Lampu Lalu Lintas berwarna merah. Tentu saja para Harleyers marah dan mengamuk, mereka, meskipun sudah dikawal polisi, tetap harus menghentikan kenderaannya.

Mungkin ini sebuah kejadian sangat langka. Bikers yang tergabung dalam Harley Davidson Club, belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Mereka selama ini mendapatkan prioritas polisi sebagai pengendara motor gede (di atas 1000 cc). Bahkan sudah biasa untuk berkonvoi di Jalan Toll yang melarang semua pengendara roda 4 ke bawah. Jalan satu arah atau Verbodden juga sudah biasa untuk dilanggar.
Banyak diskusi dan silang pendapat, bahkan melibatkan mantan Wakapolri, Jenderal Nanan yang juga penggemar dan anggota HD Club. Intinya mereka protes karena sudah mendapatkan mengawalan Polisi Lalu Lintas dan sudah dilindungi Undang-undang.

Bukan Hanya Kasus ini
Sebenarnya sangat banyak kasus yang selama ini melibatkan polisi lalu lintas dengan atas nama Undang-undang Lalu Lintas, telah mendapatkan kemudahan (privilese). Tidak perlu antri seperti kebanyakan rakyat biasa. Tiap sore kita menyaksikan puluhan Pejabat negara, atau bahkan orang biasa, bisa mendapatkan pengawalan polisi berjalan lancar di tengah pengguna lalu lintas kota Jakarta yang macet. Di Puncak setiap Sabtu dan Minggu, banyak juga mereka yang menggunakan jasa pengawalan sehingga terlepas dari aturan dan dapat menerobos kemacetan dengan mudah.

Kita perlu melihat kembali, pemberian pengawalan yang membuat "harga diri" polisi tidak terjaga secara baik. Seolah-olah polisi telah mendapatkan bayaran atas jasa pengawalan yang diberikan. Ini sangat menyedihkan dan hanya terjadi di Indonesia. Pejabat yang ingin menghadiri sebuah acara, atau ingin ke Bandara, bisa berjalan cepat dengan pengawalan polisi lalu lintas. Jangan-jangan para pejabat yang dikawal berpikir, sebenarnya lalu lintas Jakarta sangatlah nyaman dan lancar. Karena itu, mungkin Jakarta tidak memerlukan proyek MRT atau JLT.

Kita bosan menyaksikan bagaimana setiap sore/malam ketika lalu lintas kota Jakarta sedang sangat macet-macetnya, berkali-kali, mobil dan motor polisi menyerobot jalan antrean dengan pemaksaan yang luar biasa. Bukan Presiden, bukan Wakil Presiden, siapa saja, bisa memanfaatkan jasa pengawalan polisi. Kalaulah itu sebuah rombongan besar, mungkin bisa kita pahami. Tapi hanya satu mobil, atau hanya satu orang, tentu sering memunculkan kecemburuan.
Sudah saatnya kita melakukan penataan ulang. Tidak boleh polisi yang dibiayai negara melalui uang rakyat, bisa melakukan pekerjaan yang bukan menjadi pekerjaan utama dan membuat lalu lintas menjadi semakin macet.

Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang Otoritas Jasa Keuangan Level Direktur 2015

