Penjajah Kolonial Baru

toto zurianto

Sejarah Indonesia diwarnai oleh penindasan ratusan tahun, terutama oleh pemerintah Belanda yang membuat bangsa Indonesia menderita dan hasil buminya diangkut dan dijual untuk kepentingan bangsa Belanda. Bahkan di zaman Jepang (1942-1945), banyak masyarakat bangsa yang disiksa oleh tentara penjajah Nippon.

Tetapi, penjajahan kepada tanah air, belumlah selesai. Kini perusahaan tambang asing (ditambah perusahaan tambang pribumi yang besar-besar), kembali berperan seperti yang dilakukan VOC selama beberapa abad. Tanah airku di Kalimantan dan Papua (Pulau Irian) masih mengalami perilaku yang tidak kurang dahsyatnya, setiap kali digali bahkan sampai beratus-ratus meter, dikeluarkan isinya, dibersihkan, yang jelek dan berbagai bahan kimia sisa bertaburan ditinggalkan begitu saja, dan isinya, mulai dari minyak mentah, tembaga, nikel, bauksit, emas, di bawa pemiliknya (pemegang konsesi) keluar Indonesia. Ada masyarakat yang menikmatinya, termasuk para pekerja kita, atau para penambang pribumi yang juga luar biasa. tetapi, apakah dengan demikian, hal tersebut sudah memenuhi harapan kita bersama, isinya sepenuhnya untuk kemakmuran dan kemaslahatan bangsa? Untuk memberantas kemiskinan, menjamin kesetaraan masyarakat?

Benar sekali uraian Kompas (6 Juli 2009), Dunia Pertambangan adalah sebuah potret ironis Indonesia. Disatu sisi, kekayaan alam menjadi tumpuan harapan untuk mensejahterakan masyarakat, di sisi lain kondisi lapangan menunjukkan kawasan paska tambang mengandung ancaman bahaya jangka panjang sangat serius. Siti Maemunah (Komnas Advokasi Tambang) mengatakan, kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi hingga ke ekspolitasi, telah merusak lingkungan dan sosial. Pembuatan lubang (pit) penambangan, pembangunan pabrik serta infrastruktur lainnya, kegiatan pengupasan tanah, peledakan, serta pengoperasian alat-alat berat pengangkut tanah, semua menjadi sumber pencemaran dan merusak rona permukaan.

Akankah kita tetap diam dengan situasi ini. Bisakah kita melakukan kajian dan negosiasi ulang untuk menyelamatkan lingkungan dan potensi sumber daya alam kita yang sudah mulai sakit ini? Atau apakah kita menerima saja, bahwa kegiatan pertambangan kita anggap memberikan kontribusi siknifikan bagi anggaran negara (APBN)? Atau seperti kata Kwik Kian Gie di televisi tadi malam, betapa pemerintah Indonesia bahkan tidak mempunyai akses data yang tepat mengenai komponen harga minyak yang dijual ke pihak asing, sehingga sebenarnya uang masuk yang diterima negara jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya (sewajarnya menurut transaksi internasional).

Wahai para pemimpin negara, sebagai Presiden baru nantinya, atau dengan mandat cukup lama sepanjang 2009-2014, perlulah segera memperhatikan masalah lingkungan dan pertambangan ini sebagai prioritas yang mendesak untuk ditindaklanjuti. Termasuk pola hubungan yang lebih terbuka, profesional dengan para rekanan yang mengerjakan proyek-proyek pertambangan nasional.