toto zurianto

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad hari Rabu 30 Juli 2015 membuka pendidikan kepemimpinan OJK yang diikuti 29 peserta Level Direktur. Pendidikan yang berlangsung selama sekitar 2 minggu akan ditutup tanggal 18 Agustus 2015 meliputi kegiatan Team Building (berupa Outbound Management Training) tanggal 30-31 Juli di Bandung, kegiatan Klasikal pada tanggal 3-11 Agustus 2015 di OJK Institute Menara Merdeka, dan Field Visit/Presentasi Laporan Kelompok tanggal 12-15 Agustus 2015 di Kabupaten Bantaeng dan Kota Makassar Sulawesi Selatan.
Pendidikan PPKB Level Direktur merupakan jenjang pendidikan karir tertinggi di Otoritas Jasa Keuangan, meliputi beberapa modul yang diberikan dalam bentuk Ceramah, Diskusi, Penugasan, dan Workshop untuk Modul Kepemimpinan (Leadership), Ekonomi dan Sektor Jasa Keuangan, Kebangsaan dan Nasionalisme, Governance dan Etika Bisnis (termasuk Materi Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Ke-OJK-an (OJK ONE), Komunikasi dan Leaders Image (termasuk Media Handling), Field Visit (mempelajari Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah), Penyusunan Laporan dan Presentasi.
Sebagai penunjang, peserta juga melakukan kunjungan ke Bursa Efek Indonesia (IDX) dan berdiskusi dengan Direktur Utama BEI mengenai perkembangan dan tantangan Pasar Modal Indonesia. Di samping itu, juga dilakukan kunjungan ke Harian Kompas dan mendapatkan penjelasan dari Redaktur Kompas mengenai mekanisme produksi sebuah berita, hubungan kelembagaan, dan kultur kerja di harian Kompas.

Peserta OJK Leadership School (PPKB) Tingkat Direktur Angkatan III Tahun 2015
bersama Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Kunjungan ke Bursa Efek Indonesia (IDX) mempelajari
Tantangan dan Perkembangan Pasar Modal Indonesia

Diskusi Kelompok (nampang sejenak di Camera)

Seorang peserta Rakianto Irawanto dengan Nara Sumber Erwin Parengkuan

Direktur Pengelolaan SDM Hikmah Rinaldi menjadi Berita di Harian Kompas

Kuliner; Es Duren Ganti Nan Lamo

toto zurianto

Saya pernah tinggal di Kota Padang, sekitar 40 tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 1975. Ketika, Padang termasuk salah satu kota terbaik di Indonesia. Menjadi pusat Perdagangan, Pariwisata, dan Pusat Budaya yang Indah.
Kini, Padang sangatlah ramai dan tetap menjadi salah satu tujuan wisata Indonesia. Termasuk tentunya Wisata Kuliner. Semua makanan Padang, atau tepatnya makanan dari Sumatera Barat, atau Ranah (Tanah) Minangkabau, menjadi sesuatu yang diminati banyak orang. Beberapa Kuliner terkenal dari Sumatera Barat, antara lain; Sate Mak Syukur yang berpusat di Padang Panjang, ada juga Nasi Kapau dari Bukit Tinggi, Rendang dari seluruh wilayah Sumatera Barat, Itiak Lado Mudo (Bebek Cabe Hijau) dari Ngarai Sianok Bukit Tinggi.

Di Kota Padang sendiri, kuliner yang sering didatangi adalah Gulai Kepala Ikan Pauh, sebenarnya asalnya dari Pauh di Kabupaten Pariaman, juga Gulai Kepala Ikan Etek dari Bungus (15 Kilometer dari Kota Padang), Restaurant Lamun Ombak, Sate Itjap, Sate Ganguang-Danguang di daerah Kinol (asalnya dari Payakumbuh). Daerah Kinol (dekat Apotik Kinol) di sekitar Jalan Niaga (Chinatown-nya Padang), terkenal sebagai pusat makanan di Kota Padang, terutama di sore sampai tengah malam.

Masih di sekitar Kinol, ada Restaurant Terkenal, Pagi Sore namanya. Ini benar-benar Top dengan Ayam Gorengnya dan segala makanan  Minang yang sudah buka sejak zaman Belanda. Meskipun namanya sama dengan Restaurant Pagi Sore di Jakarta yang berasal dari Palembang, tapi pemilik dan makanannya berbeda.

Masih di Padang, tentunya kita tidak melewati untuk membeli berbagai oleh oleh Sumatera Barat. Beberapa yang paling terkenal adalah Christine Hakim dan Sherley dengan Keripik Balado, Kacang Tojin, atau Rakik Maco.

Terakhir, jangan lupa menikmati Es Duren Ganti Nan Lamo di Jalan Pulau Karam yang sangat lezat dalam suasana Restaurant yang bagus. Bukan cuma Ganti Nan Lamo, pas di depannya ada juga Restaurant yang sangat mirip, sama-sama meng-klaim sebagai peninggalan masa lalu, Es Duren Iko Gantinya. Mungkin bagus kalau kita sempat mengunjungi keduanya, soalnya tidak ada yang tidak enak. Kalau masih sanggup, datanglah ke KopMil Om Ping di kawasan Pondok, depan Kelenteng di Chinatown Padang. Banyak sekali variasi Ice Kopi yang ditawarkan. Juga makanan kecilnya. Paling lezat dan yang banyak dipesan tentunya Es Kopi Milo, cuma Rp9000 per gelas.

Es Duren (orisinal) dari Restaurant Ganti Nan Lamo

Seorang Pengamen yang Kreatif memainkan Gitar dan
Memanggul Drum sambil bernyanyi (Rabu, 19 Agustus 2015)

Di Ganti Nan Lamo, ada juga Sate Padang, Pem Pek, atau Gado-Gado Padang

Restaurant Pagi Sore, Jalan Niaga Padang, Jangan lupa menikmati
Ayam Gorengnya yang Lezat.

Restaurant Pagi Sore

Kepala Ikan Pauh di Jalan Katib Sulaeman

Restaurant Pauh

Kopi Milo di KopMil Om Ping Pondok, dekat Kelenteng

OJK semakin penting dan diperlukan

toto zurianto

Kelahiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas sektor jasa keuangan Indonesia sejak 3 tahun yang lalu, direspon beragam oleh masyarakat. Sebagian masyarakat meyakini, dengan adanya pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dalam satu lembaga (organisasi), maka diharapkan berbagai "persoalan" mengenai lembaga jasa keuangan, bisa lebih mudah diantisipasi, diawasi, dan diselesaikan.
Sebelum kelahiran OJK, pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan melalui 2 lembaga. Pengawasan Sektor Perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank-bank dengan pola Syariah, berada di Bank Indonesia. Sedangkan pengawasan terhadap Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti Asuransi, Pegadaian, Perusahaan Pembiayaan, atau Dana Pensiun, dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Terpisahnya kegiatan pengawasan ini membuat berbagai situasi di sektor keuangan menjadi lebih sulit untuk diselesaikan. Apalagi perkembangan industri keuangan sekarang yang semakin meluas dan saling berhubungan satu dengan yang lain.
Pelajaran dari krisis multidimensi tahun 1997/1998 memberi pelajaran berharga bagi Indonesia. Tidak ada pilihan lain, kecuali untuk melakukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi.

Setelah lebih sepuluh tahun, maka sejak 1 Januari 2013, OJK resmi beroperasi. Mula-mula hanya melakukan pengawasan terhadap industri Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank. Lalu sejak 1 Januari 2014, pengawasan perbankan yang berada di Bank Indonesia, bergabung ke OJK. Kini, OJK sudah beroperasi secara lengkap dengan coverage tugas pengawasan yang lebih terintegrasi, yaitu pengawasan sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Lalu, di samping itu, ada fungsi OJK yang sangat penting yang selama ini tidak mendapatkan perhatian di lembaga pengawasan yang lama, yaitu kegiatan edukasi (tentang sektor jasa keuangan) dan perlindungan konsumen (lembaga keuangan).

Tentu saja tidak semua masyarakat memahami dan mengerti atau setuju dengan fungsi-fungsi OJK dan kehadiran OJK tersebut. Ada sekelompok kecil yang melakukan gugatan atas fungsi OJK untuk mengembalikan fungsinya ke lembaga sebelumnya. Juga mengenai kewenangannya di dalam memungut biaya pengawasan dari lembaga keuangan yang ada.
Setelah mengalami persidangan yang panjang di Mahkamah Konstitusi (MK), sejak awal Agustus 2015, semua gugatan yang mempertanyakan kehadiran dan kewenangan OJK, telah ditolak Hakim MK dan menyatakan kehadiran OJK telah sesuai dengan Undang-undang, termasuk Undang-undang Dasar 1945.